Kerusakan Dini Jalan Lokal: Gejala Gagalnya Kontrol Kualitas
Kerusakan proyek jalan adalah kondisi ketika konstruksi jalan atau rabat beton mengalami retak, penurunan mutu struktur, atau kegagalan fungsi dalam waktu singkat setelah pembangunan, bahkan sebelum berita acara serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) ditandatangani, yang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas infrastruktur dan pengawasan teknis dari kontraktor maupun instansi terkait. Di Kabupaten Tebo, proyek rabat beton jalan poros Desa Tuo Ilir sepanjang 450 meter dengan nilai Rp951,7 juta retak sehari setelah dicor. Sementara di Lampung Selatan, peningkatan jalan menuju SDN 4 Jati Mulyo dengan anggaran Rp397.851.740 menampilkan keretakan signifikan meski belum lama selesai dikerjakan. Deretan kasus ini bukan insiden terpisah, melainkan pola berulang yang mengindikasikan kerusakan proyek jalan sebagai konsekuensi langsung dari toleransi terhadap pengerjaan asal jadi dan standar material yang longgar.
Penolakan PHO: Respons Formal yang Belum Menyentuh Akar Masalah
Penolakan PHO jalan oleh Dinas PUPR terlihat sebagai langkah korektif, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa kegagalan kontrol kualitas baru disadari ketika kerusakan sudah muncul. Plt Kepala Dinas PUPR Tebo menyatakan pihaknya sudah cek lapangan namun belum memberikan PHO dan akan menurunkan tim untuk pemeriksaan lebih detail. Di Lampung Selatan, Kepala Dinas PUPR menegaskan proyek jalan menuju SDN 4 Jati Mulyo belum diserahterimakan dan rekanan wajib memperbaiki seluruh kerusakan sebelum PHO. Kutipan yang layak dicatat: "Proyek tersebut belum PHO. Nanti dari dinas akan segera menginstruksikan kepada pihak rekanan untuk memperbaiki dulu seluruh kerusakan yang ada sebelum dilakukan serah terima pekerjaan". Penolakan PHO jalan memang penting sebagai rem administratif, namun fakta bahwa kerusakan muncul dalam hitungan hari menunjukkan bahwa pengawasan proyek PUPR di tahap konstruksi jauh dari memadai dibanding mekanisme akhir yang bersifat dokumen.
Kontraktor Asal Jadi dan Standar Material yang Disiasati
Di balik kerusakan proyek jalan, benang merah yang mengemuka adalah kontrak kontraktor jalan yang dijalankan secara asal jadi dan memotong mutu material demi keuntungan jangka pendek. Di Tuo Ilir, warga menyoroti dugaan tidak digunakannya batu split saat pengecoran malam hari dan pengurangan besi korset dari 10 mm menjadi 6 mm pada rabat beton K175. Di Jati Mulyo, rekanan CV Antar Bintang Sejahtera dituding mengerjakan rekonstruksi jalan jauh dari spesifikasi teknis, dengan permukaan rabat beton yang sudah retak dan talut penahan tanah yang dipasang tanpa fondasi memadai. Lebih parah lagi, di Kedaton, CV Anja Raya diduga mengurangi ketebalan beton di bagian tengah jalan hingga sekitar 5 cm, hanya menjaga pinggir jalan di angka 15 cm untuk mengelabui pemeriksaan fisik. Pernyataan warga yang meminta sanksi tegas berupa putus kontrak dan penggantian pelaksana proyek dengan pihak yang lebih profesional menunjukkan kelelahan publik terhadap pola manipulasi mutu yang berulang.
Lemahnya Pengawasan: Dari Lapangan Hingga Uji Mutu
Jika kontraktor berani mengurangi volume beton di depan rumah dinas bupati dan jaksa, publik wajar cemas terhadap kualitas proyek di pelosok yang jauh dari pemantauan. Di Jati Mulyo, LSM menilai ada dugaan kuat pengerjaan tidak sesuai spesifikasi dan RAB, sambil menyayangkan lemahnya pengawasan di lapangan. Warga mendesak audit fisik menyeluruh dan pembongkaran bila manipulasi terbukti. Dalam kasus Tebo, DPRD dan warga meminta PUPR menunda pembayaran serta melakukan uji mutu Core Drill dan Hammer Test sebelum PHO untuk memastikan beton K175 sesuai RAB. Desakan ini menunjukkan bahwa kontrol kualitas infrastruktur tidak boleh bergantung pada kepercayaan semata, tetapi membutuhkan verifikasi teknis yang sistematis sejak tahap desain, pelaksanaan, hingga serah terima. Tanpa pengawasan proyek PUPR yang aktif dan terukur, ruang bagi kontraktor untuk mengakali standar material tetap terbuka lebar dan kerusakan proyek jalan hanya akan terus berulang.
Saatnya Mengubah Pola: PHO Bukan Sekadar Formalitas
Kasus di Tebo, Jati Mulyo, dan Kedaton memperlihatkan satu pola jelas: jalan dibangun, kerusakan muncul lebih cepat daripada manfaat, lalu barulah PHO ditahan dan perbaikan diminta. Penolakan PHO jalan adalah langkah minimum, tetapi tidak cukup jika pengawasan dan kontrol kualitas infrastruktur tetap lemah di fase paling krusial, yaitu saat pekerjaan berlangsung. Dinas PUPR perlu memosisikan pengawasan proyek PUPR sebagai fungsi teknis harian, bukan inspeksi seremonial menjelang serah terima. Sementara itu, kontrak kontraktor jalan harus dirancang dengan klausul sanksi yang benar-benar menakutkan bagi pelaksana yang mengurangi volume atau memanipulasi spesifikasi. Intinya, PHO harus menjadi puncak dari proses kontrol kualitas yang ketat, bukan satu-satunya momen ketika mutu dipersoalkan. Tanpa perubahan pola ini, kerusakan proyek jalan akan terus menjadi simbol uang publik yang berakhir di beton retak dan talut rapuh.
