Dari Ekstrakurikuler ke Wajib: Bahasa Daerah Naik Kelas
Bahasa daerah masuk kurikulum sekolah adalah kebijakan pendidikan yang menjadikan bahasa lokal sebagai mata pelajaran terstruktur, bernilai rapor, dan terintegrasi dengan program literasi bahasa regional untuk memperkuat pelestarian bahasa lokal siswa serta jati diri budaya mereka sejak pendidikan dasar. Di sejumlah daerah, langkah ini bukan lagi wacana, tetapi mulai diformalisasi lewat kebijakan pendidikan bahasa daerah. Di Tangerang, Bupati Maesyal Rasyid menyiapkan Peraturan Bupati untuk memperkuat pelestarian bahasa daerah di sekolah. Sementara di Karimun, pemerintah daerah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Di Tegal, dukungan legislatif pada Bulan Bahasa memperjelas bahwa urusan bahasa kini diperlakukan sebagai agenda strategis, bukan sekadar kegiatan seremonial musiman.
Karimun: Bahasa Melayu Dijaga Lewat MoU dan Tim Pengawasan
Karimun memilih jalan kelembagaan: menggandeng Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen untuk memastikan pelindungan bahasa tidak berhenti di slogan. Sinergi itu ditandai penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Tanjung Balai Karimun pada Senin (5/10). Pada saat yang sama, Bupati Iskandarsyah mengukuhkan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kabupaten Karimun. Tim ini diberi tugas nyata: menertibkan penggunaan bahasa pada nama jalan, fasilitas umum, gedung, hingga dokumen resmi agar taat kaidah. Kutipan kebijakan yang layak dicatat: “Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing”. Badan Bahasa Kemendikdasmen juga menyiapkan bantuan buku literasi bahasa untuk meningkatkan kecakapan berbahasa dan memperkuat program pelestarian bahasa Melayu, sejalan dengan semangat ‘Karimun BerAKHLAK’.
Tangerang: Sunda, Jawa, Betawi Masuk Kelas dan Rancangan Perbup
Jika Karimun fokus pada tata bahasa ruang publik, Tangerang langsung menyasar ruang kelas. Bupati Maesyal Rasyid menegaskan tiga bahasa daerah — Sunda, Jawa, Betawi — harus dilestarikan dan dijadikan kebanggaan warga. Ia menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelestarian bahasa daerah yang secara eksplisit menargetkan satuan pendidikan, agar pelestarian tidak berhenti di festival seremonial. Peraturan itu diharapkan menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah, sehingga pembelajaran bahasa Jawa Sunda dan Betawi bukan lagi aktivitas tambahan, melainkan bahasa daerah kurikulum sekolah yang resmi. Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 yang diikuti 37 peserta SD dan SMP menjadi laboratorium awal, dengan lomba cerpen, pidato, monolog, hingga berbalas pantun sebagai latihan literasi bahasa regional siswa. Menurut Dinas Pendidikan, ini adalah cara membentuk generasi muda berkarakter, berbudaya, dan peduli bahasa lokal.
Tegal: Bulan Bahasa sebagai Ekosistem Literasi, Bukan Event Tunggal
Kota Tegal menunjukkan bahwa kebijakan bahasa tidak selalu berupa peraturan formal; bisa juga berupa ekosistem kegiatan yang konsisten. Komisi I DPRD menyatakan dukungan terhadap rangkaian Bulan Bahasa yang digelar MGMP Bahasa Indonesia SMP/MTs, dalam rapat kerja 2 Oktober 2026. Agenda ini dirancang berlapis: Juni ada Akademi Ceria berisi pelatihan mendongeng, menulis cerpen, serta cipta dan baca puisi bagi siswa SD; Juli diisi lomba konten rekomendasi buku; Agustus menjadi panggung lomba baca puisi tingkat SMP dan lomba cipta-baca puisi siswa SD; September ditutup dengan pelatihan penulisan best practice bagi guru Bahasa Indonesia SMP. Rangkaian ini jelas tidak netral: fokusnya menjaga marwah Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sembari mendorong kreativitas literasi pelajar dan pendidik. Puncak acara pada Oktober berupa bedah buku dan penyerahan hadiah mengikat seluruh proses dalam satu narasi kebahasaan yang utuh.
Mengapa Bahasa Daerah Harus Wajib, dan Apa Tugas Sekolah?
Garis merah dari Karimun, Tangerang, dan Tegal jelas: bahasa daerah dan bahasa nasional tidak akan selamat bila hanya ditempatkan sebagai hobi atau lomba musiman. Diperlukan kebijakan pendidikan bahasa daerah yang mengikat, didukung lembaga bahasa pusat, dan dijalankan sekolah. Di Tangerang, prestasi pada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi 2025 menjadi dorongan moral untuk memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui rancangan Perbup dan kurikulum muatan lokal. Di Karimun, pembentukan tim pengawasan adalah implementasi langsung Permen kebahasaan, yang memberi dasar hukum bagi penertiban bahasa asing di ruang publik dan pelindungan bahasa daerah. Sementara di Tegal, rangkaian Bulan Bahasa menunjukkan bagaimana literasi bahasa regional bisa tumbuh lewat program berjenjang yang menyasar siswa dan guru sekaligus. Sekolah karenanya tidak lagi bisa netral: mereka menjadi garda depan pelestarian bahasa lokal siswa di tengah arus global.
