Target luas, hasil harus terasa bagi warga
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) adalah program untuk memperluas pendaftaran tanah sistematis sekaligus menghubungkan administrasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang. Bagi masyarakat, keberhasilannya semestinya diukur bukan hanya dari luas bidang yang tercatat, tetapi juga dari kepastian hak yang benar-benar lebih mudah diperoleh.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui ILASPP selama periode 2025–2029. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan target itu dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta pada 26 Oktober 2026. Skala sasaran tersebut patut diperhatikan, tetapi angka besar saja belum menjamin warga mendapat perlindungan administrasi yang lebih baik. Ukuran akhirnya adalah apakah pencatatan tanah semakin lengkap, konsisten, dan berguna saat hak perlu dibuktikan.
Dukungan dan kerja lintas lembaga menjadi modal
Dukungan Bank Dunia memberi ILASPP konteks sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan membenahi pengelolaan data pertanahan serta tata ruang. Program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalu Agung Darmawan menyebut target 4,8 juta hektare sebagai gambaran cakupan dan dampak ILASPP, serta menilainya sebagai investasi bagi tata kelola pertanahan dan tata ruang jangka panjang. Namun, dukungan pendanaan dan besarnya cakupan tidak otomatis mengatasi hambatan pelaksanaan. Komitmen kebijakan, kelembagaan yang efektif, koordinasi antarpihak, sumber daya manusia, dan keputusan yang cepat tetap menentukan apakah program bisa menjangkau bidang tanah secara tertib. Di sinilah kerja bersama perlu dinilai dari hasil yang dapat dirasakan, bukan sekadar jumlah lembaga yang terlibat.
Integrasi data menentukan kepastian administrasi
ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi selama pelaksanaan program pada 2025–2029. Arah ini tepat: data dari berbagai instansi yang saling terhubung dapat menjadi dasar keputusan yang lebih akurat, alih-alih menyisakan catatan yang berbeda-beda. Bagi warga, administrasi yang lebih konsisten berpotensi mengurangi ketidakjelasan ketika status dan batas tanah perlu diperiksa.
Meski demikian, modernisasi sistem bukan tujuan akhir. Integrasi hanya bernilai jika data diperbarui, dikelola dengan jelas, dan dapat mendukung proses layanan serta pembuktian hak. Karena itu, target pendaftaran harus berjalan seiring dengan pembenahan mutu data dan koordinasi. Tanpa perhatian pada keduanya, angka luas yang dicatat dapat terlihat mengesankan tetapi belum tentu menghasilkan kepastian administrasi yang kuat.
Kesimpulan: ukur ILASPP dari dampaknya
ILASPP menawarkan jalur penting untuk memperluas pendaftaran tanah dan membangun administrasi pertanahan yang lebih terpadu. Target 4,8 juta hektare memberi skala yang jelas, sementara dukungan Bank Dunia serta keterlibatan BIG dan Kementerian Dalam Negeri menyediakan konteks pelaksanaannya. Namun, ukuran keberhasilan yang paling berarti bukan semata-mata tercapainya angka, melainkan apakah warga memperoleh kepastian hak dan tata ruang ditopang informasi yang selaras.
Kesimpulannya, target ini layak diapresiasi, tetapi harus disertai pengawasan pada kualitas pencatatan, koordinasi, dan hasil layanan. Jika integrasi data dan pendaftaran berjalan seimbang, ILASPP dapat menjadi fondasi yang bermanfaat bagi kepastian administrasi. Jika tidak, sasaran hektare berisiko menjadi capaian kegiatan tanpa dampak yang cukup nyata bagi masyarakat.
