Pengawasan Infrastruktur Sulteng: Dari Serapan Anggaran ke Mutu Konstruksi
Pengawasan infrastruktur Sulteng adalah serangkaian tindakan legislatif untuk memantau, mengevaluasi, dan mengintervensi proyek jalan, jembatan, serta pelabuhan agar pembangunan tidak berhenti pada sekadar penyerapan anggaran, tetapi menjamin kualitas proyek pembangunan dan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah yang terdampak. Pergeseran fokus ini sangat jelas terlihat dalam cara Komisi III DPRD Sulawesi Tengah turun ke lapangan: mereka tidak hanya menandai progres fisik, tetapi secara aktif mempertanyakan apakah desain, material, dan waktu penyelesaian benar-benar menjawab kebutuhan warga, mulai dari konektivitas ekonomi hingga keselamatan pengguna jalan dan pelabuhan. Inilah inti pengawasan modern yang mulai tumbuh di daerah: mengawasi untuk kualitas, bukan hanya kuantitas.
Serangkaian kunjungan lapangan Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dipimpin Ketua Dandy Adhi Prabowo, dimulai dengan peninjauan ruas jalan Balingara–Longge Atas–Dataran Bulan–Uwemea Toili pada Senin, 31 Agustus 2026, disusul perbaikan jalan Kepala Burung pada Rabu, 2 September 2026, dan kondisi Pelabuhan Rakyat Luwuk pada Kamis, 3 September 2026. Rangkaian ini bukan rutinitas seremonial; ia menunjukkan sikap lebih tegas: kualitas konstruksi, ketepatan waktu, dan dampak sosial menjadi tolok ukur utama. Dengan demikian, pengawasan infrastruktur Sulteng mulai meninggalkan paradigma “serapan anggaran sukses berarti pembangunan berhasil” yang terbukti terlalu dangkal untuk menjawab kerusakan jalan kronis dan pelabuhan yang memprihatinkan.
Kepala Burung: Urat Nadi Ekonomi yang Akhirnya Diawasi Serius
Ruas jalan di wilayah Kepala Burung, dari Desa Poh di Pagimana hingga Bualemo dan Pangkalasean di Balantak Utara, selama bertahun-tahun menjadi simbol paradoks pembangunan: vital sebagai urat nadi perekonomian kawasan, tapi dibiarkan rusak dan menghambat aktivitas warga. Ketika perbaikan akhirnya berjalan melalui skema multiyears Program Berani Lancar, Komisi III mengambil posisi yang patut diapresiasi—bukan sekadar menyetujui anggaran, tetapi berdiri di garis depan mengawal pelaksanaannya di lapangan. "Kami di Komisi III DPRD Sulteng akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal progres pembangunan ruas jalan di wilayah Kepala Burung ini," tegas Dandy Adhi Prabowo.
Dampak praktisnya bagi warga jelas: jalan yang layak bukan cuma mengurangi jeda waktu perjalanan, tetapi memperlancar distribusi hasil bumi, pergerakan sektor pertanian dan perkebunan, hingga akses nelayan yang menggantungkan hidup pada kelapa, jagung, ikan tuna, dan ikan pelagis di Teluk Tomini. Pengawasan ketat terhadap jembatan dan jalan strategis di Kepala Burung membuat kontraktor tidak bisa lagi bersembunyi di balik klausul multiyears. Setiap lubang, retakan, dan potensi keterlambatan menjadi bahan evaluasi berkala yang dijanjikan oleh Komisi III. Jika pola pengawasan ini konsisten, wilayah penghasil komoditas yang selama ini terisolasi berpeluang naik kelas menjadi simpul ekonomi baru, bukan lagi sekadar kantong produksi yang dikorbankan oleh infrastruktur buruk.
Ruas Balingara–Uwemea: Kualitas Proyek Pembangunan sebagai Kunci Konektivitas
Ruas jalan Balingara–Longge Atas–Dataran Bulan–Uwemea Toili adalah contoh paling jelas bagaimana kualitas proyek pembangunan menentukan nasib konektivitas antarkabupaten. Jalan ini menghubungkan Banggai dan Tojo Una-Una, menjadikannya koridor strategis bagi pergerakan orang dan barang. Komisi III menegaskan bahwa pengerjaan yang didanai APBD Sulteng harus berjalan optimal, memenuhi standar kualitas, dan selesai tepat waktu. Sikap ini penting karena skema multiyears seringkali menjadi alasan pembenaran keterlambatan; kali ini, legislatif memutuskan untuk mengawalnya lebih ketat, bukan membiarkannya sebagai “proyek panjang” tanpa akuntabilitas.
Dandy Adhi Prabowo menyatakan bahwa pengawalan ketat terhadap proyek dengan pembiayaan multiyears harus memastikan progres berjalan sesuai perencanaan tanpa mengesampingkan kualitas fisik jalan. Ini menunjukkan pergeseran fokus pengawasan: bukan lagi mengejar laporan serapan anggaran, tetapi menjamin konstruksi yang tahan lama dan aman digunakan. Bagi warga Banggai dan Tojo Una-Una, jalan andal berarti konektivitas yang terbuka, distribusi yang lebih lancar, dan akses layanan publik yang lebih dekat. Pengawasan infrastruktur Sulteng mulai memaksa pemerintah dan pelaksana proyek melihat masyarakat sebagai pengguna utama, bukan angka dalam dokumen anggaran.
Pelabuhan Luwuk: Cermin Buruk Tata Kelola yang Sedang Diperbaiki
Jika jalan-jalan strategis menggambarkan harapan baru, Pelabuhan Rakyat Luwuk adalah cermin lama dari abainya tata kelola. Kondisinya dinilai semakin memprihatinkan, menimbulkan keprihatinan mendalam dari Komisi III yang meninjau langsung aktivitas dan fasilitas pelabuhan pada 3 September 2026. Di sinilah pengawasan infrastruktur Sulteng diuji: pelabuhan Luwuk bukan sekadar titik bongkar muat, ia menghubungkan Banggai dengan kabupaten lain dan wilayah di luar provinsi. Ketika pelabuhan rusak dan manajemen tidak optimal, konsekuensinya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk keterlambatan transportasi, biaya logistik tak terukur, dan risiko keselamatan yang meningkat.
Dandy Adhi Prabowo, sebagai putra Babasal dan wakil rakyat daerah setempat, menegaskan komitmen mendorong peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan Pelabuhan Rakyat Luwuk karena kondisi kurang baik "dapat mengakibatkan banyak kendala bagi masyarakat". Masalah lain adalah tata kewenangan: pengawasan pelabuhan masih berada di Perhubungan provinsi, sehingga pemerintah kabupaten tidak leluasa melakukan rehabilitasi maksimal. Komisi III berjanji menjadikan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi yang terus dikawal, khususnya terkait kebutuhan rehabilitasi pelabuhan Luwuk dan infrastruktur jalan kewenangan provinsi. Sikap ini penting: tanpa tekanan politik yang konsisten, pelabuhan Luwuk berisiko terus menjadi titik lemah dalam rantai logistik Banggai.
Kesimpulan: Pengawasan Ketat Harus Berujung pada Manfaat Nyata
Rangkaian tindakan Komisi III DPRD Sulawesi Tengah—dari ruas Balingara–Uwemea Toili hingga jalan Kepala Burung dan pelabuhan Luwuk—menandai babak baru pengawasan infrastruktur Sulteng: legislatif tidak lagi puas dengan grafis serapan anggaran, mereka menuntut kualitas konstruksi dan manfaat nyata bagi warga. Secara politis, ini langkah tepat; secara moral, ini kewajiban lama yang baru dijalankan lebih serius. Namun, pengawasan ketat hanya berarti sesuatu jika diikuti keberanian mengambil sikap ketika mutu tidak terpenuhi—mulai dari rekomendasi pergantian kontraktor sampai peninjauan ulang desain.
Ke depan, sinergi antara DPRD Sulteng, dinas teknis, pemerintah kabupaten, dan masyarakat harus beranjak dari sekadar "memanjatkan harapan agar pembangunan diberikan kelancaran" menjadi budaya mengawal pekerjaan sampai tuntas dengan standar yang jelas. Infrastruktur yang layak di Kepala Burung, konektivitas kuat di ruas Balingara–Uwemea, dan pelabuhan Luwuk yang aman bukan hadiah, melainkan hak warga atas tata kelola publik yang serius. Pengawasan infrastruktur Sulteng yang bergeser ke kualitas harus dipertahankan dan diperluas, agar setiap jembatan dan jalan strategis betul-betul menjadi urat nadi ekonomi, bukan sekadar baris proyek di dokumen APBD.
