Literasi keuangan daerah: definisi, kesenjangan, dan sikap tegas pemerintah
Literasi keuangan daerah adalah kemampuan masyarakat di suatu wilayah untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan produk serta layanan keuangan—mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga investasi, termasuk edukasi pasar modal syariah dan program keuangan digital—secara sadar, aman, dan sesuai kebutuhan, sehingga mendorong inklusi keuangan masyarakat dan mengurangi ketimpangan akses antar wilayah. Upaya peningkatan literasi keuangan ini bukan lagi isu teknis, tetapi keputusan politik: apakah pemerintah daerah berani mengakui adanya kesenjangan dan mengubah cara bekerja bersama OJK, perbankan, dan pelaku industri. Data terbaru memperlihatkan Maluku dan Maluku Utara masih tertinggal beberapa persen dari rata-rata nasional. Fakta ini seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar angka di laporan survei.
Maluku Utara: pasar modal syariah sebagai jawaban atas maraknya investasi bodong
Di Ternate, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe membuka Training of Trainers (ToT) Pasar Modal Syariah yang digelar OJK Malut di Bela Hotel pada 2 September. Langkah ini bukan seremoni belaka; pemerintah daerah memilih menempatkan edukasi pasar modal syariah di garis depan untuk membangun keahlian lokal, sekaligus melindungi warga dari investasi bodong yang berulang muncul. Dengan melibatkan 280 peserta dari manajemen lembaga keuangan, Bank Indonesia, mahasiswa, dan pelajar, program ini mengirim pesan jelas: literasi keuangan daerah harus naik kelas, masuk ke ranah investasi berbasis prinsip syariah yang transparan dan diawasi. Ketika indeks literasi keuangan Maluku Utara baru 10,94 persen dan masih di bawah rata-rata nasional 13,24 persen, memilih fokus ke pasar modal syariah adalah strategi: memanfaatkan pertumbuhan ekonomi tinggi sebagai lokomotif literasi, bukan sebaliknya.
Ambon: menabung, masa depan remaja, dan budaya keuangan yang tertanam sejak sekolah
Ambon mengambil rute berbeda tetapi saling melengkapi: Wali Kota Bodewin M. Wattimena menjadi narasumber di Puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan di Auditorium Universitas Pattimura pada 3 September, membawakan materi “Remaja dan Literasi Keuangan” untuk pelajar dari tingkat SD hingga SMA. Fokus utamanya jelas: kesiapan finansial generasi muda tidak boleh diserahkan pada nasib, melainkan dibangun lewat kebiasaan menabung, mengelola uang, waktu, kesehatan, dan relasi sebagai bentuk investasi masa depan. Di sisi lain, OJK Maluku mengakui indeks literasi keuangan provinsi baru 63,87 persen dan inklusi 87,59 persen, masih terpaut 5–6 persen dari nasional yang masing-masing 69,57 dan 93,61 persen. "Sepanjang 2026, industri perbankan di Provinsi Maluku telah membuka 3.028 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) baru". Angkanya patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menutup kesenjangan tanpa perubahan budaya keuangan di rumah dan sekolah.
Natuna dan Gencarkan: inklusi keuangan masyarakat di alun-alun, bukan hanya di kantor bank
Di Natuna, pendekatan literasi keuangan dibawa keluar dari ruang kelas dan kantor: ribuan warga memadati Alun-Alun Pantai Piwang dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang digelar OJK bersama Pegadaian pada 6 September dan dirangkaikan dengan senam sehat. Ini bentuk nyata inklusi keuangan masyarakat: edukasi keuangan hadir di ruang publik, dekat dengan kebiasaan warga. Pegadaian memanfaatkan momentum ini untuk menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat bisa dilakukan pada semua level pendapatan, sekaligus memperkenalkan Tabungan Emas yang dapat diakses secara digital melalui aplikasi Tring! by Pegadaian sebagai bagian dari program keuangan digital. Dengan basis nasabah sekitar 23 ribu orang di Natuna dan Kepulauan Anambas, layanan konvensional dan digital Pegadaian menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya soal memiliki rekening, tetapi soal kemampuan menggunakan produk secara bijak dan aman.
Menuju ekosistem keuangan lokal yang matang: dari kampanye ke konsistensi kebijakan
Rangkaian inisiatif di Maluku Utara, Ambon, dan Natuna memperlihatkan satu hal: literasi keuangan daerah mulai diperlakukan sebagai agenda strategis, bukan pelengkap kegiatan seremonial. Namun, keberanian membuka ToT pasar modal syariah, menggaungkan Hari Menabung, serta menggelar Gencarkan di alun-alun akan kehilangan dampak jika tidak diikuti konsistensi kebijakan: integrasi materi literasi keuangan di kurikulum sekolah, insentif bagi lembaga yang aktif melakukan edukasi, dan pengawasan tegas terhadap layanan keuangan ilegal. Komitmen pemda untuk bersinergi dengan OJK, perbankan, dan satuan pendidikan harus diterjemahkan dalam rencana kerja jangka panjang, termasuk menjangkau pulau-pulau terluar yang selama ini tertinggal akses layanan keuangan. Jika daerah mau memandang literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi pembangunan, bukan aksesori, kesenjangan dengan rata-rata nasional bukan mustahil ditutup dalam beberapa tahun ke depan.
