Putusan sela membawa perkara ke tahap penentu
Putusan sela adalah keputusan hakim atas keberatan awal terdakwa terhadap dakwaan, bukan penetapan bahwa tuduhan telah terbukti. Dalam perkara Febrie Adriansyah, majelis hakim Tipikor Jakarta pada 26 Oktober 2026 menolak eksepsi yang diajukan Febrie bersama kuasa hukumnya dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Artinya, persidangan beralih ke pembuktian: saksi dan alat bukti dari jaksa maupun terdakwa akan diperiksa. Ini langkah penting, tetapi bukan kemenangan akhir bagi penuntutan. Febrie sebelumnya mempersoalkan kecermatan dakwaan, terutama mengenai dugaan keterlibatannya dalam pemerasan dan kaitannya dengan tindakan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang. Majelis menyatakan keberatan itu akan dipertimbangkan bersama dalam putusan akhir. Karena itu, makna utama putusan sela ini terbatas namun tegas: perkara berlanjut, sedangkan benar atau tidaknya tuduhan tetap harus dijawab melalui bukti.
Rp6,51 miliar dalam dakwaan perlu ditelusuri
Salah satu fokus pembuktian ialah penerimaan Rp6,51 miliar yang dalam dakwaan dikaitkan dengan Sinarmas Asset Management dan Sinarmas Agro. Jaksa merinci jumlah tersebut dalam 17 transaksi sepanjang 2022–2024. Rinciannya, Sinarmas Asset Management disebut terkait sembilan transaksi senilai Rp2,31 miliar pada 2022 dan 2023, sedangkan Sinarmas Agro dikaitkan dengan delapan transaksi senilai Rp4,2 miliar pada 2022–2024. Dakwaan menghubungkan kelompok pertama dengan penanganan perkara Jiwasraya dan kelompok kedua dengan perkara pengelolaan dana sawit BPDPKS. Konteks itu menjelaskan mengapa aliran dana Sinar Mas perlu diperiksa cermat, tetapi nama perusahaan dan nilai transaksi saja belum menjawab siapa yang menginisiasi pembayaran, siapa penerima akhirnya, atau apa tujuannya. Pembuktian harus menguji hubungan setiap transaksi dengan tindakan yang diduga dilakukan dalam penanganan perkara.
Dakwaan bukan fakta yang telah terbukti
Batas antara tuduhan dan fakta hukum harus dijaga. Angka Rp6,51 miliar merupakan jumlah yang disebut dalam dakwaan, bukan kesimpulan pengadilan bahwa uang tersebut terbukti sebagai suap atau hasil tindak pidana. Sumber yang tersedia juga menyebut dakwaan memuat penerimaan lain yang diduga diperoleh Febrie bersama Don Ritto alias Idon dan Ferry Yanto Hongkiriwang, tetapi angka-angka dalam kelompok berbeda tidak boleh dicampur atau dianggap otomatis sebagai jalur dana dari dua perusahaan tersebut. Tugas persidangan ialah menelusuri rekening pengirim dan penerima, pihak yang mengendalikan dana, dasar pembayaran, serta kaitannya dengan keputusan atau tindakan tertentu. Tanpa rangkaian bukti yang saling menguatkan, besarnya nominal tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Prinsip ini juga mencegah penyebutan perusahaan dalam dakwaan disalahartikan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.
Pembuktian harus menjawab pertanyaan inti
Setelah eksepsi ditolak, ukuran kemajuan perkara bukan sekadar banyaknya transaksi yang dipaparkan, melainkan seberapa jelas jaksa dan terdakwa menguji asal-usul serta tujuan dana. Pemeriksaan saksi dan alat bukti perlu memperlihatkan bagaimana uang berpindah, siapa yang menguasainya, dan apakah hubungan yang dituduhkan dengan penanganan perkara dapat dibuktikan. Tanggung jawab tiap pihak pun harus ditentukan berdasarkan perannya, bukan semata-mata karena nama atau rekeningnya muncul dalam uraian dakwaan. Inilah alasan putusan sela tidak boleh dibaca sebagai vonis terselubung: hakim baru membuka jalan untuk pemeriksaan pokok perkara, sementara seluruh keberatan Febrie masih akan dinilai dalam putusan akhir. Kesimpulannya, perkara Febrie Adriansyah kini memasuki tahap yang paling menentukan. Dakwaan telah menetapkan hal-hal yang harus diuji; hanya pembuktian di persidangan yang dapat menetapkan apakah aliran dana dan dugaan penyalahgunaan kewenangan benar-benar terbukti.






