Jadwal adalah ujian tata kelola
RAPBD adalah rancangan rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, yang dibahas eksekutif dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD. Ketepatan waktunya bukan urusan administrasi belaka: semakin sempit ruang pembahasan, semakin sulit memastikan belanja menjawab kebutuhan warga. Perkembangan di NTB, Lebong, dan Kudus memperlihatkan tiga tahap berbeda dalam pembahasan anggaran daerah: keterlambatan yang memicu kritik, pembukaan agenda formal, dan target penyelesaian yang dipercepat.
Dalam rapat paripurna pada 9 November 2026, anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminurllah, yang akrab disapa Maman, menyoroti keterlambatan pengajuan RAPBD 2027 dan menilai jadwal yang tidak disiplin mengurangi ruang dewan untuk menelaah anggaran. Ia meminta evaluasi komunikasi dan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengakui adanya kendala administratif di pihak eksekutif serta menyebut dewan telah berulang kali menyurati pemerintah. Kritik ini menunjukkan bahwa keterlambatan bukan hanya soal kalender, melainkan juga mutu koordinasi sebelum angka anggaran dibawa ke meja pembahasan.
NTB: angka besar perlu ruang telaah
Taruhannya nyata karena rancangan yang dipaparkan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memproyeksikan pendapatan daerah Rp6,22 triliun, naik 10,69 persen dibanding APBD Murni 2026. Belanja direncanakan Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen, dengan surplus Rp162,7 miliar. Pemerintah daerah juga memprioritaskan sekitar Rp745,25 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan intervensi di 106 desa melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, dan perluasan akses layanan dasar.
Besarnya rencana itu justru memperkuat alasan agar DPRD mendapat waktu memadai untuk menguji asumsi, prioritas, dan kesiapan pelaksanaan. Pemprov berharap pembahasan bersama dewan berlangsung cermat dan Ranperda APBD 2027 disetujui paling lambat 30 November 2026. Target tersebut memberi tenggat yang jelas, tetapi tidak otomatis mengganti waktu yang hilang di tahap awal. Ukuran keberhasilan bukan sekadar mengejar pengesahan, melainkan memastikan belanja untuk layanan dasar dan pengentasan kemiskinan dapat dijalankan sesuai sasaran.
Lebong memulai dari paripurna
Di Lebong, DPRD memulai pembahasan RAPBD 2027 melalui rapat paripurna pada 9 November 2026. Sidang itu juga menerima nota pengantar rancangan perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan demikian, meja pembahasan memuat dua hal yang saling terkait: arah belanja dan bentuk organisasi yang akan menjalankan program.
DPRD menekankan agar anggaran disusun terukur, cermat, dan akuntabel, dengan perhatian pada pelayanan publik, ekonomi lokal, serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Dewan juga meminta anggota mencermati nota pengantar sebelum pembahasan lebih lanjut dengan eksekutif. Sikap itu tepat, tetapi paripurna baru membuka pintu; hasilnya akan ditentukan oleh ketelitian saat rincian program dan belanja diperiksa. Perubahan susunan perangkat daerah pun perlu dinilai dari kemampuannya memperjelas kewenangan dan memperbaiki layanan, bukan sekadar merapikan struktur. Tahap berikutnya akan menguji apakah prioritas pembangunan benar-benar tercermin dalam rancangan anggaran.
Kudus memasang tenggat, warga menunggu hasil
DPRD Kudus menargetkan pembahasan RAPBD Kudus selesai sebelum November 2026 berakhir agar program pembangunan dapat mulai dijalankan sejak awal tahun anggaran. Ketua DPRD Masan mengatakan penyusunan anggaran harus sejalan dengan visi, misi, dan program prioritas bupati. Target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan Rp778,82 miliar, setara 41,80 persen dari total pendapatan daerah.
Anggaran direncanakan mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program strategis lain. Masan juga menekankan bahwa pengawasan tidak berhenti setelah RAPBD disahkan: penyerapan perlu direncanakan sejak awal agar pembangunan tidak menumpuk menjelang akhir tahun dan manfaatnya lebih cepat dirasakan warga. Dibanding NTB yang masih harus mengatasi persoalan komunikasi dan Lebong yang baru membuka pembahasan formal, Kudus memiliki tenggat paling tegas. Namun, kecepatan hanya bernilai jika beriringan dengan pemeriksaan yang serius. Ketiga daerah menghadapi ukuran keberhasilan yang sama: anggaran tepat waktu, dapat dipertanggungjawabkan, dan terasa manfaatnya dalam layanan publik.
