Kemiskinan Jakarta Turun ke 3,96 Persen, Ketimpangan Masih Menganga

Kemiskinan Turun ke 3,96 Persen: Prestasi Penting, Bukan Garis Finish

Penurunan kemiskinan Jakarta ke tingkat 3,96 persen adalah kondisi ketika proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun hingga kurang dari empat persen dari total populasi, mencerminkan perbaikan kesejahteraan sebagian warga tetapi belum menghapus kerentanan ekonomi yang masih dialami banyak rumah tangga di kota berbiaya hidup tinggi ini.

Tingkat kemiskinan 3,96 persen diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Jakarta Contributors Award pada 15 Oktober 2026. Secara angka, kemiskinan Jakarta turun ke 432,62 ribu orang pada Maret 2026, berkurang sekitar 6,5 ribu orang dibanding September 2025 dan sekitar 32 ribu orang dibanding Maret 2025. Fakta ini membuat kemiskinan Jakarta turun ke posisi ketiga terendah secara nasional, setelah Bali dan Kalimantan Selatan. Namun, memandang capaian ini sebagai garis finish adalah keliru. Di kota dengan biaya hidup tinggi, kemiskinan statistik yang menurun tidak otomatis berarti aman bagi dompet warga kelas pekerja.

Di Balik Angka: Pajak, Layanan Publik, dan Efek ke Warga

Turunnya kemiskinan Jakarta tidak terjadi di ruang hampa; ia terkait dengan bagaimana pemerintah mengumpulkan dan mengembalikan pajak kepada warga. Dalam acara penghargaan untuk para wajib pajak, Pramono Anung secara eksplisit mengaitkan ketaatan membayar pajak dengan kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transportasi, perumahan, serta penanganan sampah, banjir, stunting, dan kemiskinan.

Realisasi pajak daerah per 14 Oktober 2026 tercatat Rp36,1 triliun atau sekitar 73 persen dari target tahun berjalan. Menurut Pramono, pajak itu kembali ke warga dalam bentuk kebijakan konkret, misalnya renovasi 19 gedung sekolah dan jaminan bahwa anggaran bantuan pendidikan tidak boleh dikurangi karena pendidikan dipandang sebagai cara memutus rantai kemiskinan antargenerasi. "Saya mau berterima kasih dan mempertanggungjawabkan apa yang Bapak Ibu bayar," ujarnya, menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan bergantung pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak.

Ketimpangan Ekonomi Jakarta: Luka Struktural di Tengah Pertumbuhan

Di saat kemiskinan Jakarta turun, ketimpangan ekonomi Jakarta tetap menjadi luka struktural yang sulit sembuh. Gubernur Pramono menyoroti rasio gini Jakarta yang masih berada di angka 0,435, menempatkan provinsi ini di antara yang paling timpang. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin; semakin mendekati 1, semakin timpang. Penjelasan Pramono lugas: "Gini rasio adalah perbandingan orang kaya miskin yang ada di Jakarta. Singkatnya, semua orang kaya pasti ada di Jakarta. Minimum rekeningnya ada di Jakarta".

Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai 5,52 persen dengan kontribusi 16,32 persen terhadap PDB nasional, inflasi terkendali di kisaran 2,5–2,7 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 5,79 persen menunjukkan performa makro yang solid. Namun analisis yang beredar menegaskan bahwa pertumbuhan ini lebih banyak dinikmati kelompok atas, sementara banyak warga tidak tercatat sebagai miskin tetapi tetap rentan karena biaya hidup tinggi. Di sinilah paradoksnya: kota tumbuh, angka kemiskinan turun, tetapi rasa ketidakadilan ekonomi tetap kuat di permukiman padat dan kantong-kantong pekerja berupah rendah.

Mengapa Penurunan Kemiskinan Belum Cukup: Fokus ke Kelompok Rentan

Penurunan tingkat kemiskinan 3,96 persen sering dibaca sebagai bukti keberhasilan program pengentasan kemiskinan Jakarta turun secara konsisten. Namun, Pramono sendiri mengingatkan bahwa upaya mengatasi ketimpangan tidak cukup hanya dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menegaskan perlunya perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.

Sejak awal menjabat, Pramono menetapkan fokus pada tiga hal: pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial. Ketiga fokus ini adalah bentuk strategi berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan merata, bukan sekadar menambah PDRB per kapita yang mencapai Rp367,69 juta pada 2025. Bantalan sosial penting untuk warga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, karena satu guncangan—PHK, sakit, atau kenaikan biaya sewa—dapat mengembalikan mereka ke status miskin. Tanpa perlindungan berlapis, penurunan kemiskinan mudah berbalik arah ketika krisis berikutnya datang.

Kesimpulan: Dari Angka ke Keadilan, Saatnya Mengubah Arah Pertumbuhan

Penurunan kemiskinan Jakarta ke 3,96 persen layak diapresiasi sebagai tanda bahwa kebijakan sosial dan ekonomi tidak berjalan sia-sia. Namun, angka ini tidak boleh meninabobokan pemerintah maupun warga. Dengan rasio gini 0,435 dan banyak warga yang secara statistik tidak miskin tetapi hidup di tepi jurang finansial, ketimpangan ekonomi Jakarta adalah persoalan struktural yang menuntut keberanian politik untuk mengubah arah pertumbuhan.

Ke depan, strategi berkelanjutan harus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar warga benar-benar kembali dalam bentuk kesempatan: sekolah yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, transportasi yang manusiawi, dan bantalan sosial yang kuat. Pertumbuhan 5,52 persen tidak cukup jika hanya memperkaya mereka yang sudah kaya. Kota yang sehat bukan sekadar kota dengan tingkat kemiskinan rendah, tetapi kota yang memberi ruang hidup layak bagi semua, bukan hanya bagi pemilik rekening gemuk.