Rutilahu: Janji Keadilan Sosial yang Sedang Diuji
Program renovasi rumah tidak layak huni adalah upaya pemerintah daerah dan pusat untuk merenovasi secara massal hunian warga miskin yang tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, melalui skema bantuan stimulan, bantuan keuangan khusus, dan anggaran daerah yang menargetkan bedah rumah dalam jumlah besar secara bertahap.
Di atas kertas, program rutilahu pemerintah tampak menjanjikan: target bedah rumah dipasang tinggi, skema pendanaan berlapis, hingga partisipasi masyarakat digadang-gadang sebagai pengungkit. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal lain: target ambisius berhadapan dengan data yang basi, birokrasi yang lambat, dan anggaran yang terbatas. Di banyak daerah, keluarga masih bertahan di rumah reyot sambil menunggu giliran yang belum pasti. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah benar-benar sedang mengejar ketertinggalan, atau sekadar merapikan angka di laporan tahunan?
Serang: Target 7.122 Unit, Realisasi Baru Sekitar 2.000
Kabupaten Serang mungkin contoh paling jelas tentang lebarnya jurang antara ambisi dan kemampuan. Pemerintah daerah menargetkan penanganan 7.122 rumah tidak layak huni hingga 2028, tetapi hingga kini baru sekitar 2.000-an unit yang tersentuh berbagai sumber pembiayaan. Ini bukan sekadar keterlambatan teknis; ini sinyal bahwa pendekatan lama tidak sanggup menjawab skala persoalan.
Sekretaris dinas perumahan menyebut hanya sekitar 80 unit yang dibangun dari APBD, sementara 2.100–2.200 unit mengandalkan program BSPS pusat. Kutipannya tajam: data rutilahu sudah sekitar lima tahun belum diperbarui dan perlu pendataan ulang 2027 untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Ketika data kedaluwarsa, program renovasi rumah massal rentan salah sasaran, termasuk kasus rumah dibangun di lahan yang bukan milik penerima, bahkan di tanah negara dan sempadan sungai. Tanpa pembaruan data dan penegakan syarat legalitas lahan, target bedah rumah di Serang akan terus tertahan di kisaran ribuan, jauh dari angka kebutuhan.
Sukabumi dan Majalengka: Dikebut, Tapi Tersendat di Lapangan
Di Kota Sukabumi, tekanan waktu membuat pemerintah kota memilih strategi kejar tayang. Kementerian terkait memberi kuota BSPS 1.025 unit rumah, dan 405 di antaranya sudah masuk daftar by name by address serta beberapa tahap pelaksanaan. Dinas teknis menegaskan target pelaksanaan program rutilahu pemerintah ini harus selesai hingga akhir tahun. Di atas kertas, ritmenya agresif; di lapangan, ketersediaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang belum lengkap menghambat percepatan konstruksi. Tanpa pendamping teknis yang memadai, percepatan mudah berubah menjadi pekerjaan asal selesai.
Majalengka menghadapi tantangan lain. Program Bantuan Keuangan Khusus untuk rumah tidak layak huni mencakup 330 desa di 26 kecamatan. Semua desa sudah mulai bekerja, tetapi progresnya timpang: ada yang sudah 80 persen, ada yang baru memulai. Proses verifikasi calon penerima manfaat yang berbelit, seperti di Desa Biawak, membuat pengajuan molor dan penyusunan RAB ikut tertunda. Ironisnya, di tengah lambannya prosedur formal, justru muncul contoh menarik partisipasi swadaya warga yang mengakselerasi renovasi. Artinya, masalah utama bukan kemauan di tingkat akar rumput, melainkan desain dan kecepatan birokrasi di atasnya.
Indramayu: Kunjungan Bupati dan Politik Simbolik di Lokasi Rutilahu
Indramayu memilih memperkuat simbol dan pengawasan politik. Bupati turun langsung meninjau perbaikan rumah tidak layak huni yang dibiayai APBD, pada kunjungan ke sejumlah lokasi hari Senin siang. Tahun ini, target renovasi rumah massal mencapai sekitar 2.200 rumah. Secara substansi, angka ini masih jauh dari kebutuhan; pemerintah daerah sendiri mengakui belum semua rumah warga yang membutuhkan tersentuh dan program akan dijalankan bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran.
Kunjungan bupati ke rumah penerima bantuan di Blok Bungkul Barat, Desa Bojongsari, menunjukkan perbaikan menyeluruh dari atap hingga material bangunan yang lapuk. Di sisi lain, warga memanfaatkan momentum untuk menyampaikan keluhan soal jalan rusak dan lampu penerangan yang mati. Pemerintah berjanji semua akan diperbaiki bertahap. Ini menegaskan satu hal: rutilahu bukan isu tunggal, melainkan bagian dari paket ketertinggalan pelayanan dasar. Tanpa sinkronisasi perbaikan rumah, infrastruktur, dan layanan publik lain, manfaat program bedah rumah akan terasa setengah hati bagi warga.
Apa yang Harus Dibenahi Agar Bedah Rumah Tidak Macet di Angka?
Rangkaian contoh dari Serang, Sukabumi, Majalengka, hingga Indramayu menunjukkan pola berulang: target bedah rumah tinggi, tetapi tersendat oleh data usang, verifikasi rumit, pendamping lapangan kurang, dan anggaran terpecah di banyak pos. Sementara itu, kebutuhan rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah tetap besar dan mendesak. Program rutilahu pemerintah berisiko berubah menjadi serangkaian proyek tahunan, bukan solusi sistemik.
Agar program rutilahu benar-benar menutup kesenjangan, ada tiga pekerjaan rumah utama. Pertama, pembaruan data terintegrasi dan berkala, bukan menunggu lima tahun hingga kawasan kumuh baru terbentuk. Kedua, penyederhanaan verifikasi penerima manfaat tanpa mengorbankan akurasi, agar desa tidak berkutat di administrasi sementara rumah terus bocor. Ketiga, penguatan peran fasilitator lapangan dan swadaya warga sebagai mitra utama, bukan pelengkap. Pemerintah daerah sudah berulang kali menegaskan program pembangunan dan pelayanan masyarakat akan dilakukan bertahap. Pertanyaannya kini bergeser: bukan lagi apakah target bisa dikejar, tetapi apakah tahap demi tahap itu dirancang cukup berani untuk memutus rantai kemiskinan perumahan, bukan sekadar menambalnya.
