Apa Makna Handover Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke Kemenkeu?
Handover Whoosh Kemenkeu adalah proses pengalihan pengelolaan dan tanggung jawab finansial Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari PT Kereta Cepat Indonesia China ke Kementerian Keuangan, yang akan menentukan apakah proyek infrastruktur strategis ini menjadi aset produktif jangka panjang atau berubah menjadi beban keuangan negara yang berlarut-larut tanpa arah pengelolaan yang jelas dan transparan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan akan memeriksa dulu kepastian agenda serah terima pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari PT KCIC ke Kementerian Keuangan yang disebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 September 2026. Di balik agenda administratif itu, tersimpan pertanyaan lebih besar: apakah negara siap memegang penuh kewajiban pembiayaan KCIC tanpa mengorbankan ruang fiskal untuk program lain?
Skema Utang Panjang dan Risiko Tersembunyi bagi Fiskal
Handover pengelolaan utang Whoosh dari Danantara kepada pemerintah direncanakan berlangsung pada 15 September 2026. Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa utang proyek Whoosh telah direstrukturisasi dengan tenor hingga 80 tahun, dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun. Dalam narasi resmi, tenor panjang membuat cicilan tampak “ringan”. Namun, tenor 80 tahun berarti komitmen lintas generasi, yang jika tidak dikelola dengan transparansi infrastruktur yang tinggi, berpotensi menjadi beban fiskal berkepanjangan. Purbaya bahkan menilai cukup satu special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, seperti SMI atau INA, untuk menangani kewajiban ini dan menyebut skema tersebut berpotensi memberikan keuntungan hingga Rp800 miliar per tahun. Pernyataan ini terdengar menjanjikan, tetapi publik berhak tahu: keuntungan bagi siapa, dengan asumsi apa, dan dibayar oleh risiko siapa?
Tuntutan Transparansi: Kewajiban Pembiayaan KCIC Tidak Boleh Mengabur
Suara kritis datang dari DPR. Anggota Komisi VI Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan baru memastikan penyelesaian kewajiban pembiayaan KCIC dilakukan secara transparan dan terukur. Ia mengingatkan bahwa kewajiban proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak boleh menimbulkan beban fiskal jangka panjang yang menggerus kemampuan negara membiayai kebutuhan lain. Di sinilah inti masalah: pengalihan utang dari Danantara ke pemerintah bukan sekadar penataan teknis, melainkan perubahan besar dalam pengawasan keuangan negara. Tanpa desain transparansi infrastruktur yang kuat—mulai dari skema pembayaran, pembagian risiko, hingga asumsi pendapatan—handover Whoosh Kemenkeu berpotensi memperluas kewajiban tersembunyi yang sulit dikendalikan publik maupun parlemen. Klaim bahwa satu SMV cukup menanggung kewajiban Whoosh harus diuji dengan data dan diawasi secara ketat, bukan diterima begitu saja.
Pengawasan Keuangan Negara dan Peran Pemerintah Baru
Transisi pengelolaan proyek infrastruktur strategis seperti Whoosh ke Kemenkeu menuntut mekanisme pengawasan yang jelas. Ahmad Labib menekankan perlunya koordinasi Menkeu dengan Danantara, Kementerian BUMN, Badan Pengaturan BUMN, dan Kementerian Perhubungan untuk menyusun peta jalan penyelesaian KCIC yang jelas. Ia juga menyatakan bahwa Komisi VI DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penyelesaian kewajiban Whoosh tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara. Ini berarti pemerintah baru tidak hanya diminta membayar cicilan, tetapi juga membangun kerangka akuntabilitas yang memastikan setiap rupiah kewajiban pembiayaan KCIC tercatat, diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pengawasan keuangan negara yang kuat, pengalihan kewajiban ke SMV atau BLU apa pun hanya memindahkan risiko di atas kertas, bukan menyelesaikannya.
Keberlanjutan Operasional Whoosh: Dari Beban Menjadi Aset
Fokus pada utang saja membuat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung rentan menjadi kambing hitam fiskal, padahal potensi ekonominya besar. Ahmad Labib mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan Whoosh tidak cukup berorientasi pada pengalihan kewajiban; pemerintah juga perlu strategi memperkuat kinerja dan keberlanjutan proyek. Ia menyebut peningkatan utilisasi penumpang, efisiensi operasional, integrasi dengan kawasan ekonomi, serta pengembangan sumber pendapatan lain sebagai kunci. Pemerintah sebelumnya bahkan sudah membuka rencana pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain di Pulau Jawa setelah pengelolaan Whoosh berada di bawah pemerintah. Di sinilah ujian pemerintah baru: memastikan kontinuitas operasional dan keberlanjutan finansial Whoosh, sehingga proyek ini menjadi infrastruktur strategis yang menguatkan konektivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan sekadar daftar panjang kewajiban di neraca negara.
