Deklarasi penting, tetapi bukan garis akhir
Pencegahan perundungan sekolah adalah upaya terencana untuk mengenali, menghentikan, dan menangani perilaku yang menyakiti siswa agar setiap anak dapat belajar dengan aman. Di Kota Serang, Dinas Pendidikan mendeklarasikan sikap tegas menolak perundungan di lingkungan sekolah, termasuk pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. Langkah itu muncul di tengah keluhan orang tua tentang anak yang dirundung dan penilaian bahwa masalah ini kian serius. Deklarasi anti perundungan memberi batas yang jelas: kekerasan dan intimidasi tidak boleh dianggap sebagai gurauan atau urusan kecil antarsiswa. Namun, pernyataan resmi hanya bernilai jika diterjemahkan menjadi pengawasan, respons yang cepat, dan dukungan bagi anak yang terdampak. Seruan keras dapat membentuk norma, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah interaksi sehari-hari di kelas maupun halaman sekolah.
Mengenali siswa sebelum masalah membesar
Kekuatan langkah Serang terletak pada dorongan agar guru mengenali anak, bukan sekadar menunggu siswa memahami aturan. Dinas meminta setiap guru memahami karakter 31–35 siswa yang diajarnya, sebab anak yang pendiam maupun yang hiperaktif mungkin menunjukkan kebutuhan dan risiko yang berbeda. Pemerintah kota juga menyiapkan sekitar empat psikiater untuk mendampingi sekolah serta mengajak orang tua berbicara, termasuk saat perilaku anak di rumah berbeda dari perilakunya di sekolah. Pendekatan ini lebih menjanjikan daripada larangan semata: guru yang peka berpeluang menangkap perubahan hubungan antarsiswa lebih awal, sementara keluarga dapat menyumbangkan konteks yang tidak terlihat di kelas. Meski begitu, dukungan profesional perlu terhubung dengan prosedur pelaporan dan tindak lanjut yang dipahami semua pihak. Tanpa jalur yang jelas, pengenalan karakter berisiko berhenti sebagai imbauan.
Sumbawa menghubungkan penanganan dengan perlindungan
Di Sumbawa, pemicu langkah Dikbud adalah dugaan perundungan terhadap seorang siswa kelas III SD. Dinas meminta sekolah menelusuri persoalan, merespons dengan bijak, dan memastikan siswa yang diduga menjadi korban dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Dinas juga berencana mengunjungi keluarga untuk membicarakan masalah dan mencari solusi, sehingga kebutuhan perlindungan anak sekolah tidak terpisah dari keberlanjutan pendidikan. Berbeda dari deklarasi Serang yang menonjolkan sikap institusi dan pengenalan karakter, Sumbawa menekankan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta pihak terkait. Dikbud dan LPA merencanakan sosialisasi tentang perundungan dan kekerasan di sekolah bagi sekolah-sekolah di kabupaten itu. Kolaborasi ini penting karena sekolah tidak seharusnya memikul sendiri penanganan kasus yang menyangkut keamanan dan hak anak.
Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut
Kedua pendekatan saling melengkapi: deklarasi menetapkan sikap dan norma, sedangkan kemitraan dengan LPA memperkuat penanganan serta penyebaran pemahaman. Keduanya juga menunjukkan tanggung jawab dinas pendidikan bukan hanya menanggapi laporan, melainkan membina sekolah agar mampu mencegah masalah dan menjaga suasana belajar. Di Sumbawa, kepala sekolah diminta memperhatikan interaksi antarsiswa dan mencegah dugaan perundungan mengganggu kenyamanan maupun proses belajar anak. Meski demikian, sosialisasi dan pernyataan larangan tidak cukup jika siswa takut melapor atau keluarga tidak tahu harus menghubungi siapa. Keberhasilan pencegahan perlu terlihat dalam tindak lanjut yang konsisten, perlindungan bagi korban, dan komunikasi yang melibatkan guru serta orang tua. Sikap tegas menjadi awal; kerja perlindungan yang nyata menentukan apakah sekolah benar-benar aman.
