Kekurangan tenaga membuat satu guru menanggung banyak sekolah
Rangkap tugas guru adalah keadaan ketika seorang pendidik harus mengajar atau memegang tanggung jawab sekolah di lebih dari satu tempat, sehingga waktu dan tenaganya terbagi di antara kebutuhan yang seharusnya ditangani beberapa orang. Di Tuban, keadaan ini bukan pilihan kerja yang ringan, melainkan gejala krisis tenaga pendidik dan kepemimpinan sekolah. Ratusan sekolah dasar dan menengah pertama dipimpin pelaksana tugas, sementara jumlah guru dan tenaga kependidikan terus berkurang. Dari sekitar 350 sekolah dasar negeri di kabupaten itu, rata-rata dipimpin pejabat sementara. Seorang guru dapat sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala sekolah; guru pendidikan agama Islam di satu sekolah bahkan telah dirangkap oleh guru dari sekolah lain hampir tiga tahun. Ketika tenaga yang tersedia terus ditarik untuk menutup kekosongan, dampaknya bukan sekadar jadwal padat: perhatian untuk mengajar dan mengelola sekolah ikut terbagi.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa guru rangkap sekolah adalah respons darurat terhadap kekosongan, bukan pengganti yang setara dengan ketersediaan tenaga yang memadai. Guru yang berpindah atau memegang jabatan tambahan harus membagi waktu antara kelas, perjalanan, dan urusan sekolah. Akibatnya, kesinambungan pembelajaran berisiko terganggu dan kegiatan belajar mengajar sulit mencapai mutu yang diharapkan. Seorang pelaksana tugas kepala sekolah menggambarkan bahwa bahkan mencapai pembelajaran optimal terasa sulit ketika sistem tidak efektif. Keluhan bahwa pendidik juga manusia patut dibaca sebagai peringatan tentang batas beban kerja, bukan kurangnya dedikasi. Mengharapkan guru terus menutup kekurangan dengan pengorbanan pribadi hanya akan membuat masalah tenaga kerja tampak tertangani, padahal waktu mengajar dan mutu layanan pendidikan tetap terancam.
Administrasi mengambil waktu melalui jalur berbeda
Krisis jumlah tenaga bukan satu-satunya hal yang menekan waktu mengajar guru. Beban administrasi guru datang dari tuntutan sistem: mengelola perangkat pembelajaran, mengisi aplikasi, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengambil tugas tambahan untuk memenuhi jam kerja serta menjadi syarat pencairan sertifikasi. Pekerjaan tersebut bukan sama dengan mengajar di beberapa sekolah atau merangkap kepala sekolah. Rangkap tugas menyebarkan tenaga secara fisik dan manajerial; administrasi menyita waktu melalui pencatatan dan pemenuhan bukti. Keduanya bisa terjadi bersamaan, tetapi memerlukan jawaban kebijakan yang berbeda. Jika semua tekanan disebut sekadar beban kerja, penyebab spesifiknya akan hilang: kekurangan orang tidak selesai dengan formulir yang lebih ringkas saja, sementara penyederhanaan dokumen tidak otomatis mengisi posisi kepala sekolah atau guru yang kosong.
Dampak administratif juga bukan perkara sepele. Sebuah tulisan tentang beban administrasi menggambarkan jam pelajaran yang semestinya berlangsung tiga jam dapat terpangkas menjadi dua, bahkan satu jam, ketika guru harus menyelesaikan dokumen dan tugas administratif. Pengurangan waktu kelas itu berarti siswa menerima pembelajaran lebih singkat, sementara guru kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan belajar dengan leluasa. Administrasi tetap dibutuhkan agar pembelajaran terarah, dapat dievaluasi, dan memenuhi ketentuan. Namun, ketika pemenuhan bukti mengalahkan waktu di kelas, sistem justru merusak tujuan yang ingin dijaga. Aturan seharusnya memastikan pekerjaan administratif proporsional, tidak menumpuk dalam berbagai aplikasi dan berkas, serta tidak menjadikan waktu tatap muka sebagai bagian yang paling mudah dikorbankan.
Bedakan masalahnya, arahkan solusinya
Dua tekanan ini perlu diurai, bukan disatukan menjadi seruan umum agar guru bekerja lebih keras. Untuk krisis tenaga pendidik, persoalannya ialah posisi guru, kepala sekolah, dan tenaga pendukung yang tidak terisi hingga pendidik harus merangkap. Untuk beban administrasi, persoalannya ialah banyaknya pekerjaan pencatatan dan bukti yang terkait dengan pemenuhan jam kerja serta pencairan sertifikasi. Yang pertama menuntut perhatian pada kecukupan dan penempatan tenaga; yang kedua menuntut peninjauan proses, pengurangan duplikasi, serta sistem administrasi yang lebih sederhana. Mengabaikan perbedaan ini membuat kebijakan berisiko salah sasaran. Menambah formulir tidak akan menggantikan guru yang kurang, sedangkan merekrut tenaga baru tanpa merapikan tuntutan administratif tetap menyisakan pekerjaan yang menggerus waktu kelas.
Ukuran keberhasilan semestinya bukan banyaknya tugas yang berhasil dialihkan kepada pendidik, melainkan apakah siswa memperoleh pembelajaran yang utuh dan teratur. Karena itu, setiap tugas tambahan perlu dinilai dari dampaknya terhadap waktu mengajar, bukan hanya dari kelengkapan laporan. Pengelolaan administrasi dapat dibuat lebih ringkas dan tidak berulang; pada saat yang sama, rangkap jabatan dan pengajaran lintas sekolah tidak boleh dianggap solusi permanen bagi kekosongan tenaga. Tanpa kedua pendekatan itu, tuntutan kerja akan terus menumpuk pada orang yang sama. Krisis di Tuban menunjukkan bahwa dedikasi guru tidak dapat menggantikan tenaga yang kurang, dan kepatuhan administratif tidak dapat menggantikan waktu belajar yang hilang. Menjaga mutu pembelajaran berarti mengurangi kedua sumber tekanan dengan kebijakan yang berbeda dan terarah.
