Kenaikan Anggaran Sumut: Kabar Baik yang Datang dengan Peringatan
Anggaran Sumatra Utara 2026 adalah hasil penyesuaian Perubahan APBD yang menetapkan pendapatan daerah Rp12,955 triliun dan belanja Rp13,337 triliun setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga mencerminkan kenaikan signifikan baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran.
Pemerintah provinsi dan DPRD Sumut baru saja menuntaskan pembahasan tindak lanjut evaluasi Kemendagri terhadap P-APBD dalam rapat resmi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga pada 19 Oktober di ruang rapat dewan. Di atas kertas, angka-angka ini tampak melegakan: pendapatan naik sekitar Rp1,291 triliun dari Rp11,664 triliun menjadi Rp12,955 triliun, sementara belanja melonjak dari Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun. Namun justru di sinilah peringatannya: lonjakan belanja melampaui kenaikan pendapatan, dan sebagian besar tambahan penerimaan masih bersumber dari transfer pusat. APBD Sumatera Utara bertambah besar, tetapi ketergantungan pada pemerintah pusat tetap kuat.
Evaluasi Kemendagri: Koreksi Minim, PR Tata Kelola Maksimal
Penyusunan P-APBD Sumut diklaim sudah mengikuti tahapan formal, mulai dari perubahan RKPD hingga penyusunan Ranpergub penjabaran anggaran, merujuk pada ketentuan Permendagri 9/2021. Hasil evaluasi Kemendagri kemudian menjadi dasar penyempurnaan Ranperda P-APBD dan Ranpergub sebelum ditetapkan. Secara prosedural, ini menunjukkan disiplin administrasi yang patut diapresiasi. Ketua Fraksi PAN Yahdi Khoir Harahap bahkan menilai koreksi dari pusat terhadap rancangan P-APBD relatif minim, sehingga struktur awal anggaran tidak banyak berubah.
Tetapi minim koreksi bukan berarti minim masalah. Evaluasi pusat hanya memastikan kepatuhan regulasi, bukan menjawab apakah APBD Sumatera Utara sudah cukup agresif mengurangi ketimpangan infrastruktur atau memperkuat kemandirian fiskal. Di sinilah seharusnya DPRD lebih tajam: menyulap proses penyempurnaan anggaran dari sekadar ritual administratif menjadi momentum mengarahkan prioritas. Tanpa keberanian menggeser fokus belanja dan menata ulang program, kenaikan anggaran Sumatra Utara 2026 berisiko hanya mengulang pola lama dengan angka yang lebih besar.
DPRD Sumut Menekan Terobosan: Dari Pinjaman Daerah hingga Obligasi
Nada tegas DPRD Sumut jelas: APBD murni tidak lagi cukup untuk mengejar kebutuhan pembangunan, terutama pembiayaan infrastruktur daerah. Yahdi Khoir Harahap mendorong pemerintah provinsi menjajaki sumber pembiayaan alternatif, termasuk skema pinjaman daerah, sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat mengingat kebutuhan pemulihan pascabencana masih besar. Ia bahkan mengusulkan pendekatan ke PT Inalum untuk membahas kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi sebagai bagian dari penguatan ruang fiskal.
Ketua Fraksi Gerindra Benny Sihotang melangkah lebih jauh dengan menyebut opsi konkret: pinjaman daerah, penerbitan obligasi, dan kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut serta Himbara. Ia menegaskan, jika pinjaman ditempuh, penggunaannya harus dikhususkan untuk infrastruktur agar manfaatnya terarah dan terukur. Pernyataan ini layak dikutip: “Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja.” Sikap DPRD Sumut terkesan lebih progresif daripada eksekutif, menuntut terobosan pembiayaan infrastruktur sebagai prioritas, bukan pelengkap.
Risiko dan Syarat Main Aman dalam Pembiayaan Infrastruktur
Dorongan DPRD Sumut untuk mengambil pinjaman, menerbitkan obligasi, dan menggandeng perbankan patut disambut sebagai upaya keluar dari jebakan ketergantungan transfer pusat. Namun, pembiayaan infrastruktur daerah melalui utang bukan obat mujarab tanpa syarat. Tanpa perencanaan matang, pinjaman bisa berubah menjadi beban fiskal yang menggerus ruang belanja sosial di masa depan. Karena itu, setiap terobosan pembiayaan harus dikunci pada proyek infrastruktur yang produktif, memiliki dampak ekonomi jelas, dan jadwal pengembalian yang realistis.
Kuncinya ada pada disiplin: seleksi proyek yang ketat, transparansi skema pembiayaan, dan pengawasan politik yang tidak kompromistis. DPRD Sumut terobosan bukan sekadar soal mengusulkan instrumen keuangan baru, tetapi memastikan setiap rupiah yang dipinjam menghasilkan manfaat publik yang lebih besar dari biaya bunganya. Tanpa itu, inovasi pembiayaan hanya akan menambah daftar utang, bukan mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang selama ini dijadikan alasan utama berutang.
Kesimpulan: Saatnya Menjadikan APBD sebagai Mesin, Bukan Sekadar Buku Kas
Kenaikan anggaran Sumatra Utara 2026 dengan belanja Rp13,337 triliun dan pendapatan Rp12,955 triliun memberi ruang gerak baru bagi pemerintah daerah. Namun ruang ini akan sia-sia jika APBD Sumatera Utara tetap diperlakukan sebagai buku kas yang pasif, bukan mesin pembangunan yang agresif. Evaluasi Kemendagri sudah dilalui, dokumen P-APBD sedang disempurnakan sebelum penetapan, dan prosedur formal terpenuhi.
Tantangan berikutnya jauh lebih substantif: berani mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui skema alternatif yang terukur, sambil mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. DPRD sudah mengirim sinyal kuat dengan menuntut terobosan; kini giliran pemerintah provinsi membuktikan bahwa tambahan triliunan rupiah dalam APBD bukan sekadar angka di dokumen, tetapi awal dari arah baru pembangunan yang lebih berani dan lebih bertanggung jawab.






