Angka penindakan berbeda, persoalannya serupa
Operasi Patuh Candi adalah kegiatan kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan melalui edukasi, pencegahan, dan penindakan terhadap perilaku yang berisiko. Dalam pelaksanaan 26 Oktober hingga 8 November 2026, hasil di Jepara dan Purworejo memperlihatkan skala penindakan yang berbeda, tetapi sama-sama menegaskan bahwa pelanggaran lalu lintas masih menjadi tantangan daerah. Satlantas Polres Jepara mencatat 3.633 pelanggaran dalam 14 hari, sedangkan di Purworejo kamera ETLE menangkap 81 pelanggar. Kedua angka itu tidak bisa dibandingkan mentah-mentah: Jepara menggabungkan ETLE, tilang manual, dan teguran humanis, sementara Purworejo menyebut penindakan berbasis ETLE. Namun, perbedaan metode bukan alasan untuk mengabaikan pesan bersama: tertib berkendara belum dapat dianggap sebagai kebiasaan yang merata. Operasi Patuh 2026 seharusnya dinilai bukan hanya dari banyaknya tindakan, melainkan dari perubahan perilaku dan berkurangnya risiko di jalan.
Jepara mengandalkan beragam bentuk penindakan
Rincian Jepara menunjukkan bagaimana angka total terbentuk: 2.070 pelanggaran terdeteksi melalui ETLE, 143 ditindak lewat tilang manual, dan 1.420 berakhir dengan teguran humanis. Pelanggaran yang banyak ditemukan mencakup melawan arus, penggunaan knalpot brong, kendaraan tanpa nomor polisi, berboncengan lebih dari satu, serta surat kendaraan yang tidak lengkap. Kombinasi penindakan dan teguran masuk akal jika tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi juga membangun pemahaman tentang risiko. Meski demikian, ribuan temuan dalam dua pekan menjadi tanda bahwa edukasi harus berlanjut setelah operasi selesai. Kasat Lantas Polres Jepara AKP Agung Setyo Negoro mengingatkan agar keselamatan menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar cara menghindari petugas. Imbauannya konkret: gunakan helm berstandar SNI, kenakan sabuk keselamatan, lengkapi dokumen, dan pastikan kendaraan laik jalan.
Di Purworejo, catatan kecelakaan menuntut perhatian
Purworejo mencatat 81 pelanggar ETLE selama operasi, dengan pelanggaran yang banyak ditemukan berupa tidak mengenakan sabuk pengaman dan penggunaan helm yang tidak memenuhi standar. Kepolisian menyatakan tidak menerapkan tilang manual maupun teguran langsung; penegakan hukum mengandalkan ETLE, sementara pendekatan operasi lebih menitikberatkan edukasi dan pencegahan, termasuk di sekolah serta titik rawan pelanggaran. Namun, catatan paling berat bukan jumlah pelanggar, melainkan 27 kecelakaan lalu lintas dalam 14 hari. Dua orang meninggal dunia dan 33 orang mengalami luka ringan; tidak ada korban luka berat. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan kamera dan penyuluhan saja belum cukup untuk memastikan keselamatan. Faktor kelalaian manusia masih disebut sebagai salah satu pemicu kecelakaan. Karena itu, larangan melawan arus, menerobos lampu merah, atau mendahului secara ceroboh harus dipahami sebagai perlindungan nyata, bukan sekadar daftar aturan.
Keberhasilan harus diukur dari risiko yang menurun
Perbandingan kedua daerah memberi ukuran yang lebih berguna daripada perlombaan angka penindakan. Jepara memperlihatkan jangkauan penanganan melalui tiga jalur, sedangkan Purworejo menampilkan hasil ETLE sekaligus dampak kecelakaan yang menyertai periode operasi. Keduanya mengingatkan bahwa penegakan hukum perlu diikuti perubahan kebiasaan: memakai perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu, dan menghindari manuver berbahaya. Di Purworejo, operasi juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Di Jepara, pengawasan dan imbauan dipastikan tetap berjalan meski operasi telah berakhir. Artinya, keselamatan tidak semestinya hadir hanya ketika operasi berlangsung. Tolok ukur yang patut ditunggu ialah apakah kepatuhan bertahan dalam keseharian dan kecelakaan berkurang pada periode berikutnya. Tanpa tindak lanjut itu, ribuan penindakan dan puluhan pelanggar ETLE hanya menjadi catatan aktivitas, bukan bukti jalan yang lebih aman.
