Penghentian menunjukkan masalah tata kelola
Dapur MBG adalah unit pelayanan yang menyiapkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis, sehingga operasionalnya bergantung pada pengelolaan dana, pelaporan, dan standar keamanan pangan. Mulai 2 November 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan operasional 54 dapur di Sukabumi dan memberlakukan penghentian operasional khusus bagi 46 dapur di Brebes. Kesamaan utama kedua kasus ialah laporan penggunaan dana harian yang tidak lengkap atau tidak masuk. Namun, persoalan di Sukabumi lebih luas: selain pelaporan macet, sejumlah dapur menghadapi kendala higiene sanitasi, fasilitas air limbah, dan kekurangan tenaga ahli gizi. Jadi, sanksi ini bukan sekadar urusan administrasi. Ketika pencatatan dana dan kesiapan fasilitas sama-sama lemah, pengawasan layanan publik ikut dipertaruhkan. BGN menyebut pelanggaran pelaporan serupa terjadi pada 6.100 unit dapur secara nasional.
Sukabumi: laporan macet bertemu persoalan keamanan pangan
Di Sukabumi, sanksi pembekuan mencakup operasional dan insentif harian. Kelalaian mengunggah laporan penggunaan dana harian menjadi pemicu langsung, sementara pemeriksaan juga menyoroti kesiapan fasilitas dan kepatuhan higiene sanitasi. Sejumlah dapur belum melengkapi fasilitas air limbah, dan beberapa izin tertangguh karena kekurangan ahli gizi. Di tengah laporan kasus keracunan di sekolah serta temuan kontaminasi pada sampel makanan, standar kebersihan tidak bisa diperlakukan sebagai pelengkap. Dinkes mewajibkan dapur mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sedangkan pengelola juga diminta memasang filter air. Langkah tersebut masuk akal, tetapi pembekuan saja tidak menyelesaikan akar masalah. Pengelola perlu membenahi pencatatan sekaligus memastikan fasilitas dan tenaga pendukung memadai. Pemerintah menyatakan pelajar tetap menerima makanan melalui pengalihan distribusi ke dapur aktif terdekat.
Brebes: kewajiban laporan dan kendala sistem
Di Brebes, 46 dapur terkena penghentian operasional khusus karena pemantauan pada 5–28 Oktober menemukan laporan penggunaan dana harian tidak diunggah, atau hanya sebagian yang masuk. Dalam sejumlah kasus, pengelola mengunggah paling banyak lima laporan untuk 10 hari pelayanan efektif. Setiap hari, pengawas keuangan, kepala SPPG, serta perwakilan yayasan atau mitra wajib menyusun dan mengunggah laporan melalui SIPGN. Koordinator wilayah BGN Brebes Arya Dewa Nugraha menyebut kepala SPPG tidak melaporkan penggunaan dana sebagai penyebab, tetapi mengakui sistem pelaporan kadang belum sempurna; ada dapur yang sudah mengunggah laporan namun statusnya tetap suspend. Sebaran 46 dapur itu meliputi Ketanggungan 9, Bulakamba 7, Banjarharjo 6, Kersana 4, serta masing-masing 3 di Bumiayu, Jatibarang, Larangan, dan Sirampog. Songgom, Tanjung, dan Wanasari masing-masing memiliki 2; Paguyangan dan Tonjong masing-masing 1.
Pemulihan layanan harus berjalan bersama verifikasi
Di Brebes, dapur terdampak harus menyampaikan laporan terlebih dahulu untuk diverifikasi, sedangkan pencabutan suspend menjadi kewenangan BGN pusat. Artinya, waktu pembukaan kembali bergantung pada kelengkapan laporan, verifikasi, dan pencabutan status oleh lembaga terkait. Penghentian berpotensi memengaruhi penyaluran makanan dan tenaga kerja; perkiraan sekitar 2.162 relawan terdampak memakai asumsi rata-rata 47 orang per dapur, bukan data resmi terverifikasi. Jumlah penerima manfaat yang terdampak dan skema pengganti selama penghentian belum diketahui. Di Sukabumi, pemda diminta menyelesaikan keputusan pembentukan Satgas MBG sebelum 6 November 2026, dengan inspeksi berkala untuk memeriksa kelayakan dapur dan distribusi. Perbedaan kedua daerah perlu diingat: Brebes menonjolkan persoalan pelaporan dan kendala sistem, sementara Sukabumi juga menghadapi masalah sanitasi. Pemulihan yang bertanggung jawab harus menuntaskan keduanya tanpa membiarkan penerima manfaat kehilangan layanan.
