Sekolah Rakyat: Definisi Singkat dan Pesan Politik yang Jelas
Sekolah Rakyat adalah program pemerintah pendidikan berbentuk sekolah rakyat gratis berasrama dengan gedung megah dan fasilitas lengkap yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi instrumen kebijakan sosial untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan terjangkau yang terjamin secara penuh oleh negara. Inisiatif ini bukan sekadar penambahan bangunan sekolah; ia adalah pernyataan politik bahwa pendidikan anak dhuafa bukan lagi urusan amal dan sumbangan, melainkan hak yang dilayani sistematis oleh pemerintah. Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi pada awal Januari sebagai pondasi jaringan pendidikan baru yang memprioritaskan keluarga kurang mampu. Dengan demikian, negara mengambil posisi lebih tegas: kemiskinan tidak boleh lagi diwariskan karena anak kehilangan kesempatan bersekolah.
Skala Program dan Konsep Berasrama: Negara Turun Tangan Serius
Argumen bahwa Sekolah Rakyat hanya proyek pencitraan gugur ketika melihat angkanya. Program ini sudah menyerap sekitar 28 ribu siswa baru dan menargetkan pengembangan hingga 500 sekolah rakyat pada 2029 sebagai strategi menuntaskan rantai kemiskinan lewat pendidikan. Konsep berasrama menjadi kunci: anak dari keluarga prioritas menurut data sosial ekonomi ditempatkan di lingkungan belajar yang aman, terstruktur, dan bebas biaya, lengkap dengan dukungan sosial. Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo digambarkan sebagai sekolah gratis berasrama dengan gedung megah dan fasilitas lengkap untuk anak-anak yang kurang beruntung. Ini berarti akses pendidikan terjangkau tidak lagi bergantung pada kemampuan orang tua menyediakan ongkos harian, tempat tinggal layak, atau ruang belajar di rumah. Negara mengambil alih beban itu dan, pada titik ini, pendekatan tersebut sulit ditandingi oleh skema bantuan pendidikan yang hanya berupa subsidi biaya.
April, Rozak, dan Linggar: Wajah Nyata Anak Putus Sekolah Kembali Belajar
Dampak Sekolah Rakyat paling terasa ketika melihat kisah anak yang sempat tercabut dari bangku sekolah. Aprilia Ayu Agustin dan M Kausar Rozak Saputra sempat tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP, sebelum akhirnya kembali belajar sebagai siswa Sekolah Rakyat di Kota Blitar. April pernah masuk SMK negeri namun keluar karena merasa tidak cocok dengan lingkungan dan sempat menghabiskan lebih dari satu bulan hanya di rumah, sampai akhirnya memilih Sekolah Rakyat dan siap tinggal di asrama dengan cita-cita menjadi dokter. Rozak punya cerita berbeda: ia terkendala biaya ketika hendak melanjutkan ke SMA swasta, sehingga Sekolah Rakyat menjadi satu-satunya jalur rasional untuk tetap sekolah. Di Jakarta, Linggar Ardiansyah mengaku berhenti sekolah selama dua tahun sebelum bergabung sebagai siswa Sekolah Rakyat. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana model sekolah rakyat gratis berasrama membuka pintu kedua bagi anak yang hampir terjebak permanen dalam status putus sekolah.
Dari SD hingga Pekerja Terampil: Rantai Pendidikan yang Disusun Negara
Sekolah Rakyat tidak berhenti pada memberi bangku sekolah; ia membangun jalur pendidikan dan kerja yang cukup lengkap. Dalam satu acara makan malam bersama 409 siswa Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan—terdiri dari 77 siswa SMA kelas 10, 148 siswa SMA kelas 11, 82 siswa SMP kelas 7, 72 siswa SMP kelas 8, dan 30 siswa SD—Menteri Sosial menegaskan bahwa lulusan SD wajib melanjutkan ke SMP, lalu ke SMA. Siswa SMA yang unggul dapat mendaftar ke Sekolah Garuda, sementara lainnya tetap melanjutkan di SMA Sekolah Rakyat. Setelah lulus SMA, negara memberi dua pilihan: beasiswa kuliah bagi yang memenuhi syarat akademik, atau jalur pekerja terampil melalui pelatihan keterampilan kerja sesuai minat dan potensi. Untuk mematangkan jalur ini, Kementerian Sosial menggandeng mantan pejabat perencanaan nasional guna menyusun kurikulum keterampilan, agar siswa tidak hanya memegang ijazah, tetapi kompetensi nyata saat masuk dunia kerja. Ini menunjukkan keseriusan negara menghubungkan pendidikan anak dhuafa dengan mobilitas ekonomi nyata.
Tantangan 3T dan Syarat Agar Sekolah Rakyat Tak Sekadar Bangunan
Meski ambisi Sekolah Rakyat patut diapresiasi, keberhasilannya bergantung pada kemampuan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta menjaga mutu di lapangan. Pemerintah mulai mengembangkan Sekolah Rakyat dari barat hingga timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, dengan rencana pembangunan empat sekolah permanen di Biak Numfor, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Namun persoalan geografis, jarak antardaerah, ketersediaan guru, dan infrastruktur bisa membuat sekolah hanya “ada di data”, bukan benar-benar bisa diakses. Keberhasilan Sekolah Rakyat pada akhirnya tidak ditentukan oleh jumlah bangunan, melainkan kualitas guru, fasilitas, pendampingan siswa, kesinambungan pendidikan, dan pemberdayaan keluarga. Jika faktor-faktor ini diabaikan, Sekolah Rakyat berisiko menjadi proyek fisik tanpa ruh. Jika dikelola serius, ia dapat menjelma ekosistem pendidikan anak dhuafa yang memutus rantai kemiskinan secara generasi, bukan sekadar menunda kemiskinan untuk satu angkatan lulusan.
