Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Proyek Kampung Nelayan Disorot: Akses Perahu Belum Terjamin

Proyek Kampung Nelayan Disorot: Akses Perahu Belum Terjamin
Minat|Asia Tenggara

Bangunan baru, akses melaut tetap tersendat

Kampung Nelayan Merah Putih adalah program penataan kawasan pesisir yang menyediakan bangunan dan fasilitas pendukung bagi kegiatan nelayan, tetapi manfaatnya bergantung pada akses perahu dan kebutuhan operasional yang ikut terpenuhi. Dua proyek di Sukabumi dan Tegal memperlihatkan celah itu: pembangunan fisik dapat berjalan, sementara kebutuhan paling mendasar untuk keluar-masuk perairan belum terjawab.

Di Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, serta Pantai Muara Cikaso Kesik Urug, Kecamatan Tegalbuleud, nelayan mengeluhkan proyek KNMP yang belum dilengkapi dermaga tambat nelayan sebagai tempat bersandar perahu. Tanpa fasilitas itu, penataan kawasan belum otomatis membuat kegiatan harian lebih mudah. Dermaga bukan pelengkap kosmetik; bagi nelayan, ia bagian dari jalur kerja antara darat dan laut.

Keluhan serupa muncul dengan bentuk berbeda di TPI Suradadi, Kabupaten Tegal. Dalam sidak pada awal November, Komisi III DPRD menemukan muara dangkal dan mempertanyakan mengapa pengerukan belum masuk dalam anggaran proyek. Perbandingan kedua lokasi menegaskan persoalan yang sama: fasilitas nelayan tidak lengkap jika akses perahu diabaikan.

Sukabumi: aspirasi perlu berujung pada dermaga

Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, menanggapi keluhan nelayan setelah menghadiri kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Pantai Palangpang, Sukabumi, pada 4 November 2026. Ia mengakui aspirasi soal ketiadaan dermaga telah diterima dalam kunjungan lapangan dan berjanji mengawal persoalan itu melalui komunikasi serta tindak lanjut bertahap. Janji tersebut penting, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya pertemuan: nelayan membutuhkan solusi yang bisa mereka gunakan.

Slamet menilai KNMP telah membantu penataan kawasan dan menyediakan fasilitas pendukung. Namun, penilaian itu perlu disandingkan dengan pengalaman nelayan yang masih tidak memiliki tempat tambat di dua lokasi tersebut. Infrastruktur yang tampak rapi tak cukup bila perahu tetap kesulitan bersandar dengan aman. Evaluasi berkala yang ia dorong seharusnya mengukur dampak bagi pekerjaan dan taraf hidup, bukan hanya kemajuan bangunan.

Ia juga menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Arah ini masuk akal: koperasi yang mengelola kawasan perlu mampu mengurus usaha dan bantuan dengan baik. Namun, pembinaan SDM tidak boleh menggeser kebutuhan dermaga dari agenda utama. Tata kelola yang baik dan sarana tambat yang memadai harus berjalan bersama.

Suradadi: muara dangkal luput dari anggaran

Di Suradadi, persoalannya bukan ketiadaan dermaga yang dikeluhkan dalam laporan, melainkan alur muara yang dangkal. Sidak Komisi III DPRD Kabupaten Tegal menemukan pengerukan atau normalisasi muara tidak memiliki pos anggaran tersendiri. Perwakilan KKP Wilayah Pekalongan menjelaskan bahwa Rp4,8 miliar dialokasikan khusus untuk sarana dan prasarana fisik KNMP, tanpa anggaran pengerukan. Dengan batas cakupan seperti itu, proyek bisa membangun fasilitas di darat sembari membiarkan hambatan akses air tetap ada.

Saat sidak, progres pembangunan di kawasan TPI Suradadi telah mencapai 65 persen dan proyek ditargetkan rampung pada 8 Desember 2026. Angka kemajuan itu tidak menghapus risiko operasional. Alur yang dangkal dapat menyulitkan perahu keluar masuk muara, mengganggu perjalanan saat nelayan berangkat melaut maupun pulang membawa tangkapan. Bagi keluarga yang bergantung pada hasil laut, keterlambatan atau terhambatnya perjalanan bukan catatan kecil.

Karena pengerukan tidak tercakup, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu menjelaskan siapa yang akan menangani pendangkalan, melalui skema apa, dan kapan pekerjaan dapat dilakukan. Tanpa kejelasan tindak lanjut, penyelesaian bangunan berisiko dirayakan sebelum akses utama nelayan benar-benar berfungsi.

Ukuran keberhasilan harus berpihak pada nelayan

Dua proyek ini menghadirkan pelajaran yang tegas: fasilitas pesisir harus dirancang dari kebutuhan perjalanan nelayan, bukan semata daftar bangunan. Di Sukabumi, dermaga tambat belum tersedia; di Suradadi, muara dangkal belum ditangani lewat anggaran proyek. Keduanya membuat manfaat pembangunan tidak lengkap karena perahu—alat kerja utama nelayan—belum memperoleh akses yang dibutuhkan.

Janji mengawal aspirasi dan dorongan peningkatan SDM dari Slamet patut diikuti hasil yang terukur. Sementara itu, temuan DPRD Tegal menuntut kejelasan penanganan muara di luar alokasi fisik KNMP. Evaluasi seharusnya memeriksa bukan hanya apakah bangunan selesai, tetapi juga apakah perahu dapat bersandar, keluar, dan kembali dengan lancar.

Pada akhirnya, Kampung Nelayan Merah Putih baru layak disebut mendukung nelayan jika fasilitas di darat tersambung dengan akses perairan yang berfungsi. Dermaga tambat dan penanganan muara bukan tambahan belakangan; keduanya bagian dari infrastruktur kerja. Tanpa itu, proyek berisiko terlihat selesai di atas kertas, tetapi belum menyelesaikan hambatan yang dirasakan nelayan setiap hari.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!