Irigasi sebagai Senjata Utama Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan melalui infrastruktur pertanian pemerintah adalah strategi terpadu untuk memastikan pasokan air ke lahan pertanian tetap stabil, mengurangi ketergantungan pada hujan, dan mencegah gagal panen di berbagai wilayah rawan kekeringan, sehingga produksi padi dan komoditas lain tidak mudah anjlok saat musim kemarau berkepanjangan. Dalam konteks ini, langkah pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah dan saluran irigasi permukaan bukan sekadar proyek fisik, tetapi pilihan politik yang tegas: air untuk sawah harus diperlakukan sebagai prioritas, bukan sisaan setelah sektor lain. Keputusan tersebut tampak jelas pada tiga intervensi di Papua Barat Daya, Simalungun, dan Muaro Jambi, yang menunjukkan pola baru: irigasi dianggap sebagai garda depan pencegahan gagal panen, bukan lagi fasilitas tambahan yang boleh menunggu.
JIAT Papua Barat Daya: Mengurangi Ketergantungan pada Hujan
Di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya, Kementerian Pekerjaan Umum membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian di tengah ancaman kekeringan. JIAT memanfaatkan sumur bor dan pompa untuk mengambil air tanah, lalu mengalirkannya ke lahan yang selama ini sulit dijangkau irigasi permukaan. Sistem ini dirancang melayani sekitar 100 hektare lahan dan memberi manfaat kepada sekitar 90 petani, dengan jaringan sepanjang kurang lebih 10 kilometer, 80 bangunan pendukung, dan 10 titik sumur bor berdebit sekitar 12 liter per detik per titik. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa fokus tidak boleh berhenti pada sumur dan pompa; saluran tersier wajib dibangun agar air benar-benar sampai ke petak sawah petani. Pernyataannya mengirim pesan jelas: proyek irigasi yang hanya berhenti di infrastruktur utama tanpa distribusi yang rapi adalah kegagalan desain, bukan keberhasilan teknis.
Rehabilitasi Irigasi Javacolonisasi: Menambal Kebocoran Ketahanan Pangan
Di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, persoalan ketahanan pangan bukan kekurangan infrastruktur pertanian pemerintah, melainkan irigasi tua yang dibiarkan rusak terlalu lama. Saluran Irigasi Javacolonisasi di Kecamatan Pematang Bandar baru mulai direhabilitasi setelah bertahun-tahun menjadi keluhan petani karena bocor dan tertutup sedimentasi. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp6,9 miliar untuk rehabilitasi saluran Javacolonisasi (PHTC-5b), yang mengairi sekitar 1.030 hektare persawahan di enam nagori. Rehabilitasi saluran irigasi ini diharapkan memulihkan pasokan air yang kerap tersendat ketika musim kemarau, sehingga lahan yang sebelumnya kekurangan air bisa kembali optimal pada musim tanam berikutnya. Sikap tegas pengelola lapangan yang menyebut kualitas sebagai “harga mati” menunjukkan kesadaran penting: irigasi yang asal dikerjakan adalah bom waktu yang akan meledak dalam bentuk penurunan produksi dan ketidakpuasan petani, sekaligus merusak narasi ketahanan pangan yang selama ini didorong pemerintah.
Muaro Jambi: Darurat Pompa Air dan Rencana JIAT
Kisah di Desa Sungai Terap, Muaro Jambi, memperlihatkan sisi lain politik air: penanganan darurat yang berpacu dengan waktu. Balai Wilayah Sungai Sumatera VI melakukan pemompaan dan penyaluran air ke sekitar 5 hektare sawah yang terdampak kekeringan untuk membantu mempertahankan tanaman padi dan mengurangi risiko gagal panen. Air dari sumber yang masih tersedia dipompa dengan mesin dan dialirkan melalui selang menuju lahan, dengan pengaturan distribusi bersama petugas dan petani. Langkah ini jelas bersifat sementara, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah bersedia turun langsung ketika ancaman gagal panen sudah di depan mata. Menariknya, respon darurat ini diikuti rencana jangka menengah: identifikasi kebutuhan air dan survei teknis untuk kemungkinan pembangunan jaringan irigasi air tanah melalui Program Instruksi Presiden, agar kawasan tersebut tidak terus hidup dari pompa darurat setiap kekeringan datang. Di sini, pencegahan gagal panen mulai bergeser dari sekadar pemadaman api menuju perencanaan struktur irigasi yang lebih permanen.
Benang Merah: Irigasi Sebagai Agenda Politik Pangan
Jika tiga kasus ini disatukan, benang merahnya jelas: pemerintah sedang membangun narasi baru bahwa ketahanan pangan tidak mungkin tercapai tanpa jaringan irigasi air tanah dan rehabilitasi saluran irigasi yang serius. Di Papua Barat Daya, fokusnya pada akses daerah yang kekurangan air permukaan; di Simalungun, pada pemulihan saluran rusak yang menyebabkan distribusi air tidak adil; di Muaro Jambi, pada pencegahan gagal panen melalui pompa darurat sembari menyiapkan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Secara politik, ini adalah pengakuan bahwa sawah harus mendapatkan posisi yang setara dengan proyek besar lain: membutuhkan investasi, perencanaan teknis, dan pengawasan berkualitas. Namun komitmen ini hanya akan kredibel jika keberlanjutan dijaga—pemeliharaan rutin, pelibatan petani dalam pengelolaan, dan transparansi penggunaan anggaran menjadi ujian berikutnya. Tanpa itu, irigasi akan kembali menjadi monumen beton yang mengalirkan air di atas kertas, tetapi tidak sampai ke petak sawah.
