Dua jenis pelanggaran, satu konsekuensi tegas
Deportasi WNA adalah tindakan administratif untuk mengeluarkan warga negara asing dari suatu negara ketika mereka melanggar ketentuan keimigrasian, termasuk menggunakan izin tinggal tidak sesuai peruntukan atau menetap setelah izin berakhir. Dua kasus di Jawa Timur memperlihatkan bahwa pelanggaran berbeda dapat berujung pada pemulangan paksa. Di Kabupaten Ngawi, dua warga China berinisial JL dan JZ dideportasi setelah bekerja sebagai mandor proyek dengan izin tinggal yang tidak sesuai. Di Tulungagung, dua warga Thailand, AD dan FK, dipulangkan setelah overstay selama satu tahun. Kasus pertama menyangkut kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah setempat; kasus kedua menyangkut lamanya mereka tinggal. Perbedaan ini penting: kepatuhan bukan hanya soal memiliki dokumen, tetapi juga memastikan kegiatan dan masa tinggal tetap sesuai dengan izin.
Mandor proyek melanggar peruntukan izin
Kantor Imigrasi Madiun menangkap indikasi pelanggaran saat operasi pengawasan rutin di sebuah proyek pembangunan di Kabupaten Ngawi. JL dan JZ diketahui mengawasi para pekerja sebagai mandor. Setelah pemeriksaan di kantor imigrasi, kegiatan tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang mereka miliki. Keduanya kemudian dideportasi pada Sabtu, 24 Oktober 2026, melalui Bandara Internasional Juanda menuju Fuzhou, Tiongkok. Ini bukan kasus yang dilaporkan sebagai izin yang kedaluwarsa, melainkan pelanggaran izin tinggal karena aktivitas pekerjaan tidak cocok dengan izin yang dimiliki. Pembedaan itu layak ditegaskan: keberadaan dokumen tidak otomatis membolehkan semua jenis pekerjaan. Penindakan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian menunjukkan bahwa otoritas menilai kesesuaian kegiatan, bukan semata-mata keberadaan izin.
Overstay setahun berujung deportasi dan penangkalan
Kasus di Blitar memiliki pola berbeda. AD (20) dan FK (19), warga Thailand yang awalnya datang untuk mengunjungi kerabat di Kecamatan Kedungwaru, tetap tinggal setelah masa izin mereka berakhir dan tidak memperpanjang dokumen. Keduanya dideportasi pada Kamis, 22 Oktober 2026, setelah overstay di Indonesia selama satu tahun. Selain dipulangkan, mereka dimasukkan ke dalam daftar penangkalan keimigrasian. Di sini, pelanggaran bukan pekerjaan di luar izin, melainkan melewati batas masa tinggal. Penangkalan warga asing menambah konsekuensi deportasi dalam kasus Thailand, sementara laporan kasus Madiun menyebut deportasi tanpa menyebut penangkalan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa kedua kelompok menerima sanksi lanjutan yang sama. Fakta yang tersedia menunjukkan sanksi penangkalan secara khusus dikenakan kepada dua warga Thailand.
Kepatuhan harus mencakup kegiatan dan durasi tinggal
Perbandingan ini memperlihatkan dua sisi pelanggaran izin tinggal: bekerja dalam kapasitas yang tidak sesuai dengan izin, dan bertahan setelah masa izin berakhir. Keduanya berujung deportasi, tetapi rincian sanksinya tidak identik dalam informasi yang tersedia. Kasus Blitar secara jelas mencakup penangkalan; untuk kasus Madiun, yang dilaporkan adalah deportasi. Otoritas Madiun menyatakan akan memperkuat pengawasan dan menindak pelanggaran, sedangkan Imigrasi Blitar menyebut koordinasi dengan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta pelaporan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan. Pesan kebijakannya tegas: pemegang izin perlu mematuhi batas waktu sekaligus peruntukannya. Menganggap izin tinggal sebagai dokumen serbaguna berisiko berujung pada tindakan administratif. Dengan pengawasan yang terus diperkuat, deportasi WNA bukan sekadar respons atas satu kasus, tetapi pengingat bahwa aturan keimigrasian menetapkan batas kegiatan dan durasi tinggal.
