Rehabilitasi irigasi Sulsel: bukan sekadar proyek fisik, tapi strategi mempertahankan hidup desa
Rehabilitasi irigasi Sulsel adalah program pemulihan dan peningkatan jaringan pengairan sawah skala provinsi, yang menggabungkan perbaikan bendung, saluran primer sampai tersier, serta dukungan alat pertanian modern untuk memastikan lahan tadah hujan dan wilayah hilir mendapat pasokan air cukup demi meningkatkan produktivitas pertanian daerah dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Inti kebijakan ini jelas: pemerintah provinsi tidak hanya menambal kerusakan lama, tetapi menata ulang basis produksi pangan. Anggota Komisi V DPR menilai inisiatif gubernur bersama wakil gubernur sebagai langkah strategis memperkuat sektor pertanian dan mendukung swasembada pangan. Ini bukan bahasa pujian kosong, melainkan pengakuan bahwa kebijakan air hari ini menentukan siapa yang bisa panen besok. Di tengah kemarau dan infrastruktur yang menurun fungsi hingga sekitar 50 persen, rehabilitasi agresif adalah pilihan berani yang memang sudah terlambat, tetapi masih jauh lebih baik daripada terus membiarkan sawah kering dan petani menggantungkan nasib pada hujan yang kian tak menentu.
Skala dan biaya rehabilitasi: taruhan Rp780 miliar untuk 54.000 hektare sawah
Jika melihat angka, rehabilitasi irigasi Sulsel bukan proyek kecil yang bisa gagal tanpa konsekuensi. Program ini mencakup area persawahan 54.000 hektare di 16 kabupaten, dari Maros, Gowa, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara hingga Luwu Timur. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp780 miliar hasil efisiensi APBD tahun anggaran 2025–2027. Dengan pekerjaan dimulai April dan progres baru sekitar 17,8 persen pada 39 daerah irigasi per 13 September, publik berhak mengawasi kecepatan dan kualitas pelaksanaan. Namun, keputusan menjadikan rehabilitasi sebagai proyek multi years menunjukkan niat jangka panjang, bukan pendekatan tambal sulam musiman. Gubernur sendiri mengakui kerusakan bendung dan penyumbatan aliran menyebabkan pasokan air tidak optimal, terutama di hilir dan jaringan tersier. Mengabaikan fakta ini berarti menerima produktivitas rendah sebagai takdir, padahal air adalah variabel yang bisa diatur dengan investasi yang tepat, seperti yang sedang dilakukan.
Pompa ponton dan alat pertanian modern: respons cepat hadapi kemarau dan debit menurun
Rehabilitasi irigasi jangka panjang akan sia-sia jika petani dibiarkan menunggu sementara kemarau menekan debit sungai dan mengeringkan lahan. Di titik ini, distribusi alat pertanian modern menjadi penopang penting. Pemerintah provinsi menyerahkan 10 unit pompa ponton senilai Rp313,7 juta untuk petani di Pinrang pada 20 September. Selain itu, mereka menerima satu traktor roda empat, satu traktor roda dua, 10 pompa Alcon tiga inci, 10 pompa Alcon enam inci, serta sembilan sumur bor. Skema pompanisasi yang dipakai sangat pragmatis: air Sungai Saddang dipompa kembali ke saluran primer agar debit menuju jaringan sekunder dan tersier meningkat sampai ke petak sawah. “Harapan kami air sungai yang ada bisa dipompa kembali supaya bisa menambah debit yang turun kepada jaringan sekunder dan tersier sampai ke sawah petani,” ujar gubernur. Di tengah laporan kekeringan yang melanda banyak kecamatan dan sumur warga yang mengering serta berubah asin, langkah ini adalah pengakuan jujur bahwa tanpa pompa ponton pertanian dan alat mekanisasi, rehabilitasi struktural saja belum cukup menyelamatkan musim tanam.
Dari indeks pertanaman ke dompet petani: bagaimana air mengalir jadi kesejahteraan
Pertanyaan kunci yang harus terus diajukan ke setiap kebijakan irigasi adalah sederhana: apakah air yang mengalir itu berubah menjadi pendapatan. Pemerintah provinsi secara terang menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian lewat penormalan jaringan irigasi. Dengan ketersediaan air yang lebih baik, petani diharapkan bisa menanam dua hingga tiga kali setahun, bahkan lima kali dalam dua tahun. Dalam bahasa ekonomi desa, ini berarti lebih banyak panen, lebih banyak gabah, dan ruang tawar yang lebih kuat di pasar. Anggota Komisi V DPR menekankan bahwa irigasi yang baik membuat sawah teraliri optimal, mengubah lahan tadah hujan menjadi lahan berair, dan pada akhirnya mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan petani. Jika target IP tercapai, rehabilitasi irigasi Sulsel akan menjadi contoh jelas bagaimana investasi infrastruktur yang tepat sasaran langsung menyentuh dapur rumah petani, bukan berhenti sebagai angka di laporan proyek. Namun, tanpa pengaturan tata kelola air dan pembagian giliran yang adil—seperti keluhan petani Duampanua soal pembagian air irigasi kering selama dua bulan—potensi ini bisa runtuh karena konflik di tingkat jaringan tersier.
Kolaborasi multi-level dan modernisasi: syarat agar program tidak berhenti di beton dan mesin
Satu hal yang patut diapresiasi dari rehabilitasi irigasi Sulsel adalah tampak adanya komitmen multi-level. Anggota Komisi V DPR menyebut pembangunan jaringan irigasi di Jeneponto, Takalar, Gowa dan daerah lain sebagai bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan, sejalan dengan inisiatif pemerintah provinsi. Di Pinrang, gubernur turun bersama bupati, wakil bupati, pejabat balai wilayah sungai, dan unsur forkopimda untuk menyiapkan skema pompanisasi dan bahkan merencanakan pompa lebih besar. Tetapi kolaborasi politik dan birokrasi saja tidak cukup. Modernisasi alat pertanian modern dan peningkatan kualitas SDM petani harus berjalan sejajar. Dorongan agar pembangunan infrastruktur diikuti pemanfaatan alat dan mesin pertanian menjadi pesan penting: kita tidak bisa lagi berkutat pada masalah dasar pertanian, kata anggota DPR yang menilai langkah gubernur tepat dan berani. Kesimpulannya, rehabilitasi irigasi Sulsel dan pengadaan pompa ponton pertanian adalah fondasi yang kuat, namun masa depan produktivitas pertanian daerah dan kesejahteraan petani bergantung pada tiga hal: konsistensi pelaksanaan proyek, keadilan distribusi air, dan keseriusan mengantar petani memasuki era pertanian yang modern, bukan sekadar era saluran beton baru.
