Pembinaan polisi perlu mengikuti kebutuhan pelajar
Polisi masuk sekolah adalah bentuk pembinaan dan edukasi langsung kepada pelajar untuk menumbuhkan disiplin, keselamatan, kesadaran hukum, serta kemampuan menghadapi risiko di lingkungan sosial dan digital. Nilainya paling besar ketika materi tidak berhenti pada nasihat umum, tetapi menjawab kebutuhan nyata siswa dan sekolah. Pada Senin, 16 November 2026, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini dan Wakapolda Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas menjalankan Strong Point dan Polisi Peduli Pendidikan di Mimika dan Nabire. Keduanya mendatangi SMA Negeri 1 Mimika dan SMA Negeri 2 Nabire, setelah lebih dahulu membantu mengatur lalu lintas di depan sekolah agar kendaraan bergerak lancar dan siswa merasa aman saat menyeberang maupun masuk. Kehadiran di gerbang itu menghubungkan pesan disiplin dengan praktik keselamatan yang langsung dirasakan pelajar.
Program tersebut merupakan bagian dari prioritas Quick Wins Kapolri yang mendorong pelayanan langsung, termasuk di lingkungan pendidikan. Dalam amanatnya, pimpinan Polda Papua Tengah mengaitkan disiplin dan tanggung jawab dengan persatuan serta cinta tanah air; upacara bendera, menurut mereka, semestinya tercermin dalam perilaku sehari-hari dan penggunaan media sosial. Pendekatan ini lebih meyakinkan daripada ceramah yang terlepas dari kehidupan siswa: keselamatan jalan, tata tertib, dan tanggung jawab digital menjadi bagian dari pembinaan yang sama.
Dari kamtibmas hingga bahaya bullying
Materi di Deli Serdang dan Tanjungpinang menunjukkan bahwa edukasi pelajar juga diarahkan pada risiko yang dapat merusak sekolah dan masa depan siswa. Di SMKN 1 Beringin, Polresta Deli Serdang menyampaikan pesan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, kepatuhan terhadap aturan sekolah, penghormatan kepada guru dan orang tua, serta pencegahan narkoba, tawuran, dan kenakalan remaja. Hujan memindahkan kegiatan dari rencana upacara ke aula, penyesuaian sederhana yang membuat pembinaan tetap berlangsung. Di Tanjungpinang, Polresta memberi penyuluhan kepada pelajar SMA se-kota tentang narkoba, kenakalan remaja, dan bahaya bullying, sekaligus mengukuhkan Duta Anti Narkoba tingkat SMA. Peringatan tentang vape juga disampaikan karena adanya kekhawatiran cairan berisi etomidate diedarkan melalui kartrid rokok elektrik.
Ragam isu ini penting karena perundungan bukan semata persoalan tata tertib, sementara tawuran dan narkoba menuntut pencegahan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan lembaga terkait. Penyuluhan akan lebih berguna jika siswa tahu kepada siapa mereka dapat melapor dan bagaimana meminta bantuan, bukan hanya mendengar daftar larangan. Keterlibatan Kesbangpol, BNNK, dinas pendidikan, dan tenaga pendidik dalam kegiatan Tanjungpinang memberi contoh bahwa pembinaan tidak semestinya menjadi urusan polisi seorang diri.

Literasi digital dan kebangsaan memperluas peran sekolah
Pembinaan kini juga perlu membekali literasi digital siswa, sebab hoaks dapat menyulut kesalahpahaman, perundungan, bahkan konflik antarpelajar. Dalam kegiatan di Papua Tengah, siswa diingatkan bahwa foto dapat diberi keterangan keliru, video bisa dipotong hingga berubah makna, dan gambar atau suara dapat direkayasa. Mereka diajak memeriksa sumber dan konteks, menyaring informasi sebelum membagikannya, menghindari ujaran kebencian, serta bertanggung jawab atas unggahan dan komentar. Sekolah pun diharapkan melanjutkan pendampingan dalam pembelajaran sehari-hari agar siswa mampu membedakan fakta, pendapat, dan informasi yang belum terbukti. Pesan semacam ini bukan tambahan kecil: ruang digital telah menjadi bagian dari pergaulan pelajar, sehingga pencegahan konflik perlu mencakup apa yang terjadi di layar.
Di Medan, Polda Sumatera Utara membekali 1.200 siswa SMA Negeri 4 dengan nilai kebangsaan, disiplin, dan kesadaran hukum. Para pelajar juga diingatkan menaati aturan lalu lintas serta menjauhi tawuran, perkelahian, begal, dan narkoba. Skala kegiatan itu menunjukkan jangkauan pembinaan, tetapi dampaknya tetap bergantung pada kesinambungan setelah kunjungan selesai. Kapolda Sumatera Utara berharap kegiatan serupa menjangkau lebih banyak sekolah hingga perguruan tinggi. Harapan itu perlu diikuti kerja bersama guru dan keluarga agar nilai kebangsaan, keselamatan, dan kecakapan digital menjadi kebiasaan, bukan pesan sesaat.
Keberhasilan ditentukan oleh tindak lanjut
Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu format pembinaan yang cocok untuk semua sekolah. Pengaturan lalu lintas di Mimika dan Nabire menjawab kebutuhan keselamatan di sekitar gerbang; penyuluhan serta Duta Anti Narkoba di Tanjungpinang menekankan pencegahan zat terlarang dan perundungan; sementara pesan kamtibmas di Deli Serdang disesuaikan dengan keadaan kegiatan dan sekolah kejuruan. Kunjungan di Medan memperlihatkan jangkauan besar, sedangkan pembahasan hoaks di Papua Tengah memperluas perhatian ke perilaku daring. Perbedaan jenjang, risiko, dan kebutuhan lokal semestinya menentukan materi, bukan sekadar jadwal kunjungan.
Kesimpulannya, polisi di sekolah dapat memberi dorongan penting bagi disiplin, keselamatan, kesadaran hukum, dan perlindungan pelajar, tetapi kunjungan saja tidak cukup. Pembinaan akan terasa manfaatnya jika sekolah meneruskan literasi digital, menyediakan saluran aman untuk melaporkan perundungan atau konflik, dan bekerja sama dengan keluarga serta lembaga terkait. Perluasan program ke sekolah dan perguruan tinggi patut didukung dengan evaluasi atas kebutuhan tiap komunitas. Dengan tindak lanjut semacam itu, edukasi tidak berhenti sebagai amanat upacara, melainkan menjadi perlindungan dan kebiasaan yang benar-benar membantu siswa.






