Rehabilitasi Irigasi Pertanian: Benteng Pertama Menghadapi Krisis Air
Rehabilitasi irigasi pertanian adalah serangkaian upaya perbaikan, penguatan, dan pembangunan ulang saluran irigasi sawah, termasuk jaringan irigasi air tanah, untuk menjamin pasokan air yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan bagi petani, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan dan mengalami penurunan produktivitas lahan. Di tengah ancaman krisis air dan fenomena kemarau panjang, langkah ini bukan lagi proyek infrastruktur biasa, melainkan strategi langsung program ketahanan pangan. Pemerintah menjadikan infrastruktur pertanian sebagai prioritas, karena tanpa air, semua wacana peningkatan produksi padi akan berhenti di meja rapat. Arah kebijakan yang kini terlihat jelas: air untuk sawah diperlakukan sebagai urusan darurat, dengan investasi dan intervensi lapangan yang tersebar di berbagai daerah.
JIAT Papua Barat Daya: Mengandalkan Air Tanah Saat Hujan Tak Lagi Pasti
Di Papua Barat Daya, Kementerian Pekerjaan Umum membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian di tengah ancaman kekeringan. Pembangunan JIAT ini dirancang melayani sekitar 100 hektare lahan pertanian dan memberikan manfaat kepada sekitar 90 petani. Air diambil dari 10 titik sumur bor melalui pompa, lalu dialirkan lewat jaringan sepanjang sekitar 10 kilometer yang dilengkapi 80 bangunan pendukung serta bak penampung berkapasitas 50 meter kubik. Sistem jaringan irigasi air tanah ini menandai pergeseran penting: pemerintah tidak lagi bergantung pada sungai dan curah hujan, tetapi mulai mengolah potensi air bawah permukaan sebagai bagian dari infrastruktur pertanian Indonesia yang lebih tahan cuaca. Dalam konteks program ketahanan pangan, pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo tegas: “Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat.”
Simalungun dan Kepahiang: Rehabilitasi Saluran Irigasi Sawah dari Hulu ke Tersier
Di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, saluran irigasi Javacolonisasi yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan air untuk lahan persawahan warga kini mulai direhabilitasi. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp6,9 miliar untuk memperbaiki jaringan yang mengairi sekitar 1.030 hektare sawah di enam Nagori. Kerusakan dinding lining dan tingginya sedimentasi membuat debit air sering tidak mencukupi; perbaikan ini adalah jawaban atas keluhan lama petani yang merasa irigasi dibiarkan menua tanpa perhatian. Rehabilitasi irigasi pertanian di sini memperlihatkan logika sederhana: memperkuat saluran irigasi sawah berarti menutup kebocoran produktivitas. Di sisi lain, Kabupaten Kepahiang mendapat alokasi sekitar Rp1,9 miliar untuk membangun 16 titik jaringan irigasi tersier sebagai bagian program Optimalisasi Lahan (OPLA) guna pemerataan distribusi air dan peningkatan sektor pertanian. Pendekatan hulu–hilir ini patut diapresiasi, karena kualitas ketahanan pangan bergantung pada setiap segmen saluran, bukan hanya bendungan besar di peta.
| Lokasi | Jenis Intervensi | Skala Lahan |
|---|---|---|
| Kalobo & Waibu (Papua Barat Daya) | Pembangunan JIAT berbasis sumur bor | ±100 hektare |
| Pematang Bandar, Simalungun | Rehabilitasi saluran Javacolonisasi | ±1.030 hektare |
| Kabupaten Kepahiang | Pembangunan 16 titik irigasi tersier OPLA | Tidak dirinci per hektare |

Jambi: Darurat Pompa Air dan Rencana JIAT Jangka Menengah
Di Muaro Jambi, urgensi krisis air diperlihatkan secara gamblang. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi melakukan pemompaan dan penyaluran air ke area persawahan seluas kurang lebih 5 hektare di Desa Sungai Terap untuk membantu mempertahankan tanaman padi yang terdampak kekeringan dan mengurangi risiko gagal panen. Setelah pemantauan lapangan menunjukkan berkurangnya ketersediaan air, petugas mengidentifikasi sumber air sekitar, memompa, lalu mengalirkannya melalui selang penyalur, bekerja bersama kelompok tani untuk mengatur distribusi. Ini penanganan darurat yang menyelamatkan satu musim tanam, tetapi pemerintah tampak sadar bahwa solusi jangka menengah tetap infrastruktur pertanian Indonesia yang lebih sistematis. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah survei dan kajian teknis pembangunan JIAT di kawasan tersebut melalui Program Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan potensi air tanah dan kebutuhan layanan irigasi. Perspektif yang muncul: pemompaan darurat adalah penyangga sementara, JIAT adalah strategi permanen.

Dari Proyek Tersebar ke Strategi Nasional Ketahanan Pangan
Rangkaian program di Papua Barat Daya, Simalungun, Kepahiang, dan Muaro Jambi membentuk pola yang tidak bisa diabaikan: pemerintah sedang menggeser fokus dari proyek sporadis menjadi jaringan infrastruktur pertanian berkelanjutan. Dalam satu bentang kebijakan, kita melihat kombinasi jaringan irigasi air tanah, rehabilitasi saluran irigasi sawah tradisional, pembangunan irigasi tersier, dan penanganan darurat dengan pompa. Program yang bersumber dari pemerintah pusat di Kepahiang secara eksplisit disebut sebagai solusi pemerataan distribusi air bagi lahan-lahan pertanian, sementara rehabilitasi Javacolonisasi digarisbawahi sebagai upaya mendukung produktivitas dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Pertanyaannya kini bukan apakah irigasi penting, melainkan apakah kecepatan dan kualitas pelaksanaan mampu mengejar laju perubahan iklim. Kesimpulannya, jika pemerintah konsisten menjaga saluran tersier, memantau sumber air, dan melibatkan petani dalam perencanaan, rehabilitasi irigasi pertanian berpotensi menjadi tulang punggung program ketahanan pangan yang nyata, bukan sekadar slogan.







