DBH Sulteng: Momentum Fiskal yang Tak Boleh Terlewat
Dana Bagi Hasil Sulawesi Tengah adalah porsi penerimaan keuangan yang dikembalikan pemerintah pusat kepada daerah atas pengelolaan sumber daya dan pajak tertentu, yang menentukan ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur regional Sulteng, meningkatkan konektivitas daerah, serta mempercepat layanan publik di seluruh wilayah provinsi. Gubernur Anwar Hafid membeberkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Sulawesi Tengah baru menyerap sebagian kecil dari total sisa salur yang ada. Dari sisa salur bernilai lebih seratusan miliar untuk 2023, Sulteng baru menerima sekitar Rp13 miliar. Padahal jika diakumulasikan hingga 2025, potensi sisa salur DBH Sulteng mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Di atas kertas, APBD Sulteng dikategorikan sangat sehat oleh pemerintah pusat karena masih mampu membiayai gaji pegawai, P3K, ASN hingga gaji ke-13 secara mandiri. Namun kesehatan anggaran tidak boleh menjadi alasan memperlambat hak fiskal daerah. Justru, kondisi fiskal yang relatif kuat harus digunakan sebagai argumen bahwa Sulteng siap mengeksekusi proyek begitu Dana Bagi Hasil Sulawesi Tengah dicairkan lebih cepat. Di sinilah logika kebijakan diuji: apakah pusat hanya mengukur kemampuan belanja rutin, atau melihat kebutuhan investasi jangka panjang yang tak mungkin dibiayai APBD sendiri.
Perluasan Bandara Palu: Jantung Konektivitas yang Sedang Ditawar
Perluasan Bandara Palu bukan sekadar proyek kebanggaan, melainkan kunci konektivitas daerah yang menentukan masa depan ekonomi Sulteng. Badan Anggaran DPRD Sulteng bersama Gubernur mendorong percepatan rencana perluasan Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri Palu dalam konsultasi dengan Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas dan infrastruktur transportasi daerah.
Pentingnya perluasan Bandara Palu terletak pada peningkatan kapasitas pelayanan penerbangan, mobilitas masyarakat, serta dukungan terhadap kebutuhan logistik dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di Sulawesi Tengah. Perluasan bandara pada dasarnya adalah investasi jaringan: tanpa landasan dan terminal yang memadai, arus barang dan orang akan tetap tersendat, sekalipun ada potensi sumber daya alam dan kawasan industri. Karena itu, Banggar DPRD dan Pemprov Sulteng mendesak agar rencana tersebut mendapat alokasi anggaran memadai melalui APBN dan kebijakan kementerian teknis terkait. Jika DBH dan dana transfer dibiarkan tersendat, proyek-proyek seperti perluasan bandara hanya akan berputar di ruang rapat, bukan di lapangan.
Koordinasi Lintas Lembaga: Dari Senayan ke Jalan Daerah
Pencairan DBH dan percepatan infrastruktur regional Sulteng tidak mungkin berjalan tanpa politik anggaran yang aktif. Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said, menegaskan komitmennya memperjuangkan Dana Bagi Hasil, dana transfer ke daerah, serta dukungan anggaran infrastruktur setelah menerima rombongan Gubernur Anwar Hafid, Pemprov, dan DPRD Sulteng di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Kamis 20 Agustus 2026. Pertemuan ini dirangkai dengan komunikasi ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa problem fiskal Sulteng tidak bisa diselesaikan hanya di satu meja.
Menurut Muhidin, persoalan DBH dan dana transfer ke daerah merupakan isu strategis bagi Sulawesi Tengah karena provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam besar tetapi belum menikmati manfaat fiskal yang proporsional. Ia menyebut, “pimpinan DPRD Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tentu dana transfer ke daerah juga”. Kementerian ESDM disebut telah memberi perhatian khusus untuk melakukan revisi atau amandemen peraturan menterinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di sisi lain, Hamka B Kady menekankan tiga komponen utama anggaran: DAU, DBH, dan DAK, serta mendorong pemanfaatan program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah dengan alokasi sekitar Rp12 triliun.
Mengapa Penguatan DBH Menentukan Arah Infrastruktur Sulteng
Penguatan DBH dan dana transfer bukan isu teknis, melainkan penentu arah pembangunan. Muhidin menyebut kebijakan transfer ke daerah harus mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Artinya, tanpa arus DBH yang lebih cepat dan pasti, mimpi membangun infrastruktur regional Sulteng akan selalu kalah oleh keterbatasan kas. Hamka mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah masih menghadapi tekanan dan karena itu dukungan pusat harus diarahkan pada infrastruktur, termasuk program jalan daerah yang menunggu data prioritas dari Pemprov.
Di sisi lain, konsultasi Banggar DPRD dan Pemprov Sulteng di tingkat pusat tidak hanya membahas perluasan Bandara Palu, tetapi juga pengawalan Proyek Strategis Nasional dan infrastruktur penunjang logistik di Sulawesi Tengah. Kombinasi bandara yang lebih besar, jaringan jalan yang dibiayai melalui program Inpres, dan DBH yang mengalir tepat waktu adalah paket minimum untuk memperkuat konektivitas daerah. Tanpa itu, konektivitas hanya akan menjadi slogan sementara ketimpangan antarwilayah tetap melebar. Penguatan DBH dan dana transfer, percepatan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi program pusat adalah syarat agar manfaat ekonomi tidak berhenti di mulut tambang atau bandara, tetapi sampai ke desa dan kota di seluruh Sulteng.
Penutup: DBH Cepat Cair, Konektivitas Cepat Tercapai
Pencairan Rp13 miliar DBH hanyalah pembuka; taruhannya jauh lebih besar: lebih dari Rp500 miliar potensi sisa salur hingga 2025 yang menunggu dieksekusi. Tanpa keberanian pemerintah pusat mempercepat Dana Bagi Hasil Sulawesi Tengah, perluasan Bandara Palu dan proyek konektivitas daerah akan terus tertahan di level rencana. Sementara itu, pemerintah daerah tidak bisa sekadar menuntut; mereka wajib menyiapkan data jalan prioritas, desain bandara, dan skema fiskal yang kredibel agar setiap rupiah DBH bertransformasi menjadi landasan pesawat, jalan penghubung, dan layanan publik yang nyata.
Koordinasi intensif antara Banggar DPR RI, DPRD, Pemprov, dan kementerian teknis sudah menunjukkan adanya keterbukaan untuk merevisi regulasi dan memperkuat dana transfer. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah DBH itu hak Sulteng, melainkan seberapa cepat hak itu dicairkan dan seberapa disiplin daerah menggunakannya untuk infrastruktur strategis. Jika momentum fiskal ini dikelola dengan serius, Sulteng berpeluang menjadikan bandara, jalan, dan logistik sebagai tulang punggung pertumbuhan, bukan lagi hambatan pembangunan.
