Lonjakan Target 400.000 Unit: Ambisi Besar, Fondasi Rapuh
Program bedah rumah 2026 adalah kebijakan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diarahkan untuk merenovasi hunian tidak layak menjadi rumah layak huni melalui kombinasi dukungan anggaran pusat, pelaksanaan oleh pemerintah daerah, dan verifikasi penerima manfaat yang ketat agar target renovasi rumah tepat sasaran dan selesai sesuai jadwal anggaran. Pemerintah menaikkan target program bedah rumah menjadi 400.000 unit, dari 45.000 unit pada tahun sebelumnya. Kenaikan hampir sembilan kali lipat ini bukan sekadar angka di dokumen perencanaan; ini adalah taruhan politik dan sosial bahwa negara mampu mempercepat perbaikan kualitas hunian rakyat. Namun ketika ambisi melesat, kapasitas lapangan tampak tertinggal. Tanpa pembenahan serius pada tata kelola, lonjakan target berisiko berubah menjadi sekadar klaim di atas kertas, sementara warga tetap tinggal di rumah yang rapuh.
Data Medan, Surabaya, dan Daerah Lain: Progres yang Mengkhawatirkan
Angka progres bedah rumah di lapangan menunjukkan jurang lebar antara target dan realisasi. Di Kota Medan, baru 11 unit rumah yang terbangun dari total alokasi 898 unit. Surabaya bahkan hanya mencatat 39 unit dari target 2.000 unit, dengan realisasi anggaran fisik sekitar 10,85 persen. Kabupaten Jember membangun 58 dari 1.907 unit, sementara Brebes baru menyelesaikan 148 dari 1.545 unit, dengan realisasi anggaran fisik 9,71 persen. Kontrasnya, beberapa daerah seperti Kabupaten Blora dan Bandung bergerak lebih cepat, masing-masing telah menyelesaikan ratusan unit dari ribuan alokasi. Fakta ini menunjukkan masalahnya bukan semata pada desain program, tetapi pada ketimpangan kapasitas dan keseriusan eksekusi antar daerah.
Koordinasi Ara Sirait dan Bappenas: Strategi Percepatan atau Sekadar Rapat?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons lambatnya progres dengan dua jalur: koordinasi teknis dengan kepala daerah dan penguatan perencanaan dengan Bappenas. Percepatan program bedah rumah menjelang akhir tahun dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah bupati dan wali kota di Kantor BRI PKP pada 13 Oktober, yang menyoroti progres fisik, pencairan bantuan, verifikasi penerima manfaat, dan kendala tenaga kerja. Sehari kemudian, upaya percepatan itu dibahas lagi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas di Gedung Bappenas, termasuk penyelarasan roadmap PKP 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029. "Pemerintah meningkatkan target program bedah rumah menjadi 400.000 unit pada 2026, dari 45.000 unit pada tahun sebelumnya". Pertanyaannya: apakah koordinasi ini akan berujung pada perubahan mekanisme di lapangan, atau berhenti sebagai rangkaian pertemuan tanpa koreksi struktural.
Bottleneck di Lapangan: Verifikasi, Tenaga Kerja, dan Pencairan Bantuan
Evaluasi pemerintah sendiri mengakui sejumlah hambatan klasik yang mengerem progres bedah rumah. Persoalan yang dibahas meliputi verifikasi penerima bantuan, ketersediaan tenaga kerja, pencairan anggaran, hingga percepatan penyelesaian pembangunan fisik. Di banyak daerah, verifikasi dan validasi penerima bantuan memakan waktu panjang, sementara kapasitas tenaga kerja konstruksi lokal terbatas. Di sisi lain, pencairan bantuan yang lambat membuat kontraktor dan penerima manfaat menunda pekerjaan. Evaluasi resmi menyebut bahwa percepatan diperlukan agar pekerjaan fisik dan pencairan bantuan dapat diselesaikan sesuai jadwal hingga akhir tahun anggaran. Namun selama prosedur tetap berlapis dan koordinasi pusat-daerah belum lincah, program bantuan perbaikan rumah akan terus tersendat, meski anggaran sudah disiapkan.
Menutup Gap Target dan Progres: Apa yang Harus Diubah?
Dengan target renovasi rumah yang melonjak, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan seruan percepatan. Diperlukan penyederhanaan prosedur verifikasi penerima, penguatan balai pelaksana di daerah, dan pengaturan ulang jadwal pencairan agar sejalan dengan ritme pekerjaan konstruksi. Di wilayah DKI, misalnya, rencana penyelesaian pencairan bantuan pada 26 Oktober dan pekerjaan fisik pada 28 Desember menunjukkan bahwa timeline rinci mungkin menjadi salah satu kunci disiplin pelaksanaan. Program bedah rumah 2026 hanya akan kredibel bila progres bedah rumah di kota-kota besar tidak lagi tertinggal jauh dari alokasi. Tanpa reformasi eksekusi, angka 400.000 unit akan menjadi simbol ambisi yang tidak pernah menyentuh dinding-dinding rumah warga yang paling membutuhkan.
