Dana Rp 5 Triliun: Taruhan Besar atas Akses Pendidikan Pasca Bencana
Rehabilitasi sekolah bencana adalah upaya sistematis pemerintah untuk memperbaiki, membangun kembali, dan merelokasi infrastruktur sekolah rusak yang terdampak bencana alam, agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh siswa dan guru di wilayah yang terdampak. Di Sumatera, bencana alam meninggalkan jejak kehancuran signifikan pada infrastruktur sekolah, dengan 4.922 unit sekolah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tercatat rusak. Menjawab situasi ini, Kemendikdasmen mengalokasikan sekitar Rp 5 triliun sebagai dana pendidikan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ribuan sekolah tersebut. Langkah ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan penentu masa depan akses pendidikan anak-anak di kawasan yang selama ini berhadapan langsung dengan risiko bencana. Pertanyaannya: apakah strategi dan timeline yang dipilih sepadan dengan skala kehancuran yang terjadi?
Skala Kerusakan dan Relokasi: Ketika Sekolah Kehilangan Lahan
Bencana di Sumatera tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menghapus jejak banyak sekolah dari peta. Dari 4.922 sekolah terdampak, 97 di antaranya harus direlokasi karena lahan hilang akibat longsor, terseret banjir, atau dinilai terlalu rawan bencana di masa depan. Ini menunjukkan bahwa masalah infrastruktur sekolah rusak bukan sekadar soal tembok retak dan atap bocor, melainkan menyangkut penataan ulang ruang hidup komunitas pendidikan. Relokasi memerlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk pengadaan lahan baru dan dukungan kementerian teknis, termasuk perbaikan akses jalan menuju sekolah. Tanpa tata ruang yang lebih aman, rehabilitasi sekolah bencana bisa berubah menjadi siklus bangun–rusak–bangun lagi. Di sinilah seharusnya momentum dipakai untuk menjadikan pemulihan fasilitas pendidikan sebagai pintu menuju perencanaan wilayah yang lebih tahan bencana.
Strategi Pemulihan: Dari Swakelola hingga Kolaborasi Antarinstansi
Dengan dana sekitar Rp 5 triliun, pemerintah memilih kombinasi skema rehabilitasi sekolah: swakelola dengan transfer anggaran langsung ke sekolah dan kerja sama dengan instansi seperti TNI Angkatan Darat. Secara teori, skema beragam ini bisa mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan dan menyesuaikan pola kerja dengan kondisi lokal. Namun keberhasilan tidak otomatis, sebab kualitas perencanaan, pengawasan, dan kapasitas teknis sekolah maupun mitra menentukan apakah dana pendidikan pascabencana benar-benar menjelma menjadi bangunan yang aman dan fungsional. "Anggaran lebih kurang Rp 5 triliun digunakan untuk rehab dan rekon 4.922 sekolah di tiga provinsi, jumlahnya cukup masif," kata Tito Karnavian. Tanpa transparansi progres dan pelibatan masyarakat, skala besar seperti ini selalu berisiko melahirkan titik-titik lemah, mulai dari pembangunan yang lambat hingga fasilitas yang tidak sesuai kebutuhan riil guru dan siswa.
Progres dan Target 2029: Janji Waktu yang Perlu Diawasi Ketat
Pemerintah menargetkan pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak tuntas pada 2029. Sebelumnya, diperkirakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu hingga tiga tahun, sebuah timeline ambisius untuk cakupan 4.922 sekolah di tiga provinsi dengan sebaran wilayah luas. Fakta di lapangan menunjukkan progres yang timpang: ada sekolah yang sudah 100% selesai, sebagian di kisaran 70–99%, sementara 616 sekolah masih di bawah 50%. Walau pemerintah menyebut kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah tersebut telah berjalan, banyak siswa masih menumpang di sekolah lain atau memakai fasilitas darurat. Target 2029 hanya akan bermakna jika disertai koordinasi perizinan, pengadaan lahan, dan serah-terima fasilitas yang rapi. Tanpa itu, angka tahun bisa berubah menjadi sekadar slogan tanpa jaminan kesetaraan akses pendidikan yang layak.
Implikasi bagi Siswa dan Guru: Pemulihan Fisik Harus Diiringi Pemulihan Sosial
Di atas kertas, pemulihan fasilitas pendidikan tampak maju: proses belajar di seluruh 4.922 sekolah diklaim sudah kembali berjalan 100%. Namun di balik angka itu, realitasnya beragam: sebagian siswa kembali ke sekolah asal, sebagian menumpang di sekolah lain, sebagian belajar di bangunan darurat, dan masih ada yang mengandalkan tenda karena ruang belajar kurang. Pemerintah menyiapkan program yang mencakup pembangunan kembali sekolah rusak, penyediaan sarana-prasarana, dukungan bagi guru, bantuan operasional satuan pendidikan, serta perhatian khusus bagi siswa kelas 12 agar tetap bisa mengikuti tes kemampuan akademik. Pendekatan ini patut diapresiasi, tetapi pemulihan sosial—kesejahteraan guru, kesehatan mental siswa, dan partisipasi komunitas—tidak boleh menjadi pelengkap belaka. Tanpa fokus pada manusia di balik angka, rehabilitasi sekolah bencana berisiko berhenti pada beton dan besi, bukan pada kualitas pendidikan yang pulih.
