Bahasa Daerah Wajib Sekolah: Bukan Sekadar Muatan Lokal
Bahasa daerah wajib sekolah adalah kebijakan yang memasukkan bahasa-bahasa lokal sebagai bagian resmi dari kurikulum, bukan hanya kegiatan tambahan, demi pelestarian bahasa lokal dan penguatan identitas budaya siswa sejak usia dasar. Kebijakan ini memposisikan bahasa Sunda, Jawa, Betawi, Melayu, dan bahasa lain sebagai pengetahuan yang setara pentingnya dengan mata pelajaran utama, bukan bonus bagi yang berminat saja. Intinya, negara dan daerah mengakui: tanpa bahasa daerah, akar budaya akan rapuh, dan Kurikulum Merdeka berisiko menghasilkan generasi yang seragam tetapi tercerabut dari konteks lokalnya.
Di balik gagasan bahasa daerah wajib sekolah, ada sikap politik yang jelas: bahasa ibu bukan beban masa lalu, melainkan modal masa depan. Pemerintah daerah yang berani menjadikannya kewajiban mengirim pesan kuat bahwa modernitas tidak harus dibayar dengan penghapusan dialek dan cerita setempat. Pertanyaannya bukan lagi apakah bahasa daerah perlu diajarkan, tetapi sejauh mana sekolah siap menempatkannya di jantung kurikulum bahasa daerah yang hidup, menarik, dan relevan dengan realitas siswa hari ini.
Karimun: Bahasa Melayu sebagai Payung Identitas
Di Karimun, pelestarian bahasa lokal tidak berhenti pada seruan moral; ia dikunci dengan nota kesepakatan formal antara pemerintah kabupaten dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Pada momen yang sama, Bupati Iskandarsyah mengukuhkan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, langkah yang menegaskan bahwa tata bahasa ruang publik bukan urusan sepele, melainkan bagian dari politik identitas resmi daerah.
Tim ini bertugas memastikan bahasa Indonesia digunakan dengan tepat pada nama jalan, fasilitas umum, gedung, hingga dokumen resmi pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan khusus untuk memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa daerah kebanggaan menunjukkan Karimun tidak alergi pada multibahasa: bahasa negara dirapikan, bahasa daerah dirawat, bahasa asing didorong sebagai bekal persaingan global. Kebijakan buku literasi bahasa yang akan disalurkan ke masyarakat memperlihatkan strategi yang relatif lengkap: bukan hanya mengatur, tetapi juga memberi alat untuk berlatih dan mencintai bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari.
Tangerang: Sunda, Jawa, Betawi Masuk Kelas
Sementara itu, Kabupaten Tangerang mengambil jalur berbeda yang sama progresif: Bupati Maesyal Rasyid menyiapkan Peraturan Bupati untuk memperkuat pelestarian bahasa daerah di sekolah. Di hadapan Gebyar Festival Tunas Bahasa Ibu 2026, ia menegaskan tiga bahasa daerah yang menjadi fokus—Sunda, Jawa, dan Betawi—harus dilestarikan sebagai wujud cinta dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasanya. Ini bukan sekadar slogan budaya; ini blueprint kebijakan.
Rancangan Perbup tersebut ditargetkan memperluas penerapan pelestarian bahasa daerah di satuan pendidikan dan menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal. Artinya, bahasa daerah tidak lagi ditempatkan sebagai lomba musiman, tetapi materi belajar rutin. Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 diikuti 37 peserta dari berbagai satuan pendidikan, dengan kategori menulis cerpen, pidato, monolog, hingga berbalas pantun. Menurut pejabat Dinas Pendidikan, kegiatan ini diarahkan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan berbudaya, sehingga bahasa, budaya, dan sejarah Tangerang “tetap hidup serta dikenal oleh generasi penerus”.
Antara Kurikulum Merdeka, Pelestarian, dan Realitas Kelas
Jika Kurikulum Merdeka memberi ruang fleksibel, bahasa daerah wajib sekolah adalah cara daerah mengisi ruang itu dengan prioritas lokal. Namun fleksibilitas kurikulum bisa berubah menjadi alasan untuk mengurangi jam bahasa daerah bila tidak ada payung hukum jelas. Di sinilah Perbup Tangerang dan nota kesepakatan Karimun memainkan peran: mereka mengikat niat menjadi kewajiban, dan mengubah festival bahasa menjadi program berkelanjutan di kelas.
Tantangan praktisnya besar: ketersediaan guru yang mampu mengajar bahasa Sunda, Jawa, Betawi, atau Melayu dengan pendekatan modern; materi ajar yang menarik; dan beban belajar siswa yang sudah padat. Tanpa desain kurikulum bahasa daerah yang kreatif, pelajaran bisa terasa sebagai beban administratif, bukan ruang penguatan identitas budaya siswa. Namun jika dirancang dengan baik—terintegrasi dengan literasi, seni, dan sejarah lokal—bahasa daerah bisa menjadi pintu masuk untuk mengajarkan empati, akar keluarga, dan cara berpikir yang lebih bernuansa daripada sekadar target nilai ujian.
Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?
Karimun dan Tangerang memberi contoh dua strategi komplementer: penertiban bahasa ruang publik dan integrasi bahasa daerah dalam kurikulum muatan lokal. Keduanya menunjukkan bahwa pelestarian bahasa lokal bukan romantisme nostalgia, tetapi kebijakan konkret yang menyasar sekolah, dokumen resmi, hingga festival siswa. Langkah berikutnya harus lebih berani: mengukur dampak kebijakan terhadap sikap bahasa siswa, bukan hanya jumlah kegiatan atau peserta lomba.
Pemerintah daerah lain sebaiknya tidak menunggu bahasa daerahnya sekarat sebelum bertindak. Nota kesepakatan dengan lembaga bahasa, tim pengawasan, dan Perbup pelestarian budaya harus diikuti investasi pada guru, buku, dan ruang kreatif siswa. Bahasa daerah wajib sekolah hanya akan bermakna bila siswa merasa bahasa ibunya adalah miliknya—bukan tugas PR—dan sekolah menjadi tempat bahasa itu tumbuh, berubah, dan terus hidup bersama mereka.
