Pendapatan Asli Daerah Bukan Sekadar Naikkan Tarif
Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber sah di wilayahnya sendiri, yang dapat ditingkatkan lewat optimalisasi penerimaan daerah, perbaikan pelayanan, penguatan aparatur, serta kolaborasi dengan dunia usaha tanpa harus menaikkan tarif pajak maupun retribusi yang membebani masyarakat. Di Pangkalpinang, wali kota menegaskan target kenaikan PAD akan ditempuh dengan memperbaiki kualitas layanan, mempermudah pembayaran pajak dan retribusi, serta mendorong kepatuhan, bukan dengan menaikkan angka iuran parkir, sampah, atau pajak yang sudah berlaku. Sikap ini penting: daerah yang mengandalkan kenaikan tarif sebagai solusi cepat cenderung mengorbankan keadilan fiskal dan kepercayaan publik. Pendekatan yang kini muncul di beberapa kota menunjukkan arah berbeda, lebih bertumpu pada efisiensi, kedisiplinan pemungutan, dan pelayanan yang membuat warga mau memenuhi kewajiban karena merasa prosesnya adil dan tidak rumit.
Pangkalpinang: Keadilan Fiskal Lewat Pelayanan dan Peran ASN
Di Pangkalpinang, wali kota menyatakan secara terbuka bahwa PAD akan ditingkatkan tanpa menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam apel penutupan lomba dan laga eksibisi antarperangkat daerah di Taman Mandara pada 4 September, sekaligus penegasan bahwa tunjangan aparatur sipil negara tidak akan dipangkas dan bahkan berpotensi ditambah selama kinerja ikut naik. Logika politik fiskalnya jelas: kesejahteraan ASN dikaitkan langsung dengan kemampuan mereka mendorong PAD dan memperbaiki pelayanan publik. Keadilan fiskal dijadikan argumen utama; wali kota mencontohkan ketimpangan ketika satu tetangga taat membayar pajak bumi dan bangunan sementara yang lain tidak, sebagai situasi yang “tidak adil”. Ribuan ASN diminta tidak berhenti pada tugas administratif, melainkan aktif menyosialisasikan program dan kewajiban perpajakan ke warga sebagai ujung tombak perluasan kepatuhan. Strategi ini menempatkan aparat sebagai agen perubahan, bukan sekadar penerima kebijakan.
Samarinda: Menjawab Tekanan TKD dengan Penguatan Kapasitas ASN
Di Samarinda, pemangkasan Transfer ke Daerah memaksa pemerintah kota berpikir ulang soal keadilan fiskal dan ketergantungan pada pusat. Alih-alih merespons dengan menaikkan tarif pajak, wali kota menempatkan persoalan fiskal daerah sebagai materi belajar utama dalam Samarinda Corporate University, ruang pembelajaran bagi ASN yang berangkat dari masalah nyata di lapangan. Mereka didorong mencari cara meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat, termasuk melalui inovasi pelayanan dan efisiensi organisasi. Pendekatan ini patut dibaca sebagai kritik tersirat terhadap praktik fiskal yang selama ini terlalu teknokratis: ASN sering dijejali teori, tetapi tidak diarahkan mengurai persoalan konkret seperti penurunan stunting, pengangguran, kemiskinan, dan fiskal daerah dalam satu kerangka layanan publik. Dengan mengaitkan pengembangan talenta aparatur ke kebutuhan pemerintahan di masa mendatang, kota ini menegaskan bahwa PAD tanpa pajak baru hanya mungkin jika kapasitas birokrasi meningkat dan selaras dengan kebutuhan warga.
Siak dan Riau: Menggali Pajak Kendaraan dan Air Permukaan Tanpa Menekan Warga
Siak mengambil jalur lain yang tetap sejalan dengan gagasan PAD tanpa pajak baru: menggali potensi pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan meningkatkan kepatuhan perusahaan, sambil menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh membebani masyarakat. Wakil bupati menyampaikannya dalam rapat koordinasi sinergitas pelaku usaha terhadap optimalisasi pajak daerah di Pekanbaru pada 8 September, dengan ajakan agar perusahaan besar memakai pelat nomor lokal seri Siak untuk mengalihkan penerimaan pajak kendaraan langsung ke daerah tempat operasi mereka. Di tingkat provinsi, dibentuk satuan tugas optimalisasi pajak daerah untuk menata kewajiban perpajakan pelaku usaha dan memastikan potensi penerimaan daerah dihimpun maksimal, dengan kolaborasi aparat penegak hukum dan pengawas keuangan. Hasil awalnya cukup tegas: jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai Wajib Pungut naik dari 19 menjadi 26, menunjukkan bahwa PAD bisa didongkrak melalui penataan kewajiban dunia usaha tanpa menambah beban pajak bagi rumah tangga biasa.
Menuju Model PAD Tanpa Pajak Baru: Efisiensi, Kolaborasi, dan Politik Keadilan
Rangkaian langkah di Pangkalpinang, Samarinda, dan Siak menggambarkan satu arah kebijakan yang layak diperluas: pendapatan asli daerah ditingkatkan bukan dengan menaikkan tarif, tetapi dengan optimalisasi penerimaan daerah, penguatan ASN, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Di baliknya ada kegelisahan yang sama atas tekanan fiskal dari pusat dan kebutuhan keadilan fiskal di tingkat lokal. Kota yang memilih menaikkan pajak baru mengirim pesan bahwa warga adalah penyangga utama setiap guncangan fiskal; kota yang memilih efisiensi dan inovasi justru menempatkan pemerintah dan pelaku usaha sebagai pihak pertama yang harus berbenah. Ke depan, tantangannya adalah menjaga konsistensi: memastikan pelayanan benar-benar lebih mudah dan cepat bagi pembayar pajak, menjadikan problem nyata sebagai bahan pembelajaran aparatur, serta menegakkan aturan terhadap perusahaan yang selama ini lalai. Jika semua itu berjalan, PAD tanpa pajak baru bukan sekadar slogan, melainkan fondasi baru hubungan sehat antara daerah, warga, dan dunia usaha.
