426 orang terdampak, dua masih dirawat
Keracunan MBG Cirebon adalah dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis setelah menyantap makanan dari SPPG Kalijaga 5, dengan dampak yang meluas ke ratusan warga. Hingga 28 Oktober 2026, jumlah korban tercatat 426 orang; dua di antaranya masih menjalani perawatan, sementara sebagian besar telah membaik. Besarnya angka ini membuat kasus tersebut tak bisa dipandang sebagai gangguan dapur biasa. Korban mencakup anak-anak TK dan SD, guru, serta pegawai SPPG. Sebelumnya, hingga 22 Oktober, Dinas Kesehatan mencatat 395 orang terdampak, naik dari 331 sehari sebelumnya, dan banyak pasien ditangani di rumah sakit serta puskesmas. Gejala yang dilaporkan meliputi pusing, mual, muntah, dan diare setelah menyantap sop telur puyuh. Bagi keluarga, risiko kesehatan ini adalah bukti bahwa mutu dan keamanan makanan harus setara pentingnya dengan tujuan gizi program.
Sanksi dapur perlu diikuti pertanggungjawaban
Respons terhadap insiden sudah mencakup pencopotan kepala SPPG Kalijaga 5 dan pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapur terkait. Dinas Kesehatan juga menyatakan pengawasan terhadap dapur MBG lain diperketat bersama puskesmas, disertai rekomendasi perbaikan jika ditemukan kekurangan. Langkah ini penting, tetapi sanksi administratif belum cukup bila penyebab dan pihak yang bertanggung jawab belum terang. Pemeriksaan awal menemukan dugaan pelanggaran SOP terkait pembelian dan pengolahan telur puyuh: bahan disebut dimasak di luar area resmi SPPG. Kasus ini menunjukkan sertifikat tidak bisa menjadi pengganti kepatuhan harian terhadap prosedur. Dapur penyedia MBG harus memastikan bahan, proses memasak, dan distribusi berada dalam kendali yang dapat diperiksa. Hasil investigasi perlu menentukan apakah kelalaian terjadi, lalu menjadi dasar tindakan yang sepadan.
Evaluasi harus menyentuh seluruh rantai pengawasan
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mendorong evaluasi program MBG secara menyeluruh, dengan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas. Pemeriksaan, menurut Ombudsman, perlu mencakup keamanan pangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pihak terkait; aspek perizinan dapur juga patut diperiksa, termasuk sertifikat laik higiene sanitasi, pengelolaan limbah, serta persetujuan bangunan. Desakan itu tepat karena masalah tidak berhenti pada satu menu atau satu dapur. Pengadaan bahan, tempat pengolahan, pemeriksaan mutu, hingga distribusi perlu ditelusuri sebagai satu rangkaian. Pada 23 Oktober, warga bersama mahasiswa menggelar aksi di depan kantor Wali Kota dan gedung DPRD, menuntut evaluasi menyeluruh serta pengusutan tuntas. Tuntutan warga bukan hambatan bagi program, melainkan peringatan bahwa kepercayaan publik bergantung pada kemampuan penyelenggara mencegah risiko dan menjelaskan tindak lanjut secara terbuka.
Keselamatan harus menjadi ukuran keberhasilan
Pemulihan korban memang menjadi kebutuhan paling mendesak, tetapi pencegahan harus menjadi ukuran keberhasilan setelah krisis ini. Pengawasan yang diperketat akan berarti bila dilakukan rutin, temuan ditindaklanjuti, dan standar SOP dijalankan di setiap dapur, bukan hanya setelah muncul kasus. Pemerintah juga perlu menyampaikan hasil pemeriksaan dan alasan pencabutan sertifikat dengan jelas agar publik dapat menilai apakah koreksi benar-benar dilakukan. Evaluasi program MBG semestinya menghasilkan pembenahan yang bisa diuji: keterlacakan bahan, kepatuhan proses memasak, kelayakan fasilitas, serta jalur pelaporan yang cepat ketika penerima manfaat sakit. Dengan 426 orang terdampak, insiden ini memberi pelajaran tegas bahwa tujuan pemenuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan kesehatan. Program hanya layak dipercaya bila setiap piring aman, dan setiap pelanggaran diikuti pertanggungjawaban.
