Rehabilitasi irigasi Sulsel: langkah berani di tengah musim kering
Rehabilitasi irigasi Sulsel adalah program multi-tahun pemerintah provinsi untuk memperbaiki jaringan pengairan di 39 daerah irigasi yang melayani sekitar 54.000 hektare sawah di 16 kabupaten, melalui investasi Rp780 miliar dari efisiensi APBD, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan air dan produktivitas padi di tengah tekanan kekeringan berkepanjangan. Program ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan pernyataan politik: Pemprov memilih menjadikan infrastruktur air sebagai prioritas utama ketahanan pangan. Di saat debit sungai menyusut selama kemarau dan petani berebut giliran air, keputusan menggelontorkan anggaran besar pada rehabilitasi jaringan irigasi menunjukkan kesadaran bahwa tanpa sistem air yang berfungsi penuh, semua bantuan bibit dan pupuk akan terasa sia-sia. Namun komitmen besar ini otomatis mengundang pertanyaan: seberapa cepat manfaatnya akan dirasakan petani yang sawahnya sudah terlanjur kering?
Rp780 miliar untuk 39 daerah irigasi: ambisi besar, progres masih lambat
Inti rehabilitasi irigasi Sulsel adalah proyek multi years (MYP) senilai sekitar Rp780 miliar untuk perbaikan jaringan di 39 daerah irigasi seluas 54.000 hektare, mencakup 16 kabupaten termasuk Bulukumba. Gubernur menegaskan sebagian jaringan eksisting hanya berfungsi sekitar 50 persen akibat kerusakan bendung dan penyumbatan saluran, dan menargetkan kenaikan indeks produktivitas 20–30 persen ketika air tersedia sepanjang musim tanam. Ambisi ini layak diapresiasi, apalagi ketika kepala balai wilayah sungai menyebut keterlibatan provinsi meringankan beban pusat dan mempermudah penanganan masalah air di persawahan. Tetapi fakta bahwa progres baru sekitar 17,8 persen per 13 September sejak dimulai April menunjukkan jarak antara rencana dan kenyataan di lapangan. Dengan target selesai hingga 2027, petani yang hari ini bergantung pada program pertanian kekeringan tentu tak bisa menunggu irigasi ideal datang sendirian.
Pompa ponton dan brigade alat: darurat penting, tapi bukan solusi pokok
Ketika jaringan irigasi jangka panjang masih dalam proses, Pemprov menggelar program pertanian kekeringan sebagai penyangga darurat. Di Pinrang, 10 unit pompa ponton senilai Rp313,7 juta diserahkan untuk petani, dengan skema pompanisasi: air Sungai Saddang diangkat kembali ke saluran primer, diteruskan ke jaringan sekunder dan tersier hingga ke sawah petani. Bantuan itu dilengkapi traktor roda empat, traktor roda dua, pompa Alcon berbagai ukuran, dan sembilan sumur bor pertanian. Menurut gubernur, ini penanganan jangka pendek sambil mengusulkan rehabilitasi besar di hulu Sungai Saddang ke pusat senilai Rp1,8 triliun. Di tingkat provinsi, 300 pompa air disalurkan dan alat brigade dinas bisa dipinjam tanpa biaya. Pendekatan ini masuk akal: pompa ponton petani dan alsintan mobile menyelamatkan musim tanam, tetapi tanpa perbaikan struktur irigasi, pemerintah berisiko terjebak pada pola pemadaman kebakaran setiap musim kering.
Sumur bor pertanian dan padi puso: menutup celah kebijakan air
Kebijakan air Sulsel tak berhenti di irigasi dan pompa sungai. Melalui APBD Perubahan, Pemprov mengalokasikan Rp23,57 miliar untuk membangun 100 titik sumur bor pertanian sebagai respons terhadap dampak El Nino dan kekeringan pada lahan. Perguruan tinggi dilibatkan sebagai perencana lokasi, langkah yang patut dipuji agar sumur bor tak sekadar dibangun, tetapi ditempatkan di titik yang secara hidrogeologis masuk akal. Di lapangan, dampak kekeringan sudah terasa: padi puso tercatat di Bulukumba dan Barru, sementara sumur warga mengering dan berubah asin di pesisir selatan. Ironisnya, itu terjadi ketika dua titik sumur bor baru disiapkan untuk sawah kering di Bonto Sunggu dan bantuan air bersih digelontorkan kepada sekitar 400 warga Dannuang. Kombinasi rehabilitasi irigasi Sulsel dan sumur bor jelas maju selangkah, tetapi kecepatan eksekusi akan menentukan apakah kebijakan ini betul-betul mampu menutup celah krisis air.
Produksi padi naik 0,95 persen: tanda ketahanan, bukan alasan berpuas diri
Meski padi puso muncul di beberapa titik, angka produksi padi Sulsel Januari–September justru naik 0,95 persen menjadi 4,53 juta ton. Secara politis, ini mudah dijadikan bukti keberhasilan: seolah semua intervensi air dan program pertanian kekeringan sudah cukup. Namun kenaikan tipis ini lebih tepat dibaca sebagai alarm dini: sistem pangan masih bertahan, tetapi rapuh jika kekeringan datang lebih panjang atau El Nino berikutnya lebih keras. Gubernur sendiri mengakui persoalan pokok berada di hulu Sungai Saddang dan membutuhkan rehabilitasi besar, dengan usulan Rp1,8 triliun ke pemerintah pusat yang realisasinya belum jelas. Di sisi lain, detail daerah irigasi di Bulukumba yang masuk paket kerja belum diumumkan, termasuk luasan dan jadwal rampung. Tanpa transparansi dan percepatan implementasi, angka produksi yang naik sedikit bisa menipu: tampak stabil di statistik, tetapi menyimpan kerentanan di petak sawah.
