Kekurangan tenaga membuat tugas guru melebar
Guru rangkap sekolah adalah pendidik yang harus menjalankan tugas mengajar atau kepemimpinan di lebih dari satu sekolah karena tenaga yang tersedia tidak mencukupi, sehingga waktu dan perhatian mereka terbagi. Krisis guru Tuban memperlihatkan persoalan itu dengan nyata: jumlah guru dan tenaga kependidikan terus berkurang, sementara ratusan sekolah dasar dan menengah pertama dipimpin pelaksana tugas. Di antara kurang lebih 350 SD negeri di kabupaten tersebut, rata-rata dipimpin pejabat sementara. Seorang guru bahkan ditunjuk merangkap sebagai pelaksana tugas kepala sekolah karena tidak ada pilihan lain. Ini bukan sekadar soal jabatan kosong yang diisi sementara. Ketika pendidik yang sama harus mengajar sekaligus menangani urusan kepemimpinan, kapasitasnya untuk hadir penuh di kelas ikut terpecah. Kekurangan tenaga telah berubah menjadi beban langsung bagi sekolah dan murid.
Rangkap tugas juga melintasi batas sekolah. Guru pendidikan agama Islam, misalnya, hampir tiga tahun ditangani oleh guru dari sekolah lain. Pola ini mungkin menjaga agar pelajaran tetap tersedia, tetapi bukan pengganti yang memadai bagi kecukupan tenaga pendidik. Perjalanan dan jadwal yang harus diselaraskan dapat menyulitkan kesinambungan belajar; sumber persoalan tetap sama, yakni sekolah kekurangan orang untuk menjalankan tugasnya. Beban itu tidak terbatas pada guru. Ada sekolah yang bahkan tidak lagi memiliki penjaga sekolah. Ketika satu orang harus menutup banyak kekosongan, sistem bergantung pada pengorbanan individu alih-alih memastikan dukungan yang diperlukan. Ketulusan guru patut dihargai, tetapi tidak semestinya dijadikan cara untuk menutupi kekurangan tenaga yang terus berlangsung.
Administrasi menyita ruang untuk mengajar
Kekurangan guru bukan satu-satunya tekanan. Beban administrasi guru mencakup pengelolaan perangkat pembelajaran, pengisian berbagai aplikasi, dan pengumpulan dokumen pendukung untuk pemenuhan jam kerja serta pencairan sertifikasi. Tugas tambahan sebagai administrator tingkat sekolah pun dapat dibebankan kepada guru. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya mendukung pembelajaran berisiko berubah menjadi pekerjaan yang menggeser waktu pembelajaran. Seorang pendidik yang kewalahan dengan aplikasi dan berkas dapat kehilangan kesempatan untuk menyiapkan pelajaran, mendampingi murid, atau merancang kegiatan kelas yang kreatif. Administrasi tetap dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi, tetapi ukurannya perlu masuk akal. Jika pemenuhan bukti kerja menjadi tujuan yang menyita lebih banyak perhatian daripada proses belajar, tata kelola pendidikan justru menjauh dari kebutuhan siswa.
Dampaknya dapat terasa langsung di kelas. Materi sumber menggambarkan jam mengajar yang semestinya tiga jam pelajaran dipangkas menjadi dua, bahkan satu jam, karena guru harus menyelesaikan administrasi. Waktu belajar yang hilang bukan sekadar angka pada jadwal: murid mendapat lebih sedikit kesempatan untuk memahami materi dan berinteraksi dengan pengajarnya. Pada saat yang sama, guru yang mengajar di beberapa sekolah harus membagi tenaga dan perhatian ke berbagai tempat. Kedua tekanan ini saling memperburuk; kekurangan pendidik membuat beban per orang meningkat, sementara pekerjaan administrasi menambah tugas di luar mengajar. Hasilnya, kegiatan belajar mengajar sulit berlangsung maksimal. Menilai mutu pendidikan hanya dari kelengkapan berkas berarti mengabaikan pertanyaan yang paling penting: berapa banyak waktu dan perhatian yang benar-benar diterima murid?
Perbaikan harus mengembalikan waktu ke kelas
Persoalan di Tuban seharusnya dibaca sebagai peringatan bahwa sekolah tidak dapat terus bergantung pada guru yang merangkap jabatan atau mengajar lintas sekolah. Seorang pelaksana tugas kepala sekolah menyebut sistem pembelajaran menjadi tidak efektif dan kegiatan belajar mengajar tidak bisa maksimal. Pernyataan itu sejalan dengan gambaran guru yang kehilangan waktu kelas karena mengurus aplikasi dan bukti administrasi. Mengharapkan pendidik menyelesaikan semua kekosongan dengan ikhlas bukan kebijakan tenaga kerja yang layak. Guru sendiri, menurut sumber, mengingatkan bahwa mereka juga manusia dan dapat lelah. Kritik tersebut bukan penolakan terhadap tanggung jawab, melainkan tanda bahwa beban telah melampaui kapasitas yang wajar. Sekolah membutuhkan cukup tenaga untuk mengajar dan memimpin, sementara kewajiban dokumentasi perlu dirancang agar tidak memakan waktu inti pembelajaran.
Kesimpulannya, krisis guru Tuban dan beban administrasi bukan dua masalah terpisah: keduanya mengurangi kapasitas pendidik untuk menjalankan tugas utama di kelas. Guru rangkap sekolah mungkin menjadi jalan sementara agar layanan tetap berjalan, tetapi dampak terhadap kesinambungan belajar tidak boleh dianggap sebagai harga yang tak terhindarkan. Mutu pendidikan menuntut lebih dari bukti administrasi dan penugasan di atas kertas; murid membutuhkan guru yang cukup, waktu belajar yang utuh, dan perhatian yang tidak terus terbagi. Selama kekurangan tenaga dan pekerjaan administratif tetap menumpuk, sekolah akan kesulitan memberi pembelajaran optimal. Ukuran keberhasilan sistem semestinya bukan banyaknya formulir yang selesai, melainkan kesempatan belajar yang benar-benar sampai kepada murid.
