Akses medis di pulau perlu lebih dari satu jalur
Kesehatan pulau terpencil bergantung pada kemampuan membawa pasien ke fasilitas rujukan dan mendatangkan tenaga medis ke permukiman, karena jarak laut dapat menghambat kedua arah layanan sekaligus. Dua peristiwa di Pulau Midai dan Pulau Mursala memperlihatkan bahwa akses kesehatan tidak bisa bertumpu pada satu moda atau satu bentuk pelayanan. Di Midai, Pos TNI AL membantu evakuasi seorang warga yang membutuhkan perawatan lanjutan; di Mursala, tim kesehatan mendatangi warga untuk pemeriksaan gratis. Keduanya menjawab kebutuhan berbeda: rujukan darurat tidak dapat menunggu kunjungan rutin, sementara pemeriksaan keliling dapat menemukan keluhan sebelum berkembang menjadi keadaan gawat. Karena itu, kehadiran armada dan tenaga medis harus dipandang sebagai bagian dari layanan yang saling melengkapi, bukan sebagai pilihan yang saling menggantikan.
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, personel Pos TNI AL Midai dari jajaran Lanal Ranai membantu Aan, warga Desa Batu Belanak berusia 44 tahun, berpindah dari Pelabuhan Midai ke KM Sabuk Nusantara 48 dengan aman. Kapal itu membawanya melalui rute Midai–Selat Lampa untuk memperoleh penanganan lanjutan di RSUD Natuna. Evakuasi pasien pulau ini berlangsung ketika kapal Puskesmas Keliling Laut, yang biasa menjadi salah satu sarana rujukan medis, sedang rusak dan tidak dapat beroperasi. Kapal penumpang menjadi jalan keluar dalam keadaan tersebut, tetapi ketergantungan pada sarana alternatif menegaskan betapa rentannya sistem rujukan jika satu armada utama berhenti.

Pemeriksaan langsung menjangkau lebih banyak kebutuhan
Berbeda dari evakuasi yang berpusat pada satu pasien, layanan keliling membawa pemeriksaan dasar lebih dekat kepada warga. Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah melalui UPTD Puskesmas Poriaha menggelar pengobatan dan pemeriksaan gratis di Pulau Mursala, Kecamatan Tapian Nauli. Sebanyak 84 warga datang ke lokasi pemeriksaan di rumah Kepala Dusun VII Sitahan Barat; jumlah itu mencakup 27 laki-laki dewasa, 36 perempuan dewasa, serta 21 bayi dan anak-anak. Tim menemukan 37 kasus gangguan pencernaan, 25 ISPA, 15 hipertensi, empat radang sendi akibat asam urat, dan tiga nyeri otot. Sebagian warga memiliki lebih dari satu keluhan. Angka tersebut memperlihatkan nilai pemeriksaan langsung: bukan hanya memberi obat, tetapi juga membuka peluang mengenali risiko kesehatan lebih awal dan mendorong pemeriksaan berkala.
Perjalanan tim medis dan logistik ke Mursala didukung boat ambulance yang telah dipelihara agar dapat beroperasi di tengah tantangan geografis. Armada itu membawa tenaga kesehatan sekaligus perlengkapan pemeriksaan, obat, vitamin, dan kebutuhan pendukung layanan. Pemeliharaannya didukung anggaran Transfer ke Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp86 juta. Kehadiran boat ambulance membuat layanan bisa bergerak menuju warga, sementara kapal untuk rujukan membawa pasien keluar pulau menuju fasilitas yang lebih lengkap. Perbedaan fungsi ini penting: pemeriksaan keliling memperluas jangkauan layanan dasar, tetapi tidak menggantikan kebutuhan transportasi darurat saat pasien perlu dirujuk.
Pustu menjadi ujian kesinambungan layanan
Langkah berikutnya di Mursala adalah usulan pembangunan Puskesmas Pembantu pada Tahun Anggaran 2027. Pustu Pulau Mursala direncanakan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar, terutama upaya promotif dan preventif, sehingga warga tidak selalu harus menempuh perjalanan laut untuk memperoleh layanan rutin. Namun, rencana pembangunan baru akan bermakna jika diikuti ketersediaan tenaga, obat, jadwal pelayanan, dan jalur rujukan yang jelas. Bangunan di pulau tidak akan menyelesaikan keadaan darurat tanpa transportasi yang siap; sebaliknya, armada saja tidak cukup untuk menggantikan pemeriksaan berkala dan edukasi kesehatan di tempat.
Pelajaran dari Midai dan Mursala cukup tegas: kesehatan pulau terpencil membutuhkan dua lapis akses yang berjalan bersamaan. Evakuasi TNI AL membantu seorang pasien mencapai rumah sakit ketika sarana rujukan laut utama tidak tersedia, sedangkan layanan gratis di Mursala menjangkau puluhan warga tanpa harus menunggu mereka pergi ke daratan. Pemerintah perlu menjaga kesiapan kapal dan boat ambulance, sekaligus merealisasikan layanan dasar yang lebih dekat. Kesimpulannya, akses medis yang adil bagi warga pulau tidak dibangun hanya dengan menyelamatkan pasien saat krisis, tetapi juga dengan membuat pertolongan rutin dan pencegahan hadir sebelum krisis terjadi.






