Dari obligasi ke skema pinjaman
Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menghimpun dana, dengan kewajiban pembayaran yang dapat melampaui masa jabatan kepala daerah. Bagi Jakarta, rencana penerbitannya kini digantikan oleh pinjaman PT SMI sebagai jalur pembiayaan infrastruktur yang dibahas bersama pemerintah pusat. Pada Selasa, 17 November 2026, Gubernur Pramono Anung menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Kota untuk membicarakan dukungan anggaran pembangunan Jakarta. Pemerintah pusat belum menyetujui obligasi daerah DKI karena khawatir kewajiban utangnya membebani pemerintahan berikutnya dan menjadi contoh bagi daerah yang kemampuan fiskalnya lebih terbatas. Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama instrumen: arahnya bergeser dari penerbitan obligasi daerah menuju pinjaman melalui PT SMI, disertai pembahasan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembayaran.

Alasan pusat menahan persetujuan
Keberatan pemerintah pusat lebih luas daripada penilaian atas kemampuan Jakarta membayar. Tito menyebut Jakarta mungkin memiliki kapasitas, tetapi persetujuan untuk satu daerah bisa mendorong daerah berpendapatan asli daerah rendah dan bergantung pada transfer pusat untuk ikut menerbitkan obligasi tanpa kemampuan memenuhi kewajibannya. Pertimbangan itu menempatkan risiko peniruan dan beban bagi pemerintahan selanjutnya sebagai persoalan kebijakan nasional, bukan hanya soal kelayakan fiskal DKI. Pramono menyatakan memahami alasan tersebut dan memilih menyesuaikan skema. Dalam konteks ini, penolakan tidak berarti kebutuhan pembangunan dihentikan; pemerintah pusat dan Pemprov DKI sedang membahas jalur pembiayaan lain. Namun, pilihan pinjaman tetap memerlukan pengaturan pembayaran yang jelas agar perubahan instrumen benar-benar mengurangi risiko yang menjadi perhatian pusat, bukan sekadar memindahkannya.
Dukungan anggaran dan cara pembayaran
Pertemuan Pramono dan Tito membahas dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan ibu kota pada 2027. Pemprov DKI menyebut kebutuhan tambahan sekitar Rp7,5 triliun: sekitar Rp3 triliun direncanakan dipenuhi melalui DBH dan Rp4,5 triliun melalui pinjaman PT SMI. Tito mengatakan pinjaman tersebut dapat mendukung infrastruktur, termasuk rumah sakit; pembahasan juga menyebut kemungkinan pembayaran melalui pemotongan DBH yang belum disalurkan kepada DKI. Itu membedakan skema ini dari obligasi: pembiayaan ditempuh lewat pinjaman PT SMI, sementara sumber pembayaran yang dibahas adalah DBH, bukan penerbitan surat utang daerah. Meski demikian, angka kebutuhan pembangunan bukan rincian proyek yang telah dipastikan satu per satu. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan seluruh dana akan dialokasikan untuk proyek tertentu.
Tahap berikutnya menentukan kelayakan
Kemendagri menyatakan akan segera mengeluarkan rekomendasi, salah satu persyaratan bagi PT SMI untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD DKI disebut hampir rampung, sehingga perubahan skema diperlukan agar pembahasan anggaran dapat segera diselesaikan. Dukungan pusat melalui DBH dan rekomendasi pinjaman membuka jalan bagi pembiayaan infrastruktur Jakarta, tetapi kepastian pelaksanaannya bergantung pada proses tersebut. Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana pemotongan DBH akan diterapkan dan bagaimana kewajiban pinjaman dikelola. Kesimpulannya, peralihan dari obligasi daerah ke pinjaman PT SMI merupakan kompromi atas kekhawatiran pusat sekaligus upaya menjaga anggaran pembangunan Jakarta tetap bergerak. Nilai tambahnya akan ditentukan oleh disiplin pembayaran dan kejelasan penggunaan dana, bukan semata-mata oleh tersedianya skema pembiayaan.






