Infrastruktur Sulsel sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan berbasis infrastruktur Sulsel adalah pendekatan pembangunan daerah yang mengaitkan investasi fisik—jalan, ruang publik, dan sentra aktivitas—dengan pemberdayaan UMKM lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan ketahanan pangan, sehingga pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka makro tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui peluang usaha, lapangan kerja, dan akses layanan dasar yang lebih baik. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai strategi membangkitkan ekonomi kerakyatan. Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-357 yang mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur”. Di sini terlihat jelas: infrastruktur bukan lagi diposisikan sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai instrumen politik ekonomi untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran.
Rp3,7 Triliun: Dari Beton ke Perputaran Usaha UMKM
Keputusan menggelontorkan Rp3,7 triliun melalui skema Multi Years Project (MYP) 2025–2027 menunjukkan bahwa infrastruktur Sulsel ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap anggaran. Namun nilai strategisnya baru terasa jika beton dan aspal diterjemahkan menjadi perputaran ekonomi kerakyatan. Di sinilah arah kebijakan mulai menarik: pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik dirancang sebagai sentra pergerakan ekonomi, membuka ruang bagi pemberdayaan UMKM lokal yang bisa memanfaatkan arus pengunjung untuk berjualan dan mengembangkan usaha. Alih-alih membangun infrastruktur yang steril dari aktivitas ekonomi warga, pemerintah memilih mengintegrasikan ruang sosial dengan pusat perdagangan lokal. Jika konsisten, pola ini dapat mengurangi ketimpangan antara kawasan yang maju secara fisik tetapi miskin aktivitas usaha, dan wilayah yang selama ini tertinggal dalam pembangunan daerah.
Pelatihan Barista dan Pasar Murah: Mengisi Infrastruktur dengan SDM dan Daya Beli
Infrastruktur tanpa manusia terampil dan daya beli hanya akan menjadi monumen mahal. Karena itu, langkah pemerintah melatih 100 pemuda menjadi barista patut dibaca sebagai upaya mengisi ruang ekonomi baru dengan SDM lokal yang siap bersaing di sektor kuliner. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga diarahkan membuka peluang usaha mandiri dan menekan pengangguran. Di sisi lain, program pasar murah dan pemberdayaan UMKM lokal menjadi instrumen menjaga perputaran ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadi jantung ekonomi kerakyatan. Antusiasme warga dalam gelaran expo, pasar murah, dan job fair dijadikan bahan evaluasi untuk merancang program berikutnya. Strategi ini tepat: infrastruktur memberi ruang, pelatihan memberi keterampilan, dan pasar murah menjaga agar konsumsi rumah tangga tetap hidup di tengah perubahan ekonomi.
Ketahanan Pangan: Penyangga Pertumbuhan dan Perlindungan Warga Rentan
Tema “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur” bukan sekadar slogan; ia mencerminkan kesadaran bahwa ketahanan pangan adalah penyangga utama ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi 5,59 persen pada triwulan II yang melampaui angka nasional 5,29 persen menunjukkan sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan sedang bergerak positif. Namun angka kemiskinan 7,24 persen—meski menurun—menggambarkan masih banyak rumah tangga rentan terhadap gejolak harga pangan. Di titik ini, swasembada pangan dan program pasar murah menjadi pelindung langsung bagi warga berpenghasilan rendah. Ketika rantai produksi pangan diperkuat, UMKM lokal di sektor olahan dan distribusi juga ikut mendapatkan kepastian pasokan. Sinergi antara pembangunan daerah di sisi infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan membuat pertumbuhan lebih tahan guncangan, tidak mudah runtuh hanya karena kenaikan harga bahan pokok.
Dari Angka Makro ke Aksi Konkret: Menjaga Konsistensi Kebijakan
Penurunan jumlah penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberi hasil. Namun ekonomi kerakyatan tidak boleh berhenti pada statistik yang dibacakan setiap peringatan hari jadi. Gubernur menekankan perlunya aksi konkret di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan rumah layak huni. Di sinilah tantangan terbesar: memastikan Rp3,7 triliun anggaran infrastruktur benar-benar menyentuh kantong warga melalui peluang usaha, pekerjaan, dan layanan dasar yang membaik. Jika konsistensi terjaga—infrastruktur Sulsel dibangun dengan desain pro-UMKM, pelatihan pemuda diperluas, dan ketahanan pangan terus diperkuat—maka ekonomi kerakyatan tidak lagi menjadi jargon, melainkan pengalaman sehari-hari masyarakat: jalan yang menghubungkan pasar, ruang publik yang ramai usaha lokal, dan meja kopi yang diisi barista muda dari daerah sendiri.
