Pertahanan perbatasan harus hadir bagi warga
Pengamanan perbatasan adalah upaya menjaga kedaulatan sekaligus memastikan negara hadir melalui layanan dan perhatian yang dirasakan masyarakat di wilayah terluar. Itulah pesan utama dari kunjungan TNI perbatasan yang dilakukan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Natuna dan Sebatik pada 11–12 November 2026. Rangkaian kunjungan ini menempatkan kesiapan prajurit, kejelasan batas, dan kebutuhan warga dalam satu agenda—sebuah pendekatan yang lebih masuk akal daripada mengukur keamanan hanya dari jumlah pos atau personel. Maruli, yang juga memimpin BNPPDT, menyampaikan bahwa mandat pengelolaan perbatasan mencakup pemerataan kesejahteraan warga di wilayah terpencil, bukan hanya penjagaan garis teritorial. Arah ini penting: rasa memiliki terhadap negara tumbuh lebih kuat ketika perlindungan dan pelayanan publik berjalan beriringan.
Sekatung dan Pulau Laut: kesiapan di beranda utara
Pada Kamis, 12 November 2026, Maruli didampingi Bupati Natuna Cen Sui Lan meninjau prajurit Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar XXX di Pulau Sekatung Natuna. Agenda tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi untuk memeriksa kesiapan personel serta kondisi sarana pertahanan di pulau terluar. Kunjungan itu terkait dengan agenda penandatanganan Traktat Perbatasan Republik Indonesia dan pelaksanaan Program Bangun Beranda Negeri. Setelah Sekatung, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Laut, tempat mereka meninjau Koramil, Pos TNI AL, puskesmas, dan kantor kecamatan. Cakupan ini patut diperhatikan: pertahanan tidak berdiri sendiri ketika akses kesehatan dan koordinasi pemerintahan juga menentukan kehidupan sehari-hari. Namun, kunjungan hanya akan bermakna jika temuan lapangan diterjemahkan menjadi dukungan berkelanjutan bagi prajurit dan pelayanan dasar bagi warga.
Sebatik: patok batas dan PLBN harus dituntaskan
Sehari sebelumnya, Rabu, 11 November, Maruli meninjau Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan. Pemeriksaan mencakup Pos Pamtas Aji Kuning, patok batas Sebatik antara RI dan Malaysia, kawasan PLBN, pelabuhan, Dermaga Sei Pancang, serta lahan yang terdampak persoalan Outstanding Boundary Problems. Dua pekerjaan menonjol: menyelaraskan patok melalui pemeriksaan teknis dan mempercepat operasional PLBN agar fasilitas perlintasan dapat memberi pelayanan yang dijanjikan. Keduanya bukan urusan administratif semata. Kejelasan batas mendukung pengelolaan wilayah, sedangkan pos lintas batas yang berfungsi dapat memudahkan layanan bagi masyarakat. Maruli menyatakan persoalan yang dipetakan akan ditangani melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan target pelaksanaan dimulai pada awal 2027. Target itu perlu diikuti langkah terukur; warga membutuhkan hasil yang tampak, bukan sekadar agenda peninjauan.
Ukuran keberhasilan adalah keamanan yang terasa
Pesan Maruli bahwa pertahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan seharusnya menjadi ukuran keberhasilan kebijakan perbatasan. Patok yang jelas dan prajurit yang siap penting, tetapi keduanya belum cukup bila fasilitas kesehatan, pelayanan publik, dan akses perlintasan belum menjawab kebutuhan warga. Sebaliknya, kesejahteraan yang dibiarkan tertinggal dapat melemahkan rasa keterhubungan masyarakat dengan negara. Karena itu, tindak lanjut kunjungan perlu menghubungkan evaluasi pertahanan di Sekatung dan Pulau Laut dengan percepatan PLBN serta koordinasi penyelesaian persoalan batas di Sebatik. Sinergi antarlembaga mesti menghasilkan pelayanan dasar yang lebih baik di pulau-pulau terluar, bukan berhenti pada rapat dan pemetaan. Kesimpulannya, menjaga perbatasan berarti menjaga kehidupan di dalamnya: kedaulatan akan lebih kuat ketika warga merasakan kehadiran negara dalam keamanan sekaligus keseharian mereka.






