Kritik bukan alasan untuk tersinggung
Kabut asap lintas batas adalah pencemaran udara dari kebakaran hutan dan lahan yang menyebar melewati batas negara, berdampak pada kesehatan warga, dan menuntut penanganan bersama. Karena itu, sorotan Malaysia dan Singapura terhadap karhutla Indonesia semestinya mendorong pemerintah membuktikan hasil, bukan mempertajam adu emosi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Indonesia tidak tersinggung atas kritik tersebut. Ia menyampaikan pesan itu dalam video pernyataan resmi pimpinan DPR untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu, 28 Oktober 2026. Dasco mengatakan, “Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan; kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji.” Sikap ini tepat: menghargai perhatian negara tetangga tidak berarti menerima setiap penilaian tanpa pemeriksaan. Namun, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan dampak asap atau menunda langkah yang bisa dinilai publik.
Ukuran pertama: keselamatan warga
Di balik perdebatan diplomatik, warga yang menghirup asap menanggung akibat paling langsung. Prioritas pemerintah haruslah mengurangi risiko kesehatan dan melindungi masyarakat terdampak, bukan sekadar menyusun jawaban untuk meredakan kritik. Dasco menempatkan perlindungan warga sebagai prioritas utama dalam mitigasi dampak buruk kabut asap. Itu berarti kerja penanganan perlu terlihat di lapangan: pencegahan kebakaran diperkuat, bantuan menjangkau warga yang membutuhkan, dan pemulihan lingkungan tidak berhenti pada pernyataan. Tanpa ukuran yang jelas dan hasil yang dapat diperiksa, klaim keseriusan mudah kehilangan makna. Kritik kabut asap dari negara tetangga memang dapat diperdebatkan, tetapi pengalaman warga terdampak tidak bisa disisihkan sebagai perkara citra. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat menjadi titik berangkat setiap kebijakan, sekaligus menjelaskan langkah yang ditempuh untuk mencegah krisis serupa berulang.
Penegakan hukum harus tampak nyata
Pencegahan saja tidak cukup bila pelaku pembakaran tidak dimintai pertanggungjawaban. Dasco mendorong penguatan pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari respons terhadap persoalan asap. Karena itu, penegakan hukum karhutla perlu menjadi tindakan yang dapat diuji: pemerintah harus menelusuri tanggung jawab pelaku usaha, menindak pelanggaran, dan memastikan kewajiban pemulihan dijalankan. Dasco juga menekankan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan rantai kegiatan lintas negara. Pesan ini penting karena kabut asap lintas batas tidak berhenti pada batas konsesi atau yurisdiksi nasional. Namun, kerja sama regional bukan pengganti penegakan di dalam negeri. Tanpa pertanggungjawaban yang tegas dan pemulihan yang nyata, kritik akan terus berulang dan kepercayaan publik sulit pulih. Pemerintah seharusnya membiarkan hasil penanganan berbicara lebih lantang daripada bantahan.
Dari sorotan menuju kerja sama
Respons berikutnya seharusnya menggabungkan tindakan domestik dengan komunikasi regional yang berkelanjutan. Dasco mendorong diplomasi antarparlemen di Asia Tenggara untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana dan mencari penyelesaian persoalan lintas negara. Ruang dialog semacam itu berguna bila menghasilkan koordinasi dan langkah yang bisa ditindaklanjuti, bukan sekadar pertemuan saat asap kembali menyebar. Pada saat yang sama, pemerintah perlu membuka informasi mengenai pencegahan, penindakan, perlindungan warga, dan pemulihan agar kerja nyata dapat dinilai. Kritik dari Malaysia dan Singapura tidak harus diterima mentah-mentah, tetapi juga tak pantas dipatahkan hanya dengan rasa tersinggung. Kesimpulannya jelas: cara paling kuat menjawab sorotan adalah menekan karhutla Indonesia melalui pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan nyata bagi masyarakat. Itulah jawaban yang layak dipercaya, di dalam negeri maupun oleh tetangga.
