Batas usia mengubah cara anak mengakses ruang digital
PP TUNAS adalah aturan perlindungan anak di ruang digital yang membatasi akses berdasarkan usia dan risiko platform, termasuk melarang anak di bawah 13 tahun memiliki akun digital. Aturan ini patut dipandang sebagai pagar keselamatan, bukan pengganti pengasuhan. Pada 3 November 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan kebijakan tersebut dalam sebuah forum di Universitas Airlangga. PP Nomor 17 Tahun 2025 itu juga membatasi anak berusia 13 hingga 16 tahun pada platform berisiko rendah. Artinya, keluarga perlu bersiap menghadapi perubahan akses, bukan menunggu platform menutup akun atau anak kebingungan. Kemkomdigi menyatakan pembatasan penggunaan media sosial anak terus diperkuat untuk mengurangi paparan konten yang tidak sesuai usia. Bagi orang tua, langkah pertama adalah menerangkan aturan dengan bahasa sederhana: batas ini dibuat untuk menjaga keselamatan, bukan sebagai hukuman.
Urgensinya nyata. Penetrasi internet disebut mencapai 81,72 persen, sementara sekitar 79 juta anak berpotensi terpapar risiko di ruang maya. Data skrining kesehatan jiwa yang disampaikan dalam konteks kebijakan mencatat 363.326 anak mengalami gejala depresi dan 338.316 mengalami gejala kecemasan. Angka-angka tersebut tidak membuktikan bahwa media sosial menjadi penyebab tunggal, tetapi cukup menjadi alasan untuk tidak menyerahkan akses anak pada kebetulan. Kemunculan gangguan tidur pada anak usia sekolah dasar akibat kecanduan konten yang tidak sesuai usia turut mendorong pembatasan.
Algoritma dapat membuat paparan kekerasan berulang
Risiko media sosial bukan hanya satu video buruk yang lewat di layar. Sistem rekomendasi membaca perilaku menonton: ketika anak bertahan menonton atau menuntaskan sebuah video, algoritma konten dapat menangkapnya sebagai minat lalu menyodorkan materi serupa. Mediodecci Lustarini dari Kemkomdigi menjelaskan bahwa durasi menonton menjadi sinyal bagi sistem dan rangkaian rekomendasi dapat semakin menjerumuskan anak ke narasi kekerasan. Bahkan, kekerasan bisa dibingkai sebagai tindakan kepahlawanan sehingga batas antara hiburan dan pembenaran tindakan berbahaya menjadi kabur. Inilah sebabnya pengawasan tidak cukup dilakukan dengan bertanya berapa lama anak memegang gawai; orang tua juga perlu tahu apa yang ditonton dan bagaimana anak memaknainya. Ancaman adiksi, konten berbahaya, serta perundungan siber dapat berdampak pada kesehatan mental anak.
Melarang semua percakapan tentang internet bukan jawaban yang efektif. Anak perlu diajak mengenali bahwa rekomendasi otomatis bukan cermin kebenaran atau pilihan yang netral. Tanyakan konten apa yang membuat mereka takut, penasaran, atau tidak nyaman; bantu mereka berhenti menonton, menandai konten, dan melaporkannya. Sikap ini memberi anak kosakata untuk meminta pertolongan, alih-alih menyembunyikan tontonan karena takut dimarahi. Orang tua juga dapat meninjau riwayat tontonan bersama anak, tanpa mengubahnya menjadi pemeriksaan yang mempermalukan.
Persiapkan aturan keluarga, bukan hanya pengaturan perangkat
Orang tua sebaiknya memeriksa usia anak dan jenis layanan yang digunakan, lalu membahas aturan sebelum pembatasan diterapkan. Untuk anak di bawah 13 tahun, PP TUNAS melarang kepemilikan akun digital; bagi usia 13–16 tahun, akses dibatasi pada platform dengan tingkat risiko rendah. Jangan membuat akun dengan usia palsu untuk mengakali ketentuan: cara itu melemahkan perlindungan yang sedang dibangun. Bicarakan alternatif yang sesuai, seperti kegiatan luring atau layanan edukatif yang aksesnya didampingi. Jika anak sudah memiliki akun, jelaskan perubahan yang perlu dilakukan dan libatkan mereka dalam prosesnya. Akun media sosial anak yang diizinkan harus berada di bawah pengawasan langsung orang tua. Pengawasan berarti hadir dan berdialog, bukan sekadar mengetahui kata sandi.
- Jelaskan batas usia dan alasan perlindungan dengan kalimat yang mudah dipahami.
- Periksa kategori risiko platform, pengaturan privasi, rekomendasi, serta siapa yang dapat menghubungi anak.
- Sepakati jadwal penggunaan yang melindungi jam belajar, tidur, dan waktu keluarga.
- Tinjau paparan konten secara berkala dan buat jalur aman agar anak dapat bercerita tanpa takut langsung dihukum.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut akun anak akan dilengkapi pembatasan waktu aktif agar tidak digunakan di luar jam belajar atau istirahat. Ia memberi contoh batas maksimal dua jam sehari untuk konten edukatif. Itu contoh pengaturan, bukan alasan untuk menganggap durasi yang sama cocok bagi semua anak. Kebutuhan keluarga, usia, dan dampak pada tidur tetap harus diperhatikan.
Platform dan orang tua sama-sama harus bertanggung jawab
PP TUNAS tidak seharusnya berubah menjadi pekerjaan rumah orang tua seorang diri. Negara meminta platform menyediakan perlindungan yang nyata, termasuk pembatasan usia dan fitur yang membantu mengendalikan waktu penggunaan. Pemerintah menyebut efektivitas serta kepatuhan platform akan dinilai melalui asesmen langsung dan partisipasi orang tua dalam pengawasan. Dengan demikian, keluarga perlu memahami aturan, tetapi perusahaan juga harus memastikan mekanisme perlindungan tidak mudah dielakkan dan tidak membebankan seluruh risiko kepada anak. Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan secara konsisten, meski penerapannya menghadapi tantangan dari industri. Orang tua dapat mengikuti pengumuman resmi serta memeriksa perubahan ketentuan layanan, sambil tetap melaporkan fitur yang gagal melindungi anak.
Kesimpulannya, pembatasan akun digital anak adalah langkah yang layak didukung, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan pendampingan yang hangat. Orang tua perlu memahami ketentuan PP TUNAS, mengawasi paparan konten, menetapkan batas waktu yang masuk akal, dan menjaga percakapan tetap terbuka. Aturan dapat menutup sebagian pintu menuju risiko; hubungan yang membuat anak berani bercerita membantu mereka mencari jalan keluar saat risiko tetap muncul.
