Nuklir sebagai pilihan energi masa depan
Energi nuklir adalah listrik yang dihasilkan melalui reaksi di dalam reaktor, dengan kebutuhan pada sistem keselamatan, tenaga ahli, dan pengelolaan limbah yang ketat. Bagi negara yang mencari pasokan rendah emisi, nuklir bisa menjadi pilihan strategis, tetapi bukan jalan pintas menuju energi murah atau aman tanpa persiapan.
Singapura kini memperkuat persiapan energi nuklir, tetapi belum memutuskan untuk membangun pembangkit listrik nuklir. Pemerintah mengumumkan tiga program pengembangan tenaga ahli pada 26 Oktober 2026, mencakup kebutuhan pemerintah, industri, dan perumusan kebijakan. Itu langkah yang masuk akal: membangun kemampuan menilai teknologi lebih dulu, alih-alih mengumumkan proyek sebelum persoalan keselamatan dan kelayakannya terjawab.
Ketergantungan gas membuat persiapan mendesak
Alasan Singapura mulai bergerak terlihat pada bauran listriknya. Kontribusi gas alam terhadap pembangkitan listrik naik dari 60,8% pada 2003 menjadi 93,11% pada 2025. Ketergantungan besar ini membuat pasokan rentan terhadap gangguan dan perubahan harga gas dunia, sementara permintaan listrik dari pusat data dan industri terus meningkat.
Pemangkasan sebagian ekspor gas Indonesia menambah konteks bagi upaya diversifikasi, meski pemerintah Indonesia menyatakan pengurangan itu masih dalam batas kontrak. Dari total ekspor gas melalui pipa sebesar 409,5 juta kaki kubik standar per hari, pemangkasan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari: 15 juta dari Natuna dan 16 juta dari Sumatra. Besarannya belum menghapus pasokan, tetapi mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu sumber energi atau pemasok membawa risiko bagi kestabilan listrik dan pengguna.
Nuklir juga menawarkan potensi pengurangan emisi. Kajian IPCC mencatat median emisi sepanjang siklus hidup pembangkit nuklir sekitar 12 gram setara karbon dioksida per kilowatt-jam, dibandingkan 490 gram untuk gas dan 820 gram untuk batu bara. Namun, angka emisi rendah saja tidak cukup: listrik harus tetap aman, terjangkau, dan tersedia secara konsisten.
Singapura menyiapkan keahlian; Indonesia merencanakan proyek
Perbedaan utama kedua negara adalah tahap kebijakannya. Singapura masih mengkaji kelayakan, membangun kapasitas tenaga ahli, dan menyiapkan evaluasi infrastruktur serta kelembagaan oleh IAEA pada 2027. NUS dan NTU juga merencanakan program magister bersama teknik nuklir untuk diluncurkan pada 2027. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian negara dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk menguji kesesuaian teknologi sebelum memilih lokasi atau menyetujui pembangunan.
Energi nuklir Indonesia sudah melangkah lebih jauh dalam perencanaan: pembangunan PLTN telah dimasukkan ke RUPTL 2025–2034. Pemerintah menargetkan unit pertama berkapasitas 250 megawatt di kawasan Sumatra-Bangka pada 2032, lalu tambahan 250 megawatt di Kalimantan pada 2033. RUKN 2025–2060 memproyeksikan kapasitas nuklir mencapai 35 gigawatt pada 2060. Pada 19 Oktober 2026, Rosatom juga mengumumkan kesepakatan untuk mengembangkan dua pembangkit nuklir terapung dengan kapasitas gabungan 200 megawatt di Maluku Utara.
Rencana yang lebih konkret bukan jaminan kesiapan operasional. Indonesia tetap harus menyelesaikan kajian kelayakan, aturan, pembiayaan, pemilihan lokasi, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Singapura menghadapi tantangan berbeda: lahan terbatas, biaya awal tinggi, serta kebutuhan membangun infrastruktur dan regulasi dari tahap persiapan.
Kesiapan diukur dari pelaksanaan, bukan pengumuman
Kedua negara sedang menempuh jalur yang berbeda, bukan berlomba pada garis awal yang sama. Singapura membangun kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi; Indonesia telah menetapkan sasaran dalam rencana, tetapi masih harus mengubahnya menjadi proyek yang aman dan layak. Teknologi seperti reaktor modular kecil, yang dapat memiliki kapasitas hingga sekitar 300 megawatt per unit, menjadi salah satu opsi yang dikaji, bukan jawaban otomatis atas kendala masing-masing negara.
Pada akhirnya, kesiapan energi nuklir Singapura dan energi nuklir Indonesia harus dinilai dari kemampuan menyediakan listrik yang stabil sekaligus memenuhi standar keselamatan, menjaga dampak lingkungan, dan memperoleh penerimaan masyarakat. Limbah radioaktif, investasi awal, serta lamanya pembangunan bukan catatan kaki; semuanya dapat menentukan apakah rencana berjalan atau tertunda. Singapura tepat memperkuat keahlian sebelum mengambil keputusan, sementara Indonesia perlu membuktikan bahwa targetnya dapat diwujudkan dengan tata kelola yang tepercaya. Nuklir layak dipertimbangkan hanya jika manfaat pasokan dan emisinya sepadan dengan risiko serta beban jangka panjangnya.
