Pendidikan dan kemandirian harus berjalan bersama
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang memberi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem kesempatan memperoleh pendidikan layak, sekaligus menjadi bagian dari upaya membuka jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi. Nilai program ini akan lebih besar bila akses pendidikan anak tidak dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga. Anak membutuhkan ruang untuk belajar dan membangun harapan; orang tua juga perlu dukungan agar mampu memperkuat penghidupan rumah tangga. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Muhammadiyah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. Ia menyampaikan ajakan tersebut dalam Simposium Nasional Rakernas Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Bantul, Sabtu, 24 Oktober 2026. Arah kebijakannya tepat: pendidikan bukan jalan pintas, tetapi bisa menjadi pijakan yang lebih kuat ketika keluarga ikut memperoleh kesempatan untuk mandiri.
Besarnya kesenjangan menuntut jangkauan lebih luas
Urgensinya terlihat dari jumlah anak yang masih tertinggal dari pendidikan. Agus Jabo menyebut sekitar 4,1 juta anak usia sekolah tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar telah bersekolah melalui Sekolah Rakyat dengan fasilitas yang memadai. Angka tersebut menunjukkan adanya jangkauan nyata, tetapi juga mengingatkan bahwa kebutuhan pendidikan belum selesai. Kolaborasi dengan Muhammadiyah masuk akal karena jaringan dan institusi pendidikannya dapat membantu menjangkau anak-anak yang belum memperoleh kesempatan belajar. Perluasan harus disertai perhatian pada pengalaman sosial anak, bukan sekadar memastikan mereka tercatat sebagai siswa. Sebagian anak menghadapi persoalan hidup yang berat sebelum masuk sekolah; lingkungan yang mendukung dan pendampingan berkelanjutan penting agar kesempatan belajar benar-benar berbuah.
Pemberdayaan orang tua membuat intervensi lebih utuh
Sekolah bagi anak saja tidak cukup untuk mengubah keadaan rumah tangga jika orang tua tetap kesulitan memperoleh penghasilan dan keterampilan. Karena itu, pemberdayaan orang tua melalui program LAKSMI melengkapi pendidikan anak: orang tua dibekali pendidikan dan kemampuan baru untuk meningkatkan produktivitas serta membangun kemandirian ekonomi keluarga. Muhaimin juga menyebut 28,8 juta keluarga miskin terus menerima bantuan dan perlindungan sosial dari Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait. Perlindungan tetap diperlukan, tetapi sebaiknya berjalan bersama upaya yang membuat keluarga bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan, bukan bergantung terus-menerus pada bantuan. Bagi keluarga, pendekatan terpadu ini berpotensi memberi manfaat yang lebih nyata: anak memperoleh kesempatan belajar dan mengembangkan diri, sementara orang tua mendapat bekal untuk lebih produktif. Hasilnya tidak otomatis; pendampingan bagi anak dan keluarga perlu berlanjut.
Ukuran keberhasilan adalah perubahan yang bertahan
Tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi meluas dan dukungan tidak berhenti saat anak masuk sekolah. Pemerintah berharap kerja bersama Muhammadiyah memperluas jangkauan pengentasan kemiskinan, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di sisi lain, pendampingan perlu terus diperkuat agar perkembangan anak menjadi bekal untuk kehidupan setelah sekolah, sementara pemberdayaan membantu keluarga meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya jumlah anak yang terdaftar atau bantuan yang tersalurkan. Yang lebih penting ialah apakah anak dapat terus belajar dan keluarga memiliki kemampuan produktif yang lebih baik. Sekolah Rakyat dapat menjadi pijakan penting, tetapi pemutusan rantai kemiskinan memerlukan kesinambungan: akses pendidikan anak, dukungan sosial yang tepat, pendampingan, dan kemandirian keluarga. Jika unsur-unsur itu bergerak bersama, peluang untuk mengubah masa depan keluarga menjadi lebih kuat.
