Skala ILASPP menuntut lebih dari sekadar angka
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) adalah program ATR/BPN untuk mendaftarkan tanah, memperkuat kepastian hukum hak masyarakat, serta membenahi data pertanahan dan tata ruang secara terpadu. Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui program yang didukung Bank Dunia ini selama 2025–2029.
Skala tersebut menunjukkan ambisi nasional yang besar, tetapi luas hektare bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Nilai ILASPP bergantung pada apakah pendaftaran menghasilkan data yang akurat dan berguna bagi warga maupun pengambilan keputusan pemerintah. Fokus integrasi data pertanahan dan tata ruang, serta modernisasi sistem informasi, menjawab persoalan yang tak selesai hanya dengan menerbitkan dokumen: data antarinstansi harus saling terhubung. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyebut target 4,8 juta hektare sebagai fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang jangka panjang. Namun, fondasi itu perlu diterjemahkan menjadi layanan yang menjangkau bidang-bidang tanah di lapangan.
Target sertifikat Temanggung dibatasi kesiapan bidang
Di Temanggung, Kantor Pertanahan menargetkan penerbitan 16.000 sertifikat tanah pada 2027. Angka ini tampak menjanjikan, tetapi kapasitas penerbitan tidak otomatis berarti semua tanah yang belum bersertifikat bisa langsung diproses. Kantor tersebut tidak memperoleh anggaran untuk pemetaan dan pengukuran bidang baru pada 2027, sehingga pekerjaan akan berfokus pada bidang yang sudah diukur dan dapat ditingkatkan dari K3 menuju K1.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa target sertifikat tanah harus dibaca bersama kesiapan data dan pendanaan. Temanggung masih mencatat sekitar 30.000 bidang belum bersertifikat dari total kurang lebih 600.000 bidang. Pada 2026, kantor pertanahan setempat menerbitkan 11.010 sertifikat, melampaui target 10.998. Capaian itu memberi alasan untuk optimistis, tetapi bukan jaminan bahwa target 2027 akan mudah dicapai dengan ruang pemetaan yang terbatas. Koordinasi dengan desa dan kelurahan untuk melengkapi berkas menjadi langkah praktis, sementara warga yang bidangnya belum terpetakan masih perlu menunggu tahapan dan dukungan anggaran berikutnya.

PTSL Tabalong bergantung pada dukungan kabupaten
Program PTSL daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan nasional sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau lokasi dan dukungan pemerintah setempat. Dari target sekitar 22.000 bidang PTSL di Kalimantan Selatan, sekitar 1.700 berada di Tabalong. Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana, meminta dukungan anggaran pemerintah kabupaten untuk kendaraan operasional karena mobilitas petugas dibutuhkan agar pendaftaran dan sertifikasi di lapangan berjalan lebih cepat.
Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah, menyatakan usulan itu akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan anggaran. Ini belum sama dengan kepastian bahwa dukungan telah tersedia: target 1.700 bidang tetap bergantung pada keputusan dan tindak lanjut pemerintah kabupaten. Sebanyak 16 sertifikat diserahkan secara simbolis dalam kegiatan yang sama, tetapi capaian kecil itu tidak menggantikan kebutuhan operasional untuk menjangkau lebih banyak warga. Di sinilah ukuran program menjadi konkret: sasaran nasional memerlukan kendaraan, petugas, dokumen siap, dan koordinasi daerah agar tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

Ukuran keberhasilan harus terlihat di lapangan
Perbandingan ILASPP, Temanggung, dan Tabalong memperlihatkan bahwa target-target ini mengukur hal yang berbeda: 4,8 juta hektare mengarah pada skala pendaftaran nasional, sedangkan 16.000 sertifikat dan 1.700 bidang PTSL menunjukkan beban kerja yang lebih dekat dengan layanan daerah. Karena satuannya berbeda, angka tersebut tidak dapat dibandingkan sebagai capaian yang setara. Namun, semuanya mengungkap prasyarat yang sama: data bidang harus siap, anggaran tersedia, dan lembaga pelaksana mampu berkoordinasi.
Bagi warga, manfaat akhirnya bukan besarnya target ATR BPN, melainkan kepastian hukum atas tanah dan proses yang dapat dijangkau. Pendaftaran yang hanya mengandalkan bidang terukur akan meninggalkan pemilik tanah yang belum masuk peta; sasaran daerah tanpa dukungan operasional juga berisiko tersendat. Karena itu, evaluasi perlu menilai bukan hanya jumlah hektare atau sertifikat, tetapi juga siapa yang belum terlayani dan hambatan apa yang membuat mereka tertinggal.
Kesimpulannya, ILASPP menawarkan skala dan arah pembenahan yang penting, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh pekerjaan yang lebih sederhana dan konkret di tingkat daerah. Pemerintah perlu memastikan dukungan, data, dan koordinasi hadir bersama target. Tanpa itu, angka besar tetap ambisi; dengan pelaksanaan yang memadai, pendaftaran tanah dapat memberi kepastian yang benar-benar dirasakan masyarakat.






