Sekolah Rakyat: Negara Menjemput Anak Termiskin, Bukan Menunggu Mereka Tertinggal
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang dirancang negara untuk menjemput langsung anak-anak dari keluarga termiskin (desil 1–2) agar mendapatkan akses pendidikan tanpa beban finansial, sekaligus tumbuh dalam lingkungan yang aman, bergizi, dan mendukung pembentukan karakter, sehingga peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan meningkat secara nyata. Program ini bukan sekadar tambahan di pinggiran sistem pendidikan, tetapi pernyataan politik yang tegas: negara tidak rela anak miskin dikutuk untuk tetap miskin hanya karena tempat mereka lahir. Di balik jargon "putus mata rantai kemiskinan" ada desain kebijakan yang sengaja memindahkan anak dari ekosistem kemiskinan menuju ekosistem pendidikan yang terjaga. Pendekatan ini lebih berani dibanding pola lama yang hanya mengandalkan bantuan sosial jangka pendek dan berharap kemiskinan hilang dengan sendirinya.
Target Desil 1–2: Ketika Kebijakan Berpihak Nyata kepada yang Paling Rentan
Inti keberpihakan Sekolah Rakyat ada pada sasaran: anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan tidak membuka pintu bagi kelompok di luar itu, meski fasilitasnya lengkap. Ini keputusan yang mungkin terasa keras, tetapi justru membuat program pemerintah desil 1 fokus pada mereka yang nyaris tidak punya pilihan lain. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bahkan menegaskan, pemenuhan untuk desil 1 harus didahulukan sebelum menyentuh desil 2. Ini adalah koreksi penting atas pola pendidikan keluarga miskin yang selama ini bergantung pada sekolah umum dengan segala keterbatasan biaya, jarak, dan kualitas. Konsep berasrama menjadikan akses pendidikan anak kurang mampu tidak tergantung pada kemampuan orang tua membayar kos atau transport. Negara mengambil alih lingkungan belajar, bukan hanya kurikulum.
Kolaborasi Kemensos–Bappenas: Pendidikan, Gizi, dan Kesiapan Bencana dalam Satu Kerangka
Pertemuan strategis antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada 26 Agustus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan proyek tunggal yang berjalan sendiri. Di meja yang sama dibahas penguatan penanganan bencana alam, pengembangan Sekolah Rakyat, dan program permakanan untuk lansia serta penyandang disabilitas. Pesannya jelas: memutus mata rantai kemiskinan butuh pendekatan komprehensif, dari kesiapan bencana sampai pemenuhan gizi. Kolaborasi ini diharapkan membuat program prioritas lebih efektif, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pemenuhan gizi bagi kelompok paling membutuhkan. Integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa pendidikan keluarga miskin tidak bisa dipisahkan dari isu gizi dan kesehatan. Anak yang belajar dengan perut kosong tidak akan dapat mengejar pelajaran, sebaik apa pun kurikulum yang disusun.
Angka Kasar: 4,1 Juta Anak Tertinggal dan Perlombaan Menuju 2029
Di balik optimisme, angka yang disampaikan Agus Jabo menunjukkan betapa panjang jalan yang harus ditempuh. Masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan, sementara kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru sekitar 43 ribu siswa. Targetnya adalah 1 juta siswa pada 2029, yang tetap belum menutup seluruh kebutuhan. Kutipan ini layak diingat: "Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang," kata Agus Jabo. Pemerintah mendorong daerah mempercepat kesiapan lahan agar bisa ikut tahap pembangunan, dengan syarat lokasi sudah clear and clean. Di Nias Barat, misalnya, lahan 8,6 hektare disiapkan karena 22,47 persen dari sekitar 97.856 jiwa penduduk masih tergolong miskin. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan anak kurang mampu bukan isu abstrak, tetapi nyata pada peta kemiskinan daerah.
Memutus Kemiskinan Antar Generasi: Ambisi yang Baik, Tantangan yang Nyata
Pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah alat untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Agus Jabo mengingatkan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup; akar kemiskinan harus dihadapi lewat investasi pada pendidikan berkualitas. Negara menjemput anak sejak dini agar mereka tidak terus hidup dalam lingkungan kemiskinan. Pendekatan berasrama menempatkan anak dalam ekosistem yang mengurus gizi, sanitasi, kepercayaan diri, dan pembelajaran. Namun ambisi ini hanya akan terwujud jika percepatan pembangunan benar-benar terjadi, perencanaan asrama dan fasilitas jangka panjang matang, dan kolaborasi Kemensos–Bappenas tidak berhenti di ruang rapat. Jika konsistensi terjaga, Sekolah Rakyat gratis bagi sasaran termiskin akan menjadi salah satu langkah paling konkret untuk putus mata rantai kemiskinan; jika tidak, ia berisiko menjadi sekadar proyek unggulan tanpa daya ubah yang cukup luas.
