Penurunan Kemiskinan: Kabar Baik yang Perlu Dibaca dengan Hati-Hati
Kemiskinan Sumatra Selatan adalah kondisi ketika penduduk di provinsi ini hidup dengan pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan regional yang ditetapkan, yang mencerminkan kemampuan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan dalam konteks biaya hidup setempat yang terus berubah seiring dinamika ekonomi dan harga bahan pokok.
Penurunan persentase penduduk miskin Sumatra Selatan menjadi 9,50 persen pada Maret 2026 adalah kabar baik, tetapi bukan akhir cerita. Sekitar 869,97 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan garis kemiskinan itu sendiri naik menjadi Rp628.228 per kapita per bulan. Artinya, sebagian keberhasilan pengurangan angka kemiskinan terjadi dalam konteks biaya hidup yang makin tinggi. Penurunan kemiskinan enam bulan terakhir—di mana sekitar 28.300 penduduk keluar dari garis miskin—perlu dibaca sebagai kombinasi antara perbaikan kesejahteraan dan penyesuaian standar minimum hidup, bukan sebagai kemenangan total atas kemiskinan.
Garis Kemiskinan Regional: Angka Rp628 Ribu dan Dominasi Biaya Pangan
Garis kemiskinan regional Sumatra Selatan pada Maret 2026 mencapai Rp628.228 per kapita per bulan, dan angka ini adalah kunci membaca seluruh dinamika kemiskinan Sumatra Selatan. Di balik satu angka itu, tersimpan komposisi kebutuhan makan dan nonmakan yang menentukan apakah seseorang dikategorikan miskin atau tidak. Sekitar tiga perempat dari garis kemiskinan masih berasal dari kebutuhan makanan, dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp471.646 dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) Rp156.582 per kapita per bulan. Beras menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di kota maupun desa.
Perbedaan garis kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan menegaskan ketimpangan biaya hidup. Di kota, garis kemiskinan mencapai Rp674.243 per kapita per bulan, sementara di desa Rp603.188. Kota memerlukan pengeluaran makanan Rp505.483 dan nonmakanan Rp168.760, sedangkan desa Rp454.164 untuk makanan dan Rp149.024 untuk nonmakanan. Fakta ini menunjukkan bahwa debat tentang kemiskinan Sumatra Selatan tidak bisa dilepaskan dari harga pangan, terutama beras, dan disparitas biaya hidup antarwilayah. Selama kebutuhan makanan menjadi komponen dominan, setiap gejolak harga pangan akan cepat menggeser jumlah orang yang jatuh atau keluar dari garis kemiskinan.
Siapa yang Keluar dari Kemiskinan? Kota, Desa, dan Kualitas Hidup
Di balik angka penurunan kemiskinan Sumatra Selatan, sekitar 28.300 penduduk berhasil keluar dari garis miskin dalam enam bulan terakhir. Jumlah penduduk miskin tercatat 869,97 ribu jiwa atau 9,50 persen dari total penduduk pada Maret 2026. Pengurangan angka kemiskinan ini terjadi di kota dan desa, meski dengan karakter berbeda. Di kawasan perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 310.560 menjadi 297.240 orang, dengan persentase dari 8,91 persen menjadi 8,48 persen. Di perdesaan, angka ini menyusut dari 587.680 menjadi 572.730 orang, persentase dari 10,43 persen menjadi 10,13 persen.
Yang menarik, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang turun, tapi juga kualitas kemiskinan membaik, tercermin dari turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dibandingkan September 2025. Namun, kedalaman kemiskinan di desa masih lebih tinggi, menandakan bahwa warga miskin di perdesaan berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan warga miskin di kota. Ini memberi pesan jelas: pengurangan angka kemiskinan belum otomatis berarti pengurangan kerentanan, terutama bagi rumah tangga pedesaan yang penghasilannya bergantung pada sektor pertanian dan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dan produksi pangan.
Faktor Pendorong: Ekonomi Tumbuh, Padi Naik, dan Program Sosial Menguat
Penurunan kemiskinan Sumatra Selatan dalam enam bulan terakhir tidak terjadi tanpa sebab. Kepala BPS Sumatra Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, menyebut beberapa faktor kunci: pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, meningkatnya konsumsi rumah tangga, naiknya produksi padi, membaiknya kondisi pasar kerja, dan berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Kenaikan produksi padi, misalnya, bukan hanya menambah pasokan pangan, tapi juga memperbaiki pendapatan petani, yang selama ini menjadi kelompok rentan terhadap kemiskinan.
Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut memberi efek langsung pada kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah, terutama anak-anak. Program semacam ini menurunkan beban pengeluaran pangan, komponen terbesar dalam garis kemiskinan regional. “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 869,97 ribu jiwa atau 9,50 persen dari total penduduk,” kata Wahyu dalam rilis statistik resmi. Ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan makro (pertumbuhan ekonomi) dan mikro (perlindungan sosial dan intervensi gizi) mampu memberi hasil, meski masih jauh dari cukup untuk menghapus kerentanan struktural.
Kesimpulan: Penurunan yang Patut Disyukuri, Tapi Jangan Buru-Buru Puas
Pengurangan angka kemiskinan Sumatra Selatan menjadi 9,50 persen dan keluarnya sekitar 28 ribu warga dari garis miskin adalah capaian yang pantas diapresiasi. Namun, garis kemiskinan yang naik ke Rp628.228 per kapita per bulan, dominasi kebutuhan makanan, serta kedalaman kemiskinan di pedesaan menunjukkan bahwa tantangan masih besar. Selama harga pangan, terutama beras, tetap menjadi penentu utama garis kemiskinan, kebijakan pengurangan kemiskinan harus berfokus pada stabilitas harga, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan jaringan perlindungan sosial.
Tren jangka panjang yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari sekitar 1,10 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 869,97 ribu jiwa pada Maret 2026 memberi alasan untuk optimistis, tapi bukan untuk lengah. Ke depan, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dihitung dari persentase kemiskinan Sumatra Selatan, melainkan juga dari seberapa kecil jarak antara hidup pas-pasan dan jatuh kembali ke garis kemiskinan. Tanpa kebijakan yang konsisten dan sensitif terhadap perbedaan kota–desa, pengurangan angka kemiskinan bisa berubah menjadi ilusi yang mudah terbalik ketika krisis harga pangan atau guncangan ekonomi datang.
