Bantuan besar harus menjangkau lebih banyak petani
Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan mekanis yang membantu petani mengolah lahan, menanam, memelihara tanaman, dan memanen dengan lebih cepat serta efisien. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 1.507 unit alsintan ke 32 kabupaten dan kota untuk mendukung modernisasi pertanian. Langkah ini penting bagi daerah yang berperan sebagai lumbung pangan, tetapi jumlah bantuan saja belum cukup untuk menjamin hasilnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan penyaluran tersebut saat menghadiri Parade Alsintan di Ungaran, Kabupaten Semarang, pada 3 November 2026. Bantuan diberikan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dengan jenis alat disesuaikan terhadap karakteristik lahan dan kebutuhan setempat. Pilihan itu masuk akal: mesin yang tepat dapat membantu pekerjaan di lapangan, sedangkan distribusi yang hanya tercatat merata di atas kertas belum tentu membuat akses petani ikut merata.
Karena itu, ukuran keberhasilan alsintan Jawa Tengah semestinya bukan sekadar berapa unit dibagikan, melainkan berapa banyak petani yang bisa menggunakannya pada waktu yang dibutuhkan. Tanpa aturan akses yang jelas, bantuan publik berisiko terkunci pada kelompok penerima dan tidak memberi dampak maksimal bagi wilayah sekitar.
Efisiensi nyata, jika alat tersedia saat dibutuhkan
Skala program ini mencakup 1.507 unit alat mesin pertanian dengan ragam fungsi, mulai dari penanaman dan panen hingga pengolahan lahan serta penyemprotan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menyatakan penggunaan alsintan modern dapat memangkas waktu kerja dan menghemat biaya produksi hingga 40–50 persen. Angka tersebut menunjukkan mengapa mekanisasi layak menjadi bagian penting dari upaya menaikkan produktivitas, bukan sekadar pengadaan peralatan.
Dampak bagi petani terasa pada pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Pengolahan satu hektare sawah yang biasanya melibatkan 20 pekerja manual dapat ditangani dua operator mesin. Namun, efisiensi itu hanya tercapai bila mesin terawat, operator tersedia, dan jadwal penggunaan tidak membuat petani kecil menunggu terlalu lama. Pengadaan yang besar tanpa layanan dan tata kelola yang menyertainya akan mengurangi manfaat yang semestinya dirasakan di tingkat lahan.
Modernisasi pertanian juga harus berjalan berdampingan dengan perlindungan lahan produktif dan pengelolaan risiko gagal panen. Mekanisasi dapat mempercepat pekerjaan dan mendukung ketahanan pangan, tetapi bukan pengganti kebijakan yang menjaga sawah serta membantu petani menghadapi cuaca ekstrem.
Pemerataan perlu aturan pakai dan pengawasan
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sri Hartini menekankan bahwa kelompok penerima tidak semestinya memakai alat secara eksklusif untuk kepentingan sendiri. Ia mendorong pemanfaatan bergiliran agar kelompok tani dan wilayah yang belum menerima bantuan tetap bisa merasakan manfaatnya. Sikap ini tepat: alat yang dibiayai untuk kepentingan publik seharusnya menghasilkan manfaat seluas mungkin, bukan menjadi aset yang sulit diakses petani lain.
DPRD menyatakan akan turun ke lapangan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan. Pengawasan semacam itu perlu dilengkapi mekanisme praktis: jadwal peminjaman yang terbuka, penanggung jawab perawatan, serta pencatatan penggunaan. Tanpa langkah tersebut, seruan pemerataan bisa berhenti sebagai imbauan, sementara ketimpangan akses tetap terjadi.
Pemerintah daerah dan kelompok tani juga perlu menjelaskan cara petani di luar penerima langsung mengakses layanan alat. Balai mekanisasi di sejumlah wilayah menyediakan opsi peminjaman atau penyewaan untuk mendukung tahapan kerja dari pengolahan tanah hingga panen. Menjadikan layanan itu mudah ditemukan dan terjangkau akan membantu menghubungkan bantuan alsintan dengan kebutuhan petani yang lebih luas.
Keberhasilan diukur dari manfaat bersama
Bantuan 1.507 unit merupakan dorongan berarti bagi modernisasi pertanian dan efisiensi kerja. Namun, keberhasilan program tidak seharusnya dinilai hanya dari angka penyaluran atau cakupan 32 daerah. Ukuran yang lebih penting ialah apakah mesin benar-benar meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu kerja, dirawat dengan baik, dan dapat digunakan petani yang paling membutuhkan.
Itulah sebabnya tuntutan DPRD mengenai pemakaian bergiliran harus diterjemahkan menjadi aturan yang jelas serta pengawasan rutin. Bila akses, perawatan, dan layanan peminjaman ditata sejak awal, alsintan dapat menjadi sarana bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, bukan sekadar barang bantuan yang berhenti pada kelompok penerima.
Kesimpulannya, bantuan ini baru akan memenuhi tujuannya jika pemerataan pemanfaatan berjalan seiring dengan penyaluran. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta kelompok tani perlu memastikan setiap alat bekerja produktif dan manfaatnya menjangkau lebih banyak lahan serta petani.
