Identitas tunggal menjanjikan layanan lebih sederhana
NIK sebagai identitas tunggal adalah gagasan untuk memakai Nomor Induk Kependudukan sebagai pengenal utama yang menghubungkan berbagai identitas dan layanan publik dalam satu sistem data kependudukan. Arah ini menjadi inti RUU Adminduk: pemerintah ingin mengurangi identitas yang terpencar agar urusan warga lebih mudah, cepat, pasti, dan tidak berbelit-belit. Namun, manfaat itu tidak datang dari penyatuan nomor semata. Sistem di baliknya harus mampu bertukar data secara aman, dengan aturan jelas tentang siapa yang boleh mengakses dan untuk keperluan apa. Tanpa batas tersebut, kemudahan layanan dapat berubah menjadi perluasan pengumpulan informasi pribadi. Pemerintah menyatakan modernisasi administrasi kependudukan bertujuan menyederhanakan layanan sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa banyak layanan terhubung, melainkan apakah warga memperoleh kemudahan tanpa kehilangan kendali atas data mereka.
RUU ini merupakan inisiatif DPR dalam Program Legislasi Nasional 2025–2029, sementara pemerintah menyiapkan posisi dan usulan perbaikannya melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembaruan aturan dinilai perlu karena sistem data kependudukan harus menyesuaikan diri dengan perubahan hukum dan teknologi, serta percepatan transformasi digital pemerintahan.
Integrasi perlu selaras dengan Satu Data
Integrasi data pemerintah tidak cukup dengan menghubungkan basis data antarlembaga; standar, tujuan pemakaian, dan tanggung jawab pengelolaannya juga harus serasi. Dalam pembahasan RUU Adminduk, Komdigi menekankan interoperabilitas—kemampuan sistem untuk terhubung dan bertukar data—serta meminta agar aturan itu konsisten dengan kerangka Satu Data Indonesia. Ini tuntutan yang tepat. Tanpa keselarasan, lembaga bisa memiliki tafsir berbeda tentang data yang dipertukarkan, kewenangan yang dimiliki, dan siapa yang bertanggung jawab saat terjadi penyalahgunaan atau kesalahan. NIK identitas tunggal dapat mengurangi pengulangan verifikasi, tetapi keterhubungan sistem juga membuat dampak kesalahan data berpotensi menjalar ke banyak layanan. Maka, integrasi harus dibangun dengan tata kelola bersama, bukan sekadar akses teknis. RUU perlu menjelaskan bagaimana data diperbarui, dipakai lintas instansi, dan dikoreksi ketika tidak akurat.
Penyelarasan dengan Satu Data Indonesia semestinya menjadi syarat pelaksanaan, bukan frasa kebijakan yang berhenti di atas kertas. Standar interoperabilitas perlu berjalan bersama pembagian kewenangan yang tegas. Jika tidak, sistem yang dirancang untuk mempercepat layanan justru bisa menambah kebingungan ketika warga mencari pihak yang harus menyelesaikan masalah data.
Privasi harus menjadi batas, bukan catatan tambahan
Risiko terbesar integrasi bukan hanya kebocoran, tetapi penggunaan informasi di luar tujuan yang dibutuhkan warga. Komdigi mendorong penyelarasan RUU Adminduk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan menyoroti prinsip minimalisasi data, pengecualian korporasi dalam frasa “setiap orang”, serta larangan meminta salinan dokumen kependudukan. Ketiga hal itu perlu dirumuskan secara tegas. Prinsip minimalisasi membatasi pengumpulan pada informasi yang benar-benar diperlukan; aturan tentang korporasi mencegah celah tafsir dalam pemanfaatan data; larangan meminta salinan dapat mengurangi penyebaran dokumen identitas tanpa alasan yang sah. Inilah inti privasi data kependudukan: warga tidak seharusnya menyerahkan lebih banyak informasi daripada yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan. Bila perlindungan hanya menjadi janji umum, NIK tunggal berisiko mengubah kemudahan administrasi menjadi ketergantungan pada data yang sulit dikendalikan.
Komdigi juga meminta kejelasan klasifikasi data dan hak akses. Tingkat sensitivitas informasi harus menentukan siapa yang boleh melihat atau memakai data, serta untuk tujuan apa. RUU sebaiknya menetapkan pembatasan tujuan, prosedur pemberian akses, dan tanggung jawab pengelola secara terang. Tanpa aturan operasional semacam itu, warga sulit mengetahui apakah pemanfaatan datanya sah dan ke mana harus mengadu ketika terjadi penyimpangan.
DIM membuka pembahasan, bukan menutup perdebatan
Pada Selasa, 27 Oktober 2026, Kemendagri merampungkan 1.027 DIM untuk RUU Adminduk. Sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga membubuhkan paraf, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. DIM itu menjadi landasan resmi pemerintah sebelum pembahasan tingkat pertama bersama DPR; dokumen tersebut dijadwalkan diajukan melalui Menteri Sekretaris Negara dan Presiden, lalu disampaikan kepada DPR paling lambat 8 November 2026. Banyaknya butir menunjukkan luasnya pekerjaan penyelarasan, tetapi angka saja bukan jaminan bahwa persoalan utama telah terjawab. Pada tahap pembahasan berikutnya, DPR dan pemerintah perlu memastikan janji integrasi tidak mengalahkan hak warga atas data pribadi. Hasil yang baik bukan sekadar sistem yang saling terkoneksi, melainkan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kesimpulannya, NIK sebagai identitas tunggal layak didukung bila benar-benar menyederhanakan layanan dan mengurangi pengulangan administrasi. Namun, RUU Adminduk harus menetapkan batas akses, penggunaan sesuai tujuan, minimalisasi data, serta perlindungan yang selaras dengan Satu Data Indonesia dan aturan pelindungan data pribadi. Integrasi tanpa pagar yang jelas bukan kemajuan bagi warga; itu hanya memusatkan risiko. DPR dan pemerintah sebaiknya mengukur keberhasilan aturan dari dua hasil sekaligus: layanan yang lebih mudah dan hak privasi yang tetap terlindungi.
