Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Cegah Perundungan di Sekolah: Aturan Saja Tak Cukup

Cegah Perundungan di Sekolah: Aturan Saja Tak Cukup
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Ketika sekolah berubah menjadi ruang yang menakutkan

Perundungan di sekolah adalah tindakan menyakiti atau merendahkan yang dilakukan berulang, termasuk melalui kekerasan fisik, ejekan, pengucilan, intimidasi, atau media sosial, dengan memanfaatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Rentetan kasus sepanjang 2026 menunjukkan bahwa sekolah belum selalu menjadi tempat aman untuk belajar. Di Ciputat, Tangerang Selatan, belasan siswi SMPN 10 dilaporkan mengalami perundungan dan pemerasan oleh kakak kelas, termasuk dipaksa meminum kopi bercampur cuka. Di Pemalang, seorang siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem meninggal setelah sempat bercerita bahwa ia dipukuli kakak kelasnya. Di Sampit, seorang siswi berusia 10 tahun enggan masuk sekolah setelah diejek karena kondisi ekonomi keluarganya dan dituduh mencuri. Angka dan kisah ini bukan sekadar perkara disiplin: bagi korban, dampaknya bisa berupa kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, kesulitan berkonsentrasi, hingga keengganan datang ke sekolah.

Perdebatan UU tak boleh menutupi akar masalah

Kasus yang berulang memantik usulan DPR agar dibentuk UU anti-perundungan yang merinci pencegahan dan penanganan. Namun, kebutuhan akan aturan baru tidak disepakati semua pihak. Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanta menilai undang-undang khusus tidak mendesak karena perangkat hukum perlindungan anak, sistem peradilan anak, dan aturan sekolah sudah tersedia. KPAI memilih mendorong penguatan RUU Pengasuhan Anak serta perlindungan anak dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, alih-alih menambah undang-undang khusus. Perbedaan ini penting, tetapi perdebatan soal bentuk hukum jangan sampai menjadi alasan menunda tindakan. FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di sekolah sepanjang Januari hingga September 2026. Besarnya angka itu menuntut respons yang bisa dijalankan dan diawasi, bukan sekadar janji pembentukan aturan.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyoroti relasi kuasa yang timpang sebagai akar utama perundungan; pelaku dapat berupa guru, kakak kelas, atau pihak yang menggunakan ketimpangan gender. Karena itu, perundungan bukan hanya soal perilaku seorang anak. Ketika senioritas dianggap wajar, kekerasan orang dewasa ditoleransi, atau korban takut melapor, lingkungan ikut memelihara masalah. Aturan yang mengabaikan siapa yang memegang kuasa dan siapa yang mengendalikan pengaduan berisiko berhenti di atas kertas.

Aturan harus disertai perlindungan yang bekerja

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman telah menyediakan kerangka bagi sekolah. Namun, FSGI mengkritik mekanisme yang menyerahkan kendali penanganan kepada pimpinan satuan pendidikan: jika kepala sekolah menjadi terduga pelaku, muncul konflik kepentingan dan risiko kasus ditutup demi citra sekolah. Ini bukan alasan untuk menolak regulasi, melainkan peringatan bahwa jalur pengaduan harus independen, mudah diakses, dan aman bagi pelapor. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di setiap sekolah perlu berfungsi nyata, bukan sekadar tercatat dalam dokumen.

KPAI mendorong agar pembahasan aturan disertai mekanisme pencegahan, pengaduan aman, penanganan adil, layanan pemulihan, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan itu menentukan apakah korban berani meminta pertolongan dan apakah sekolah mampu menindaklanjuti laporan tanpa membungkamnya. Pencegahan bullying juga perlu mengubah kebiasaan yang menganggap ejekan sebagai candaan, mengajarkan anak mengenali dampak tindakannya, serta memastikan pengawasan dan tindak lanjut yang jelas. Tanpa perubahan seperti itu, lingkungan sekolah aman hanya akan menjadi slogan.

Kesimpulan: ukur keberhasilan dari rasa aman siswa

Perdebatan tentang UU anti-perundungan tidak seharusnya berakhir pada pilihan sempit antara membuat undang-undang baru atau mempertahankan aturan yang ada. Yang lebih mendesak ialah menutup celah konflik kepentingan, memperjelas tanggung jawab, melindungi pelapor, dan menyediakan pemulihan bagi korban. Regulasi perlu menjadi pagar yang dapat ditegakkan, sementara sekolah harus membangun budaya yang menolak kekerasan dan berani mengoreksi ketimpangan kuasa. Keberhasilannya bukan diukur dari banyaknya aturan, melainkan dari apakah siswa merasa aman untuk belajar, bercerita, dan mencari bantuan. Tanpa kerja sehari-hari itu, hukum tidak cukup untuk mencegah perundungan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!