Sekolah Rakyat: Dari Bantuan Sosial ke Investasi Mobilitas Sosial
Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan berasrama yang ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 DTSEN, yang menggabungkan pendidikan formal, penguatan karakter, rehabilitasi sosial, dan pengasuhan penuh kasih untuk membuka akses pendidikan anak miskin serta memutus siklus kemiskinan antargenerasi melalui mobilitas sosial yang terukur. Sekolah Rakyat tidak sekadar menambah jumlah sekolah; ia mengubah paradigma kebijakan sosial. Alih-alih bantuan yang habis pakai, negara memilih investasi jangka panjang dalam bentuk pendidikan inklusif daerah yang menyasar anak paling rentan. Wakil Menteri Sosial menegaskan Sekolah Rakyat menjadi "jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih cita-cita dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi". Pendekatan ini penting karena data resmi masih menunjukkan angka kemiskinan dan Anak Tidak Sekolah yang mengkhawatirkan, sehingga akses pendidikan anak miskin bukan lagi isu moral semata, tetapi strategi pembangunan.
Arsitektur Kebijakan: Kapasitas, Lahan, dan Target Perluasan
Di balik gagasan besar Sekolah Rakyat, ada arsitektur kebijakan yang sangat teknis: kapasitas, lahan, dan target pembangunan permanen. Saat ini daya tampung program berkisar 1.000–1.500 siswa dan ditargetkan naik hingga 2.500 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di satu lokasi. Presiden menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat permanen, sementara yang sudah berjalan baru 158, sehingga setiap daerah yang siap dipacu untuk ikut dalam gelombang berikutnya. Di Pekalongan, misalnya, pemerintah daerah menyatakan siap menyediakan lahan 8,1 hektare berstatus hak pakai dengan legalitas jelas sebagai fondasi pengajuan program. Persyaratan teknis lahan bersertifikat milik pemerintah daerah menunjukkan bahwa akses pendidikan anak miskin tidak mungkin diperluas tanpa tata kelola aset yang serius. Inisiatif ini menjadi ujian: apakah daerah betul-betul siap menempatkan pendidikan inklusif daerah sebagai prioritas politik dan anggaran, bukan sekadar slogan.
Lebih dari Sekadar Sekolah: Pengasuhan, Asesmen, dan Rehabilitasi
Keunggulan program Sekolah Rakyat terletak pada fungsinya yang melampaui pendidikan formal belaka. Wamensos menegaskan tugas utama lembaga ini adalah melakukan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang membawa luka sosial dan luka perasaan akibat kemiskinan ekstrem dan kekerasan struktural. Karena itu, wali asuh dan wali asrama dilatih bukan hanya sebagai tenaga kependidikan, melainkan sebagai pengasuh anak berbasis komunitas yang "ngemong", mendengarkan keluh kesah, dan hadir dengan solusi sehari-hari. Di sisi lain, Mensos menekankan asesmen awal yang komprehensif sebagai poros seluruh intervensi: dari dukungan belajar, pola pengasuhan, hingga rehabilitasi sosial yang dibutuhkan tiap anak. Ia mengingatkan bahwa tanpa asesmen yang akurat, guru bisa salah mengajar dan wali asuh bisa salah mendampingi, sehingga kesempatan memutus siklus kemiskinan menjadi bias. Pendekatan case management terpadu yang melibatkan guru, wali asuh, wali asrama, kepala sekolah, dan sentra menjadi prasyarat agar pendidikan berasrama ini tidak berubah menjadi sekadar penampungan massal.
Kakak Asuh Kadet dan Kultur Disiplin sebagai Modal Hidup
Pilar lain yang sering luput dari sorotan adalah kolaborasi dengan ribuan kadet Universitas Pertahanan sebagai kakak asuh. Sebanyak 1.500 kadet akan mendampingi sekitar 44 ribu siswa Sekolah Rakyat selama dua pekan melalui program pengabdian terstruktur. Tugas mereka bukan menambah pelajaran akademik, tetapi menanamkan kedisiplinan sehari-hari: bangun dan tidur tepat waktu, merawat diri, menjaga barang pribadi, melipat baju, dan menjaga kerapian asrama. Bagi anak dari keluarga miskin yang sering tumbuh dalam lingkungan tidak teratur, kultur disiplin ini adalah modal sosial penting untuk memasuki dunia kerja dan pendidikan tinggi. Mensos menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat diterima tanpa tes akademik dan datang dengan kemampuan sangat beragam. Pendampingan karakters semacam ini justru yang membedakan program Sekolah Rakyat dari sekolah umum: fokus pada pembentukan kebiasaan hidup yang sehat dan mandiri, sebagai syarat mobilitas sosial yang berkelanjutan, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus yang mendapat perlakuan sesuai kondisi masing-masing.
Mengapa Sekolah Rakyat Perlu Dijaga sebagai Strategi Jangka Panjang
Jika membaca keseluruhan desain, program Sekolah Rakyat jelas bukan proyek karitatif sesaat, melainkan strategi jangka panjang untuk putus siklus kemiskinan. Data resmi menunjukkan tantangan di daerah seperti Pekalongan: angka kemiskinan 8,05 persen, kemiskinan ekstrem 1.030 jiwa, Anak Tidak Sekolah 14.558 anak, dan rata-rata lama sekolah baru 7,50 tahun. Tanpa intervensi keras di titik akses pendidikan anak miskin, angka ini akan meneruskan kemiskinan antargenerasi. Di dalam Sekolah Rakyat, kelulusan bahkan ditegaskan bukan garis akhir, melainkan pintu masuk ke dua jalur mobilitas: perguruan tinggi dan karier sebagai pekerja terampil atau wirausahawan. Dengan syarat teknis lahan, asesmen individual, pengasuhan berbasis komunitas, serta dukungan kakak asuh kadet, program ini memaksa negara dan daerah membangun ekosistem pendidikan inklusif yang utuh. Kesimpulannya tegas: jika pemerintah konsisten mengeksekusi detail kebijakan dan mengawal kualitas pengasuhan, Sekolah Rakyat layak dipertahankan dan diperluas sebagai jembatan emas pendidikan, bukan sekadar etalase program sosial.
