Pemulihan harus menjadi prioritas
Pemulihan korban perundungan adalah rangkaian dukungan kesehatan mental, perlindungan, dan pendampingan yang membantu anak terdampak merasa aman serta dapat kembali mengikuti kegiatan belajar. Dalam kasus 14 siswi SMPN 10 Tangerang Selatan, dukungan itu perlu didahulukan sebelum perhatian publik bergeser dari peristiwa yang terjadi. Pemkot Tangsel menyatakan telah menyiapkan psikiater dan mengoordinasikan pendampingan psikologis melalui instansi terkait, tenaga medis, serta tenaga profesional kesehatan mental. Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, juga mendesak agar pemulihan para siswi menjadi prioritas; konseling bagi korban disebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini penting bukan untuk membuat dugaan tentang keadaan setiap anak, melainkan memastikan bantuan tersedia sesuai kebutuhan mereka. Pendampingan psikologis siswa semestinya berkelanjutan, menjaga privasi, dan memberi ruang bagi anak serta keluarga untuk menentukan dukungan yang diperlukan.
Peristiwa menuntut penanganan yang cermat
Kasus ini mencuat setelah peristiwa di sebuah warung kopi di Jalan WR Supratman, Ciputat Timur. Sebanyak 14 siswi kelas VIII diduga dipaksa meminum cairan racikan berisi cuka, kopi, dan bawang putih. Informasi tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa dugaan kekerasan harus ditangani serius, tetapi tidak menjadi alasan untuk menyebarkan rincian yang dapat mengidentifikasi atau menambah beban korban. Sekolah menyatakan prihatin, sementara DPRD menyebut konseling juga akan diberikan kepada pihak yang terlibat dengan melibatkan unit Pelayanan Perempuan dan Anak, mengingat mereka masih di bawah umur. Penanganan yang mengutamakan perlindungan anak perlu memisahkan proses pendampingan dari penghakiman di ruang publik. Bagi korban bullying sekolah, rasa aman dan akses pada bantuan harus dibangun tanpa spekulasi mengenai kondisi fisik maupun psikologis mereka.
Dukungan perlu diteruskan ke lingkungan sekolah
Pendampingan tidak boleh berhenti pada konseling awal. Pemkot Tangsel meminta sekolah memperketat pengawasan aktivitas siswa, mengevaluasi pola pembinaan, serta mengaktifkan bimbingan konseling untuk mengenali potensi konflik, intimidasi, dan praktik senioritas sejak dini. Arahan ini seharusnya diterjemahkan menjadi jalur pelaporan yang jelas, tindak lanjut yang terukur, dan komunikasi rutin dengan keluarga—tanpa membuka identitas anak. Pemerintah kota juga menyediakan layanan pengaduan melalui nomor darurat 112 dan WhatsApp 0813-8020-1112 bagi masyarakat atau pelajar yang mengalami maupun mengetahui perundungan. Saluran itu akan berarti jika setiap laporan diterima dengan aman dan ditangani konsisten. Sekolah bukan hanya tempat menyampaikan larangan; orang dewasa di dalamnya perlu memastikan siswa tahu kepada siapa mereka dapat meminta bantuan dan bahwa laporan tidak akan diabaikan.
Pemantauan daerah harus berujung pada pencegahan
Respons daerah perlu melengkapi pendampingan langsung dengan pemantauan yang mencegah kasus serupa. Pada 26 Oktober 2026, Gubernur Banten Andra Soni bertemu Komnas PA Provinsi Banten di Serang untuk memperkuat sinergi intervensi dan rencana pemantauan langsung kasus kekerasan anak. Pemprov Banten juga menekankan pentingnya pendataan lokasi dan jumlah kejadian secara waktu nyata agar kebijakan pencegahan dapat proaktif, bukan hanya muncul setelah insiden. Upaya ini sepatutnya berjalan bersama keluarga dan sekolah, bukan menggantikan tanggung jawab keduanya. Data berguna ketika dipakai untuk menentukan dukungan dan memperbaiki pengawasan, dengan perlindungan identitas anak tetap dijaga. Pemulihan korban perundungan dan pencegahan harus berjalan beriringan: anak terdampak memperoleh bantuan yang konsisten, sementara sekolah dan pemerintah menutup celah yang memungkinkan kekerasan berulang. Ukuran keberhasilannya adalah perlindungan yang terasa dan berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan prihatin.
