Identitas tunggal menjanjikan layanan yang lebih sederhana
NIK sebagai identitas tunggal adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai pengenal utama seseorang untuk mengakses layanan publik lintas instansi, sehingga data tidak perlu berulang kali dimasukkan dan diverifikasi. Gagasan ini layak didukung, tetapi manfaatnya baru terasa jika sistem pemerintah akurat, saling terhubung, dan aman. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal atau single identity number saat paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Administrasi Kependudukan usul DPR RI di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Ia menilai pembaruan aturan diperlukan agar tata kelola data mengikuti perkembangan masyarakat, hukum, dan teknologi. Tujuannya bukan sekadar memindahkan dokumen ke sistem digital: integrasi data pemerintah diharapkan mengurangi duplikasi, menyederhanakan prosedur, dan memberi kepastian layanan. Bagi warga, ukuran keberhasilannya sederhana: layanan lebih mudah dan cepat, tanpa proses berulang atau ketidakpastian akibat data yang tidak cocok.
RUU Adminduk perlu mengikat integrasi antarlembaga
RUU Adminduk penting karena ambisi identitas tunggal tidak dapat bergantung pada kesepakatan teknis antarlembaga saja. Aturan perlu menetapkan siapa yang berwenang mengumpulkan, memperbarui, mengelola, dan mengamankan data. Pembahasan DIM lintas kementerian menjadi langkah awal untuk menyelaraskan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga. DIM dibahas secara intensif pada 13–20 Oktober 2026 dengan melibatkan tujuh kementerian dan lembaga, dan menghasilkan 1.027 butir untuk menyempurnakan rancangan sebelum pembahasan bersama DPR. Paraf lintas kementerian dilakukan pada 27 Oktober; DIM selanjutnya akan segera diserahkan kepada DPR. RUU ini juga menyoroti keselarasan administrasi kependudukan dengan Satu Data Indonesia. Arah tersebut tepat, tetapi integrasi tidak boleh disamakan dengan akses tanpa batas. Konsistensi data hanya bermanfaat jika aturan menjelaskan tujuan penggunaan dan pihak yang boleh mengaksesnya.
Perlindungan data harus menjadi syarat, bukan pelengkap
Semakin luas penggunaan NIK, semakin besar pula konsekuensi jika data keliru, disalahgunakan, atau bocor. Karena itu, perlindungan data pribadi harus dirancang sebagai syarat utama integrasi, bukan catatan tambahan setelah sistem terhubung. Bima Arya menekankan perlunya kejelasan kewenangan, pembatasan pemanfaatan informasi, pengamanan sistem, dan perlindungan data pribadi. RUU perlu membuat prinsip-prinsip itu dapat ditegakkan: akses mesti dibatasi sesuai kebutuhan, penggunaan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dan tanggung jawab atas pemutakhiran serta pengamanan tidak boleh kabur di antara instansi. Tanpa pagar yang jelas, satu identitas yang memudahkan layanan juga dapat memperbesar dampak kesalahan atau penyalahgunaan data. Modernisasi administrasi kependudukan seharusnya diukur bukan hanya dari cepatnya pertukaran informasi, tetapi juga dari kemampuan warga mengetahui bahwa data mereka dikelola secara aman dan bertanggung jawab.
Keberhasilan ditentukan oleh kepercayaan warga
Menjadikan NIK identitas tunggal adalah arah kebijakan yang masuk akal: warga berpotensi menghadapi lebih sedikit pengulangan administrasi, sementara pemerintah memperoleh data yang lebih konsisten untuk merencanakan pembangunan dan menyusun kebijakan. Namun, kemudahan itu tidak otomatis muncul hanya karena sistem-sistem telah terhubung. Tahap berikutnya adalah pembahasan RUU bersama DPR, dengan DIM sebagai bahan penyempurnaan. Di sana, pembuat aturan perlu memastikan integrasi Satu Data Indonesia berjalan seiring dengan batas akses, pembagian kewenangan, pembaruan data, dan keamanan informasi. Kesimpulannya, identitas tunggal patut didorong hanya jika warga memperoleh layanan yang lebih pasti tanpa kehilangan kendali atas perlindungan data pribadinya. Kepercayaan publik bukan hasil sampingan digitalisasi; kepercayaan adalah syarat agar integrasi data pemerintah layak digunakan.
