Satu tahun prasekolah seharusnya menjadi kesempatan, bukan privilese
PAUD adalah layanan pendidikan bagi anak sebelum sekolah dasar yang membangun kesiapan belajar melalui pengalaman sesuai tahap tumbuh kembang dan menjadi pijakan bagi perjalanan pendidikan berikutnya. Pemerintah memperluas akses PAUD melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mendorong anak mengikuti pendidikan prasekolah minimal satu tahun sebelum masuk SD. Langkah ini tepat: anak tidak semestinya memulai pendidikan formal tanpa kesempatan mengenal pengalaman belajar lebih awal. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut, “Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.” Urgensinya terlihat dari data bahwa sekitar 1.372.947 murid kelas I SD belum pernah mengikuti PAUD, meskipun terdapat 103.221 satuan TK dengan 3.808.734 murid. Angka itu menegaskan bahwa akses PAUD luas belum merata. Bagi keluarga, kebijakan ini penting jika benar-benar membuat layanan prasekolah lebih mudah dijangkau, bukan sekadar menambah target di atas kertas.
PIP dapat meringankan kebutuhan keluarga
Biaya dan kebutuhan pendidikan bisa menjadi pertimbangan keluarga ketika memilih layanan prasekolah. Karena itu, bantuan pendidikan anak melalui Program Indonesia Pintar (PIP) patut dimanfaatkan oleh keluarga yang memenuhi kriteria. Pada 2026, pemerintah menyalurkan PIP kepada 888.000 murid TK; setiap penerima yang memenuhi kriteria memperoleh Rp450.000 per tahun. Bantuan tersebut diharapkan meringankan kebutuhan pendidikan sekaligus memperluas kesempatan anak mengakses PAUD. Namun, angka penerima tidak berarti semua murid otomatis memperoleh bantuan. Orang tua sebaiknya menanyakan kriteria dan cara memastikan status penerima kepada sekolah atau pihak pendidikan setempat, tanpa mengandalkan asumsi. Bila anak memenuhi syarat, bantuan ini dapat membantu keluarga menanggung kebutuhan terkait pendidikan. Nilainya bukan pengganti tanggung jawab pemerintah menyediakan layanan yang terjangkau, tetapi bisa menjadi dukungan nyata agar keterbatasan biaya tidak langsung menutup kesempatan anak belajar.
Perbaikan TK penting, tetapi manfaatnya harus terasa di kelas
Perluasan layanan tidak akan cukup jika ruang belajar dan fasilitasnya tidak mendukung kegiatan anak. Pada 2026, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan revitalisasi taman kanak-kanak untuk 13.831 TK, naik tajam dibandingkan 1.355 TK pada 2025. Bantuan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana PAUD. Skala perluasan ini menjanjikan, tetapi keberhasilannya sebaiknya dinilai dari perubahan yang dirasakan murid dan keluarga: apakah ruang belajar lebih layak dan kegiatan anak bisa berlangsung dengan baik. Orang tua dapat bertanya kepada pengelola TK apakah sekolahnya termasuk penerima bantuan dan perubahan apa yang direncanakan. Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan cara memastikan revitalisasi memberi dampak yang jelas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan fasilitas berjalan seiring dengan akses yang lebih merata, sehingga manfaatnya tidak hanya terkumpul di sekolah yang sejak awal lebih mudah dijangkau.
Pastikan akses berlanjut hingga jenjang berikutnya
Kebijakan prasekolah perlu dipandang sebagai awal perjalanan pendidikan, bukan program yang selesai setelah anak masuk TK. Kesiapan layanan pada jenjang lain tetap penting: menjelang Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/MA/SMK pada 26 Oktober 2026, Kemendikdasmen menyatakan telah menyiapkan data peserta, sistem asesmen, dan pengawasan. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin menyampaikan bahwa 3.864.195 dari 4.213.114 calon peserta telah mendaftar, atau 91,72 persen. TKA reguler dijadwalkan dalam dua gelombang, 26–29 Oktober dan 2–5 November 2026; peserta yang berhalangan karena kendala teknis, sakit, atau kondisi tertentu dapat mengikuti jadwal susulan. Sekolah yang belum aman, termasuk di daerah terdampak bencana, tidak dipaksakan mengikuti jadwal utama agar murid tetap dapat mengikuti asesmen dengan aman. Bagi orang tua, pesan praktisnya adalah mencari informasi langsung dari sekolah mengenai dukungan yang tersedia dan perubahan jadwal jika diperlukan. Kebijakan pendidikan baru berarti ketika kesempatan belajar hadir secara aman dan dapat dijangkau.
