ILASPP menempatkan kepastian tanah sebagai agenda jangka panjang
Program ILASPP adalah inisiatif administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang terpadu yang menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare pada periode 2025–2029, sekaligus memperkuat kepastian hukum hak masyarakat dan keterpaduan data. Target ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bukan sekadar urusan menerbitkan sertifikat, melainkan bagian dari pembenahan tata kelola yang menentukan bagaimana tanah tercatat dan dipertimbangkan dalam perencanaan. Didukung Bank Dunia, program ini hendak menghubungkan data pertanahan dengan tata ruang serta memodernisasi sistem informasi agar keputusan pemerintah bertumpu pada informasi yang lebih akurat. Arah tersebut tepat: kepastian hak dan data yang tertata memberi manfaat langsung bagi warga, sekaligus memperkecil risiko kebijakan yang dibangun dari catatan yang terpisah-pisah. Namun, besarnya sasaran membuat mutu pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga sama pentingnya dengan angka yang diumumkan.
Target besar menuntut kerja lintas lembaga yang nyata
ATR/BPN menargetkan 4,8 juta hektare pendaftaran tanah melalui ILASPP sepanjang 2025–2029, dengan kerja sama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial serta Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyebut sasaran itu sebagai investasi jangka panjang bagi tata kelola pertanahan dan tata ruang. Penekanan pada komitmen pemerintah, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan koordinasi bukan pelengkap administratif; semua itu menentukan apakah target dapat diterjemahkan menjadi layanan yang menjangkau masyarakat. Integrasi data juga perlu berjalan seiring dengan pendaftaran di lapangan. Jika satu sisi tertinggal, angka capaian bisa tampak besar tanpa menghasilkan catatan yang konsisten dan berguna bagi perencanaan. Karena itu, ukuran keberhasilan ILASPP seharusnya mencakup bukan hanya luas yang terdaftar, tetapi juga kualitas dan keterpakaian datanya.
Kasus Tabalong memperlihatkan kebutuhan operasional PTSL
Kebutuhan dukungan lokal terlihat dari permintaan BPN Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk membantu anggaran kendaraan operasional petugas PTSL. Kepala Kanwil BPN Kalsel Budi Kristiyana menyampaikan usulan itu dalam kegiatan di Hotel Aston Tanjung pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dari target PTSL sekitar 22 ribu bidang di Kalimantan Selatan, sekitar 1.700 bidang berada di Tabalong. Kendaraan bukan persoalan pinggiran ketika petugas harus menjangkau lokasi pendaftaran: mobilitas lapangan berpengaruh pada kecepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah. Budi menyatakan tambahan kendaraan dibutuhkan karena target kerja cukup besar dan kebutuhan tersebut tidak tercakup dalam anggaran yang tersedia. Ini menegaskan bahwa target PTSL tidak dapat dibebankan kepada kantor pertanahan saja. Dukungan pemerintah daerah merupakan bagian dari kapasitas layanan, bukan sekadar bantuan tambahan.
Komitmen anggaran perlu berujung pada tindak lanjut
Sekretaris Daerah Tabalong Hamida Munawarah menyatakan usulan kendaraan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan anggaran. Langkah berikutnya penting: dukungan yang masih berupa kemungkinan perlu dibahas secara konkret agar kebutuhan operasional tidak menghambat kerja petugas. Pada kegiatan yang sama, 16 sertifikat tanah diserahkan secara simbolis untuk tanah masyarakat, tanah wakaf, dan aset milik daerah. Penyerahan itu mengingatkan bahwa pendaftaran tanah menyentuh kepentingan yang beragam, bukan hanya target administratif. BPN Tabalong dan pemerintah daerah perlu menyelaraskan dukungan lapangan dengan tujuan lebih luas ILASPP, termasuk pencatatan yang tertib dan kepastian hak. Kesimpulannya, sasaran 4,8 juta hektare memberi arah nasional, tetapi capaian nyata bergantung pada pelaksanaan daerah. Tanpa kendaraan, personel, dan koordinasi yang memadai, target PTSL berisiko berhenti sebagai angka; dengan dukungan yang terencana, manfaatnya dapat sampai kepada pemegang hak.
