Pemulihan pendidikan gempa: lebih dari sekadar membangun ulang gedung
Pemulihan pendidikan gempa adalah rangkaian langkah terencana untuk mengembalikan layanan belajar mengajar yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi siswa dan guru di wilayah terdampak, mencakup perbaikan infrastruktur pembelajaran pasca-bencana, penyediaan ruang kelas sementara, serta dukungan psikososial siswa dan tenaga pendidik agar ekosistem sekolah dapat berfungsi kembali secara menyeluruh.
Kunci utama pemulihan pendidikan di NTT saat ini adalah kombinasi antara kecepatan dan kedalaman langkah. Kemendikdasmen mengalokasikan dana tahap pertama Rp50 miliar untuk pemulihan pendidikan pasca-gempa melalui revitalisasi 187 satuan pendidikan yang rusak fisik. Ini sinyal kuat bahwa negara mengakui pendidikan sebagai layanan esensial yang tidak boleh berhenti walau infrastruktur runtuh. Namun, pemulihan yang hanya berfokus pada tembok dan atap akan rapuh. Trauma siswa, kelelahan guru, dan ketidakpastian orang tua menuntut pendekatan multi-dimensi. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang memadukan revitalisasi sekolah NTT dengan dukungan psikososial siswa menjadi langkah yang patut diapresiasi sekaligus diawasi ketat agar tidak berhenti di angka-angka anggaran.
Revitalisasi sekolah NTT: investasi besar, tantangan lebih besar
Strategi pemulihan pendidikan NTT jelas menempatkan infrastruktur di garis depan. Bantuan revitalisasi secara bertahap menyasar 187 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp50 miliar. Rinciannya mencakup 140 PAUD senilai Rp500 juta, 5 SLB Rp6,45 miliar, 2 PKBM dan 1 SKB Rp1 miliar, serta 39 SMK dengan porsi terbesar Rp42,2 miliar. Ini menunjukkan prioritas pada jenjang yang secara fisik dan vokasional dianggap kritis dalam ekosistem pendidikan daerah.
Namun skala kerusakan jauh lebih luas. Data menunjukkan 2.447 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak gempa, dengan 287.864 peserta didik dan 32.585 guru serta tenaga kependidikan terdampak langsung. Bahkan, di luar tahap pertama, terdapat rencana revitalisasi 1.487 satuan pendidikan dengan alokasi lebih dari Rp1,2 triliun pada 2026. Kutipan yang layak dicatat: “Kemendikdasmen menggelontorkan anggaran tahap pertama sebesar Rp50 miliar guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan pascabencana gempa bumi di NTT.” Angka besar ini harus dibaca sebagai komitmen sekaligus ujian transparansi. Tanpa pengawasan publik, revitalisasi rawan terjebak pada proyek fisik yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan riil warga sekolah.
Ruang Kelas Sementara dan tenda darurat: solusi cepat yang tak boleh jadi permanen
Di lapangan, pemulihan pendidikan gempa tak bisa menunggu selesainya bangunan permanen. Di sinilah fungsi infrastruktur pembelajaran pasca-bencana seperti Ruang Kelas Sementara (RKS) dan tenda darurat. Pemerintah menyalurkan 672 unit RKS dengan anggaran Rp3,5 miliar. RKS ini tersebar di PAUD, SLB, SMK, SMP, dan SMA dengan nilai per unit yang disesuaikan jenjang.
Dampaknya terasa langsung: 2.447 satuan pendidikan telah kembali melakukan proses pembelajaran, dengan 487 sekolah sudah belajar normal di ruang kelas, sementara 1.960 lainnya masih menggunakan moda darurat seperti tenda, ruang terbuka, atau ruang kelas darurat. Tenda kelas darurat senilai Rp5,5 miliar juga sudah didistribusikan ke tujuh kabupaten terdampak. Ini membuktikan bahwa keberlanjutan belajar menjadi prioritas. Namun, opini yang tak boleh diabaikan: ruang darurat harus diperlakukan sebagai jembatan, bukan rumah baru. Penggunaan tenda dalam jangka menengah berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, apalagi ketika cuaca ekstrem datang. Evaluasi berkala atas kondisi RKS dan tenda menjadi keharusan, bukan sekadar catatan administratif.
Dukungan psikososial siswa: dimensi yang sering diabaikan, kini diarusutamakan
Keberanian kebijakan yang paling patut dicatat adalah pengakuan bahwa pemulihan pendidikan tidak bisa berhenti di bangunan. Kemendikdasmen memasukkan dukungan psikososial siswa sebagai bagian integral strategi. Pendampingan psikososial telah dilakukan di 75 sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. Data juga mencatat 857 satuan pendidikan dengan 101.888 peserta didik membutuhkan pendampingan psikososial.
Rencananya, 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah akan dilatih untuk mendampingi sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak. Ini pendekatan sistemik: bukan hanya menyasar siswa, tetapi juga guru sebagai garda depan. Seorang legislator menegaskan bahwa pemulihan harus menyeluruh, mengembalikan rasa aman sekaligus keberlanjutan pembelajaran, dan dukungan psikososial perlu berlangsung berkelanjutan, tidak berhenti saat masa tanggap darurat usai. Pernyataan bernas lainnya: anak-anak harus tetap memiliki kesempatan untuk belajar, sembari memastikan sekolah aman, ruang belajar layak, dan kondisi psikologis anak diperhatikan. Dalam konteks kebijakan publik, inilah pijakan penting menuju paradigma sekolah aman bencana, bukan sekadar sekolah yang dibangun ulang.
Mengapa pemulihan pendidikan harus multi-dimensi dan berkelanjutan
Pendekatan multi-dimensi yang kini ditempuh—menggabungkan revitalisasi sekolah NTT, pembangunan infrastruktur pembelajaran pasca-bencana, dan dukungan psikososial siswa—pada dasarnya adalah koreksi atas model pemulihan lama yang terlalu sempit. Selain infrastruktur dan psikososial, bantuan lain seperti 10.000 paket makanan anak, 1.000 paket sembako, 5.500 school kit, 1.500 family kit, serta 10.000 buku bacaan senilai Rp6 miliar menunjukkan bahwa dimensi kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan belajar ikut diperhitungkan.
Namun tantangan terbesar bukan lagi soal perencanaan, melainkan konsistensi pelaksanaan. Pemulihan pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, sebagaimana ditekankan bahwa pembelajaran alternatif perlu tetap berjalan selama sekolah belum sepenuhnya dapat digunakan. Santunan bagi peserta didik dan guru yang meninggal atau terluka senilai Rp330 juta juga menjadi pengakuan bahwa tragedi kemanusiaan tidak boleh hilang di balik narasi pembangunan fisik. Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan pendidikan gempa di NTT akan diukur bukan hanya dari berapa sekolah yang berdiri kembali, tetapi dari seberapa cepat anak-anak dapat belajar dengan tenang, guru mengajar dengan aman, dan komunitas sekolah merasa didengar. Itulah standar baru yang seharusnya kita tuntut pada setiap program pemulihan pasca-bencana.
